home Analisis, Opini, Pemikiran Akuntabilitas dalam Pemerintahan Islam

Akuntabilitas dalam Pemerintahan Islam

Akuntabilitas (muhasabah) bukanlah satu-satunya permasalahan yang muncul dalam saat kita membahas dunia Islam. Kediktatoran, pemilu yang dicurangi, tirani, dan penyiksaan banyak dilakukan oleh penguasa negara-negara Muslim saat ini. Tingkat kekejaman yang ditimpakan pada rakyat, mestinya mudah untuk dilawan, apabila tidak mengalami penindasan yang tercatat paling buruk dalam sejarah. Sayangnya, bagi mereka yang tinggal di sana, akuntabilitas dan penegakan hukum ialah mimpi yang nyaris tidak pernah terwujud.

Penyiksaan ialah rutinitas yang dilakukan di beberapa negara Muslim. Uzbekistan di Asia Tengah dapat dikatakan telah merebus hidup-hidup anggota dari oposisi politik Islamnya. Di Mesir, pada Era Husni Mubarak, seorang pria di dalam video mengalami penyiksaan dan penyerangan secara seksual oleh petugas polisi. Video tersbut bahkan berhasil masuk ke internet. Tapi bukannya petugas polisi yang diadili, korban yang bernama Imad Kabir harus dipenjara selama tiga bulan dengan tuduhan ‘melawan otoritas pemerintahan’.[1]

Pemilihan umum dagelan juga terjadi di negara muslim, Uzebekistan. Presiden Uzbekistan Islam Karimov memperoleh 91,9% suara dalam pemilihan presiden tahun 2000. Kandidat oposisi tunggal Abdulhasiz Jalalov mengakui bahwa dia baru memasuki kontestasi tersebut untuk membuatnya tampak demokratis dan dia pun ikut memilih Karimov.[2]

Sebagian besar negara Muslim juga terkenal sebagai negara diktator dan negara polisi. Presiden Pakistan Pervez Musharraf pada 2007 memecat Hakim Agung karena menentang beberapa kebijakannya. Ketika hakim dan pengacara melakukan demonstrasi menentang pemecatan tersebut, mereka justru diserang dan dipukuli oleh polisi.[3]

Tidak heran jika umat Islam di manapun berseru mencari alternatif untuk situasi yang mengerikan ini. Tapi apa alternatifnya?

Amerika telah memperjelas bahwa ia menginginkan ‘Timur Tengah baru’. Yaitu Timur Tengah yang menurut Menteri Luar Negeri AS era pemerintahan George W. Bush, Condoleezza Rice ‘memperkuat kekuatan perdamaian dan kekuatan demokrasi di wilayah ini’.[4] Invasi ke Irak dimaksudkan untuk menandai dimulainya era baru ini. Washington berjanji untuk menjadikan Irak sebagai model negara demokrasi yang begitu menarik sehingga bisa menjadi contoh bagi seluruh Timur Tengah.[5] Hingga pada akhirnya rencana ini gagal secara spektakuler. ‘Negara Iraq Demokratik’ menjadi model yang tidak mau diikuti oleh siapapun.

Kegagalan mempresentasikan demokrasi sebagai alternatif kediktatoran di dunia Muslim telah mempercepat arus peruahan menuju Islam dan Khilafah. Mayoritas umat Islam juga menginginkan ‘Timur Tengah baru’ tapi dengan Syari’ah bukan dengan hukum sekuler.[6]

Melihat besarnya gelombang kebangkitan Islam ini, Amerika mengalihkan perhatiannya pada sistem pemerintahan Khilafah Islam dan menggambarkannya sebagai negara yang totaliter dan fasis dan tidak akan pernah membawa akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik ke dunia Muslim. George Bush mengatakan:

Kekhalifahan ini akan menjadi kerajaan Islam totaliter yang mencakup semua tanah Muslim saat ini dan di masa yang lalu, terbentang dari Eropa ke Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.[7]

Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely[8]

Kata-kata Lord Acton tersebut mungkin telah diucapkan di abad kesembilan belas namun perkataan tersebut benar-benar dikenal oleh banyak orang saat ini. Pengalaman Eropa yang hidup di bawah raja-raja tirani di Abad Pertengahan membuat para pemikir renaissance membangun suatu model pemerintahan yang akan sangat membatasi kekuasaan penguasa, dan juga membatasi kekuatan penguasan untuk menjadi korup.

Charles de Secondat baron de Montesquieu, pemikir politik Prancis abad kedelapan belas, membangun sebuah teori untuk memisahkan kekuasaan pemerintah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.[9] Metode lain untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang ditetapkan adalah: menentukan batas waktu untuk Penguasa. Konsep yang bertentangan dengan kekuasaan raja-raja abad pertengahan yang sangat panjang. Pemilihan umum memberikan rakyat kesempatan untuk memilih orang yang akan memerintah mereka dan membagi kekuasaan eksekutif di antara kabinet menteri.

Langkah-langkah ini diyakini akan menghalangi lahirnya penguasa tiran seperti yang ditemukan di dunia Muslim saat ini. Apakah ini berarti bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem dengan akuntabilitas yang efektif? Abdulwahab El-Affendi dalam bukunya ‘Who needs an Islamic State?’ Menyatakan:

Dengan mengemukakan fakta terkait kecenderungan yang ada dalam pemerintahan untuk menjadi tirani, maka sangat mungkin untuk merancang suatu sistem pemerintahan yang tidak mengizinkan penguasa memiliki kebebasan untuk berubah menjadi tiran, yang merupakan suatu sistem pemerintahan yang cukup berhasil. Jadi, walaupun mantan presiden AS Richard Nixon mungkin berpotensi menjadi tirani seperti Joseph Stalin, dia dicegah untuk mencapainya dengan sistem yang membatasi tendensi despotiknya.

Oleh karena itu, kelemahan utama dalam persepsi Muslim tradisional tentang Khulafaurrasyidin adalah keyakinan bahwa sistem pemerintahan harus dirancang agar sesuai dengan penguasa yang hampir ma’sum dan orang yang ma’sum tidak memerlukan peraturan.[10]

Tuduhan bahwa Khilafah hanya dapat efektif jika Khalifah adalah orang suci (ma’sum) sama sekali tidak berdasar. Tuduhan semacam itu telah diulang oleh banyak akademisi barat, politisi dan komentator yang telah benar-benar salah memahami sistem pemerintahan Khilafah dan gagal untuk memahami mekanisme akuntabilitas dalam khilafah.

Akuntabilitas di dalam Khilafah dijamin yang pertama melalui institusi pemerintahan, yang kedua dengan adanya kewajiban untuk membentuk partai politik, dan ketiga melalui kewajiban individu terhadap semua warga negara untuk beramar ma’ruf nahi munkar.

[1] BBC News Online, 10 January 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6249027.stm

[2] BBC News Online, 9 January 2000, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/595781.stm

[3] BBC News Online, 13 March 2007, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6444355.stm

[4] ABC News Online, 25 July 2006, http://www.abc.net.au/news/newsitems/200607/s1696716.htm

[5] George W. Bush, ‘Future of Iraq,’ speech at Washington Hilton Hotel, 26 February 2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030226-11.html

[6] Center for Strategic Studies, University of Jordan, ‘Revisiting the Arab Street,’ February 2005

[7] George W. Bush, ‘Global War on Terror,’ speech at Capital Hilton Hotel, 5 September 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060905-4.html

[8] The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition.  2002, http://www.bartleby.com/59/13/powertendsto.html

[9] Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, ‘The Spirit of Laws,’ Translated by Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard, Based on an public domain edition published in 1914 by G. Bell & Sons Ltd., London

[10] Abdulwahab El-Affendi, ‘Who needs an Islamic State?’ Grey Seal Books, London, 1991, p. 81

115 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

(Visited 18 times, 1 visits today)