home Analisis, Opini, Pemikiran, Tsaqofah Cara Khilafah Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Cara Khilafah Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Oleh: Nurhabieb Adi Putra (Alumni Pascasarjana Teknik Sipil ITB)

Selayang Pandang Ekonomi Indonesia

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia sudah sejak lama berlangsung. Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan bahwa Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia 89,26% berasal dari wilayah barat. 58,38% dari angka itu disumbang oleh pulau Jawa. Sedangkan wilayah timur hanya 10,74% dari PDRB. Populasi di barat 85%, sedangkan di timur 15%. Areanya hampir sama (detik finance, Okt 2016).

Meski sepanjang 2015 ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, namun pada bulan November 2015 jumlah rekening dengan saldo di atas Rp 2M mengalami peningkatan 1,26 persen dari bulan sebelumnya menjadi 220.608 rekening dengan total jumlah simpanan sebesar Rp 2524 triliun.

Bandingkan dengan jumlah rekening dengan saldo dibawah Rp 2M, sebesar 173.340.071 rekening dengan jumlah total simpanan hanya Rp 1.948 triliun. Total simpanan di bank pada bulan yang sama mencapai Rp 4.452 Triliun (Liputan6.com, dari data LPS).

Ini kurang lebih menggambarkan bahwa hanya segelintir elit (0.127% nasabah) yang menguasai separuh (56%) kekayaan yang berada di bank.

Hal ini dikonfirmasi oleh rilis resmi World Bank tahun 2014 yang menyatakan bahwa di Indonesia, 1% penduduk menguasai 55,5% kekayaan negara (Aher, dalam Jabarprov.go.id).

Rilis World Bank 15 Desember 2015 menyatakan sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Lima juta hektar tanah dikuasai oleh satu perusahaan Sinar Mas (Sofjan Djalil, dalam rmol.co).

Realita ekonomi Indonesia tidak semanis angka-angka pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari kurva yang tersaji, pertumbuhan ekonomi indonesia dari tahun ke tahun memang berkorelasi dengan berkurangnya prosentase penduduk miskin. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah prosentase penduduk miskin cenderung stagnan. Dalam periode 5 tahun (2009-2014) pemerintah hanya berhasil menurunkan prosentase masyarakat miskin sebesar 2.9%.

Selain itu, jika mengacu pada standar garis kemiskinan yang dipergunakan maka kemungkinan besar angka kemiskinan yang riil di tengah masyarakat lebih besar. Sebagai contoh pada Maret 2016, standar pengeluaran orang terkategori miskin dibatasi pada kisaran Rp. 354,000 per kapita per bulan. Artinya orang yang pengeluaran bulanannya di atas angka tersebut tergolong “tidak miskin”. Jika rata-rata dalam sebuah keluarga berjumlah 5 orang, maka seorang kepala keluarga yang “tidak miskin” di tahun 2016 setidaknya memiliki pendapatan Rp. 1,77 Juta/bulan. Angka yang rasanya sulit disebut sebagai layak, mengingat mahalnya biaya bahan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Angka gini ratio yang semakin meningkat di kisaran yang mengkhawatirkan. Tahun 2013 gini ratio berada di atas angka 0.4. Pada bulan Maret 2016 berkisar di angka 0.397 (bps.go.id). Ini adalah ‘prestasi’ pemerintahan Jokowi. Namun demikian Kepala BPS Suryamin menduga hal itu terkait perekonomian global yang melambat.

Sekadar informasi bahwa jika angka gini ratio mencapai maksimal (1.0) secara sederhana dapat dianggap bahwa 100% total income suatu negara diterima oleh hanya 1 orang sedangkan orang lain sisanya tidak menerima income apapun). Gini ratio yang tinggi menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat kesenjangan pendapatan yang besar antara kelompok yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat dirasakan ketika membandingkan kekayaan seorang pekerja biasa dengan gaji standar (Rp 2-8 juta per bulan) dengan kekayaan boss Indofood (peserta tax amnesty dengan harta Rp 70 triliun), yang jika dirata-ratakan berpenghasilan Rp 393 miliar per bulan.

Sumber: Twenty years of expenditure inequality in Indonesia, 1993-2013. 13, Center for Economics and Development Studies, Department of Economics, Padjadjaran University

Langkah-langkah Khilafah Menyelesaikan Ketimpangan Ekonomi

Gambaran di atas adalah sisi gelap demokrasi-kapitalisme yang patut kita ekspos ke hadapan ummat, disajikan vis a vis dengan solusi Islam. Tidak seperti sistem ekonomi liberal-kapitalisme yang sudah jelas meniscayakan terjadinya ketimpangan sosial, sistem ekonomi Islam mendorong peredaran harta ditengah masyarakat dan mencegah agar harta tak terakumulasi dan terisolasi peredarannya di sekitar kalangan atas saja.

Jika kapitalisme mengajarkan para penganutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi tingginya, maka Islam jauh mengungguli man-made ideology tersebut. Dalam Islam produksi tidak hanya tumbuh, tapi dia harus terdistribusi ke seluruh masyarakat dan berkelanjutan.

Tumbuh dalam artian volum produksi harus mengimbangi pertambahan jumlah penduduk negara dan mengimbangi kewajiban belanja negara dalam melaksanakan kebijakan politik dalam dan luar negerinya, utamanya dakwah dan jihad. Hal ini terkait pula dengan pemerataan, sebab suatu hal yang wajib bagi negara untuk mendistribusikan kebutuhan primer secara merata ke setiap warga negara. Kewajiban ini akan senantiasa terbebankan kepada negara sehingga negara harus mengusahakan kemakmuran ekonomi berjalan secara terus menerus tanpa mentolerir krisis periodik. Karena jika tidak tertunaikan barang sebentar saja, khalifah dan segenap perangkatnya dianggap lalai dan berdosa.

Adapun langkah langkah Khilafah dalam menjalankan hal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Subsidi Kepada Rakyat Tidak Mampu

Dalam Al Quran disebutkan:

…Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (QS al-Hasyr [59]: 7)

Makna ayat di atas jelas bahwa penyeru syari’at memerintahkan kepada pengemban syariat untuk mencegah terakumulasinya harta di kalangan aghniyaa saja. Dalam hal ini, implementasi di level negara, yang mempunyai otorisasi adalah kepala negara atau Khalifah. Khalifah akan melaksanakan langkah-langkah syar’i sebagai berikut:

Dalam kondisi Indonesia sekarang ini seperti yang digambarkan di awal, dimana masyarakat tidak memiliki akses untuk memiliki harta maka Khalifah wajib memberikan harta, baik harta bergerak maupun harta tak bergerak yang diambil dari Baitul Maal. Targetnya jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan kebutuhan jangka panjang bagi penerima subsidi.

Jadi Khalifah melalui struktur administratif Mashlahah/Departemen Sosial akan mendata orang per orang secara detail, sehingga jelas siapa saja yang memiliki penghasilan berapa. Siapa saja yang terkategori miskin dan tidak miskin.

Dinas sosial juga akan mendata skill apa saja yang dimiliki oleh tiap-tiap warga. Sehingga dari data sosial ini akan dikeluarkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan tiap individu miskin.

Sebagai gambaran, jika seseorang teridentifikasi miskin tapi memiliki skill bertani, maka khalifah akan memerintahkan dinas sosial untuk memberikan modal sebidang tanah, traktor, bibit, pupuk. Ditindaklanjuti oleh dinas perindustrian dengan memberikan training dengan teknologi pertanian state of the art yang dihasilkan oleh lembaga riset yang berada di bawah dinas tersebut.

Begitu pula jika seseorang yang teridentifikasi miskin namun mempunyai skill di bidang IT dan entrepreneurship, maka negara akan memfasilitasi dengan pemberian modal cuma-cuma untuk membangun start-up dan tentunya pendampingan. Bukan dengan memberikan KUR ataupun soft loan seperti jamaknya praktik saat ini yang tetap saja riba.

Kuncinya adalah akurasi data orang per orang serta sumber dana yang besar. Dari mana sumber dananya? Patut dicatat bahwa dana subsidi untuk kepentingan subsidi seperti di atas tidak boleh diambil dari memungut hak milik rakyat seperti pajak dan iuran sosial sejenis BPJS. Sebab aktivitas subsidi semacam ini bukanlah keperluan yang difardhukan atas seluruh kaum Muslim. Namun sumber dananya bisa saja diambil dari dana non-pajak seperti hak milik umum.

Dalilnya adalah ketika Nabi saw. melihat ada kesenjangan dalam pemilikan harta antara kaum Muhajirin dan Anshar, maka beliau saw. mengkhususkan harta fa’i yang diperoleh dari Bani Nadhir untuk kaum Muhajirin, agar terjadi keseimbangan ekonomi. Diriwayatkan, bahwa ketika Nabi saw menaklukkan Bani Nadhir dengan cara damai, dan orang-orang Yahudi diusir dari daerah tersebut, lalu kaum Muslim bertanya kepada Nabi saw.apakah harta tersebut akan dibagi untuk mereka, kemudian turun ayat:

Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak menganugerahkan….(QS al Hasyr [59]:6).

Dengan demikian, Allah swt. Secara khusus telah menjadikan harta Bani Nadhir tersebut untuk Nabi saw., dan beliau bisa membagikan harta tersebut sesukanya. Lalu harta harta tersebut dibagikan oleh Nabi saw. Kepada orang-orang Muhajirin, sementara orang-orang Anshar sama sekali tidak diberi, selain dua orang, yaitu Abu Dujanah Samak bin Khurasyah dan Sahal Bin Hunaif yang juga fakir, sebagaimana kaum Muhajirin.

Ibnu Abbas juga menuturkan bahwa Nabi saw pernah bersabda kepada orang-orang anshar, “Jika kalian mau, kalian bagikan saja rumah-rumah dan harta-harta kalian kepada orang-orang Muhajirin, lalu kalian bisa ikut mendapatkan bagian dalam Ghanimah ini bersama merek. Jika kalian mau, rumah-rumah dan harta-harta kalian untuk kalian saja, dan kami tidak akan membagi sedikitpun ghanimah tersebut untuk kalian.

Lalu orang-orang Anshar berkata “Justru kami (ingin) membagi rumah-rumah dan harta harta kami untuk saudara-saudara kami, dan kami lebih mengutamakan mereka (Muhajirin) untuk mendapatkan ghanimah tersebut”.

Lalu Allah swt meunurunkan firman-Nya:

Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu) (QS Al-Hasyr [59]:9).

Allah swt berfirman:

…Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (QS al-Hasyr: 7)

Maksudnya supaya harta tersebut tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Kata dulah, dalam bahasa arab adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suata kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar. Jadi, agar fa’i tersebut tidak jatuh dan berputar di tangan orang-orang kaya saja.

Sedangkan hak milik umum dalam Islam telah ditetapkan menjadi tiga, yaitu:

a) Fasilitas umum (fasilitas yang tanpa kehadirannya akan menimbulkan sengketa ditengah-tengah masyarakat).

b) Barang tambang yang tak terbatas.

c) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Sekadar ilustrasi dalam pelaksanaan subsidi di masa kini, ada sekitar 28 juta orang miskin di Indonesia (BPS, Maret 2016). Maka kurang lebih ada 7 Juta kepala keluarga (KK) yang membutuhkan modal usaha. Jika negara Khilafah menganggarkan modal usaha plus pembinaan sebesar Rp 15 Juta per KK, maka diperlukan dana subsidi sebesar Rp 105 trilliun.

Untuk dana pendataan rakyat miskin secara detail seperti yang dijelaskan diatas diperkirakan butuh dana 3 kali lipat sensus konvensional. Jika mengacu pada Sensus Ekonomi 2016 yang menghabiskan dana Rp 2,3 triliun maka perlu dana Rp 7 triliun. Dana administrasi dan lain lain katakanlah Rp 3 triliun. Sehingga total dana yang diperlukan untuk program pemberantasan ketimpangan ekonomi ini adalah 115 triliun.

Lantas apakah mungkin dana sebesar itu diperoleh oleh negara? Jika mengacu pada batasan sumber kepemilikan umum di atas maka jawabannya amat mungkin. Sangat besar potensi dana yang bisa diperoleh oleh negara apabila hutan, laut, tambang mineral, gas, minyak, energi panas bumi, energi matahari, dan masih banyak sumber daya lainnya dikelola secara serius dan optimal. Dalam suatu kesempatan dalam diskusi panel “Mengungkap Budaya Luhur Menuju Peradaban Maritim Indonesia” (10/08/2014) Laksdya TNI Dr.D.A Mamahit, Msc yang juga rektor Universitas Pertahanan menyatakan bahwa kekayaan laut indonesia apabila dikelola secara maksimal akan menyumbang pendapatan negara sebesar USD 1,2 triliun per tahun atau sekitar Rp.15,600 triliun (Bisniskeuangan.kompas.com). Jika pemasukan ke Baitul Maal dari laut saja bisa sebegitu besarnya maka dana Rp 115 triliun untuk subsidi tadi  (yang belum tentu juga dikucurkan rutin per tahun ) akan terasa begitu kecil. Apalagi subsidi tersebut bersifat produktif dan memiliki multiplier effect yang dapat menggerakkan ekonomi negara.

Namun yang patut diingat bahwa aktivitas subsidi ini bukanlah hal yang harus diprogramkan oleh Khilafah secara rutin, melainkan bersifat sewaktu-waktu saja ketika diperlukan. Khalifah akan membuat sebuah sistem yang akan memonitor pergerakan harta; siapa saja yang memiliki harta sejumlah berapa, sehingga bisa dijadikan indikator kapan ketimpangan ekonomi terjadi dan kapan mengambil langkah subsidi.

2. Memberantas Penimbunan Uang

Dalam lingkungan yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, penimbunan uang adalah hal yang wajar. Orang-orang begitu takut akan jatuh miskin di masa depannya. Antisipasi pendidikan anak-anaknya, antisipasi pengobatan di masa sakit, pemenuhan kebutuhan di masa pensiun, penggerusan harta oleh inflasi, adalah alasan logis untuk menimbun harta di sistem di mana pendidikan mahal, kesehatan mahal, kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan) tidak dijamin oleh negara. Hal ini menjadi pendorong kuat orang menimbun harta. Ada pula orang yang menimbun harta semata karena kecintaannya kepada harta dan sikap bakhil.

Menabung harta yang ditujukan untuk aktivitas produktif di masa mendatang tidaklah membahayakan ekonomi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika sebagian besar harta ditabung oleh segelintir orang dalam jangka panjang tanpa ada kebutuhan, sehingga mempengaruhi kepada  sebagian besar orang lainnya, yaitu turunnya konsumsi, yang mengakibatkan turunnya produksi, yang mengantarkan pada turunnya tingkat pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan.

Menimbun emas dan perak (sebagai representasi harta yang berfungsi sebagai uang/medium of exchange) telah diharamkan oleh Islam. Allah swt. Berfirman:

Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS at Taubah [9]:34).

Dalam Islam, perilaku menimbun uang tanpa ada kebutuhan, ataupun untuk keperluan yang belum jelas tidak akan terjadi separah zaman sekarang. Sebab kebutuhan mendasar dijamin pemenuhannya oleh negara, sehingga tidak ada alasan untuk menumpuk harta karena takut jatuh miskin. Dan yang paling penting adalah masyarakat dididik dengan pemahaman Islam yang baik dimana rizqi manusia sudah dijamin oleh Allah swt sehingga dapat menekan perasaan-perasaan negatif di masyarakat seperti takut miskin, kecintaan terhadap harta dan rasa bakhil.

3. Memberantas monopoli tanah

Dalam Islam penguasaan tanah pertanian diatur dengan adil. Seseorang bisa saja menguasai tanah yang luas, akan tetapi jika ia tidak mampu megelola maka tanah tersebut dalam tenggat waktu tiga tahun, wajib diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Dari al Harits bin Bilal bin al Harits, dari ayahnya:

Bahwasanya Rasulullah saw mengambil zakat dari pertambangan al Qabaliyah. Sementara Rasulullah saw memberi seluruh kawasan al Aqiq pada Bilal bin al Harits”. Ketika Umar ra (menjadi Khalifah) maka Umar berkata kepada Bilal:

Rasulullah saw tidak memberimu agar kamu menghalanginya dari masyarakat. Beliau tidak memberimu kecuali dikelola.” Al-Harits berkata: “Lalu Umar binal-Khaththab memberi al-Aqiq kepada masyarakat.(HR al-Hakim)

Adapun terkumulasinya pengelolaan tanah hanya pada segelintir orang (contoh kasus Sinar Mas dengan konsesi lahan sebesar 5 juta Hektar) maka hal ini dikembalikan kepada illat kepemilikan fasilitas umum dimana jika dampak penguasaan tanah menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat maka wajib bagi negara untuk mengalihkan kepemilikan tanah menjadi milik umum.

Sebagaimana hukum yang digali dari hadits Nabi saw. Yang bersabda:

Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang, dan api (HR abu Dawud).

Pada kondisi sekarang dimana penguasaan lahan oleh konglomerat swasta telah menimbulkan sekian banyak konflik dengan masyarakat sekitar, maka wajib bagi Khalifah menyita lahan tersebut dan menjadikannya bagian dari fasilitas umum. Dengan demikian Khalifah selanjutnya berwenang untuk membagi-bagi tanah jutaan hektar tersebut kepada warga sekitar yang membutuhkan untuk selanjutnya dikelola. Dengan cara ini khilafah secara efektif memberantas monopoli tanah oleh koonglomerat swasta, dan menggeser kekayaan kepada orang fakir.

4. Pelarangan Pasar saham dan Mendorong Aktivitas Ekonomi Riil

Ketimpangan ekonomi juga disumbang oleh keberadaan pasar saham dan sejenisnya. Pasar saham dan obligasi, pasar uang, future trading, transaksi investasi derivatif dan yang sejenisnya adalah contoh aktivitas ekonomi non-riil, karena transaksi yang terjadi di sektor ini lemah kaitannya dengan produksi barang dan jasa atau membuka lapangan pekerjaan baru. Ekonomi non-riil menyebabkan pertumbuhan uang lebih cepat daripada pertumbuhan barang dan jasa itu sendiri. Akibatnya, nilai dari uang tersebut untuk membeli barang atau jasa menjadi berkurang. Ironinya, dampak negatif ini akan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kelas bawah yang melakukan aktivitas ekonomi secara riil. Sementara segelintir masyarakat kalangan atas, investor, pemodal yang tidak melakukan aktivitas ekonomi rill dengan mudahnya menikmati keuntungan besar dari pasar saham dan sejenisnya dengan jual beli saham dan profit share.

Aktivitas ekonomi non-riil yang meniadakan ijab qabul (sebagaimana halnya jual pasar saham) dinyatakan batil dan diharamkan dalam Islam. Aktivitas ekonomi Islam berfokus pada aktivitas produksi riil.

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti –atau terikat dengan- sektor riil. Dalam pandangan Islam,uang bukan komoditas ( barang dagangan ) melainkan alat pembayaran. Islam menolak keras segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal.Sebaliknya Islam mendorong perdagangan Internasional. Muhammad saw saat beliau menjadi rasul sekaligus sebagai kepala Negara Daulah Islamiyah di Madinah sejak kekuasaannya menyebar luas, beliau menjalin kontak dengan Cina, India, persia dan Romawi dan dua abad berikutnya perdagangan Islam mencapai Eropa Utara.

Patut diingat bahwa Islam memotivasi manusia untuk bekerja. Firman Allah swt:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.

“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri.” (HR. Bukhari)

Adapun dari segi produksi, Islam memotivasi semua orang untuk menghasilkan kekayaan riil secara optimal  dari bumi dan langit.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Al Baqarah 29).

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Al Jatsiyah 13)

Islam mendorong untuk menciptakan nilai tambah dalam produksi.

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah) (Al Anbiya 80)

Dalam mengembangkan entrepreneurship, Islam menawarkan syirkah, bukan dalam bentuk pinjaman riba maupun pasar saham. Perusahaan dengan sistem syirkah akan lebih kuat dan stabil sebab orang-orang yang terlibat di dalamnya berijab qabul, saling mengenal, dan tahu tanggung jawab masing-masing. Tidak seperti perseroan di sistem kapitalisme yang membebaskan para pemodal keluar atau masuk perusahaan seiring dengan keluar masuk modalnya tanpa harus tahu sama lain dan belum tentu memiliki ownership terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan besar di barat sangat takut harga sahamnya terjun bebas dan ditinggal oleh para pemegang sahamnya.

5. Islam menghapuskan pajak, mewajibkan zakat, mengharamkan riba, judi, dan menimbun harta.

Penghapusan pajak (yang diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam) akan meringankan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam sistem saat ini pajak telah membebani hampir semua sendi kehidupan masyarakat. Naik angkutan umum, naik sepeda motor, hingga beli barang kebutuhan pokok semua dikenai pajak. Gaji yang tidak seberapa pun tak luput dari pajak.

Oleh karena itu jika pajak dihilangkan maka akan menjadikan ongkos produksi lebih rendah, harga-harga lebih murah, pengeluaran lebih sedikit, pendapatan dan tabungan lebih banyak. Di sisi lain kewajiban zakat pada harta-harta yang tertabung serta keharaman riba dan judi akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tabungan untuk beraktivitas ekonomi secara riil dengan cara berwirausaha, berinvestasi dalam syirkah mudharabah, dlsb.

6. Dalam sistem pengupahan, upah pekerja dimungkinkan untuk mengalami penurunan di saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Hal ini karena akad ijarah bergantung penuh pada keridhaan ajir dan musta’jir. Penetapan upah bukan berlandaskan pada upah minimum yang dipaksakan oleh penguasa. Demikian iklim usaha menjadi kondusif, semakin banyak orang yang ingin menjadi pengusaha.  Perusahaan tidak akan takut terjadi gejolak, seperti mogok dan demonstrasi sebab inflasi sangat rendah, serta kaum muslim hidup dalam sikap qonaah dan percaya akan rizqi.

Berbeda dengan sistem saat ini dimana upah seakan wajib untuk naik (karena inflasi yang tinggi) tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Akibatnya perusahaan memilih PHK massal. Dalam skala yang luas, PHK meningkatkan angka pengangguran, membawa dampak makro, yaitu penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Akibatnya ekonomi menjadi lesu.

Hasil dari penerapan sistem ekonomi Islam telah terbukti memakmurkan ummat Islam di masa lalu. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab (13–23 H) kaum muslim hidup sejahtera hingga wilayah Yaman tak berhak menerima zakat. Abu Ubaid menuturkan dalam kitabnya Al-Amwal hal. 596, bahwa Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata,”Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.” Muadz menjawab,”Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu.

Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata,”Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut.” (Al-Qaradhawi, 1995

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam masa kekhilafahannya selama 3 tahun (99-102 H), berhasil menyejahterakan rakyat. Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz hal. 59 meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata,”Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.” (Al-Qaradhawi, 1995).

Wallahu a’lam bishawab.

Daftar Pustaka:

1.     An Nabhany, Taqiyuddin,  Sistem Ekonomi Islam, HTI Press

2.     http://www.khilafah.eu/kmag/article/obsession-growth-capitalism-islamic-viewpoint

3.     http://www.globalmuslim.web.id/2010/09/kejayaan-ekonomi-pada-masa-khilafah.html

4.     http://www.khilafah.com/index.php/the-khilafah/economy/6410-islam-and-economic-growth

5.     http://www.bps.go.id

6.     http://hizbut-tahrir.or.id/2011/05/04/mengubur-ekonomi-ribawi/

885 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 379 times, 1 visits today)