Elpiji Jangan Mahal-Mahal

Gas elpiji 3 kg memang paling favorit. Harganya terjangkau, atau paling tidak, relatif lebih murah dibanding produk gas tabung lainnya. Ya, ada subsidi dari pemerintah di harga jual gas elpiji melon ini. Namun mulai pertengahan 2020 nanti, subsidinya akan dicabut. Pemerintah berpendapat bahwa distribusi gas tabung hijau tersebut belum tepat sasaran.

Gas elpiji 12 kg, yang dijual dengan harga keekonomian, harganya Rp 139 ribu per tabung. Artinya, per kilogram gas berharga Rp 11500an. Gas elpiji 3 kg dijual hanya sekitar Rp 6000an per kg. Artinya, ada subsidi yang digelontorkan untuk menambal minus ini. Angkanya mencapai Rp 42an triliyun pada 2019[1]. Rencananya nanti gas 3 kg akan dijual dengan harga pasaran, yakni sekitar Rp 35.000 per tabung. Untuk masyarakat miskin, akan dikasih kompensasi dalam bentuk uang.

Alasan pemerintah terbilang klasik. Subsidi gas 3 kg hari ini adalah subsidi terbuka, yang semua bisa menikmatinya. Kondisi ini dinilai belum tepat sasaran, yang juga belum berkeadilan. Masyarakat ekonomi menengah ke atas ternyata bisa ikut beli. Karenanya, diperlukan penyaluran subsidi yang tertutup, yang menyasar orang-orang yang tepat. Ini juga dalam rangka memperlega ruang fiskal. Jika skema itu diterapkan, hitung punya hitung, penghematannya bisa mencapai Rp 50an triliun[2].

Indonesia sebenarnya tidak miskin-miskin amat soal gas ini. Data dari EIA, kita punya 2.800an miliar meter kubik cadangan gas alam[3], yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Belakangan ini, cekungan gas raksasa juga berhasil ditemukan. Namun ternyata gas yang kita miliki itu kebanyakan dalam bentuk LNG (Liquefied Natural Gas) atau gas alam cair. LNG berbeda dengan LPG, yang merupakan gas yang keluar dari hasil proses penyulingan minyak bumi. LNG tidak cukup ekonomis untuk disimpan dalam bentuk cair dalam tabung[4]. Inilah sebab mengapa 70% kebutuhan elpiji kita didatangkan dari luar, alias impor.

Sekitar 10 tahun lalu, elpiji digembar-gemborkan sebagai solusi energi bersih yang aman sebagai pengganti minyak tanah. Warga tak mampu, yang masih banyak menggunakan kompor minyak tanah, berduyun-duyun beralih menggunakan kompor gas. Mereka membeli gas 3 kg. Dari tahun ke tahun, pembeli gas tabung melon ini semakin banyak. Namun pemerintah nampak kekagetan, ketika menyadari konsumsi elpiji ini semakin membesar. Impor elpiji semakin menguras kantong negara. Nasibnya mirip bensin premium, yang makin lama makin dirasa memberatkan APBN.

Menurut Permen ESDM nomor 26 tahun 2009, harga jual LPG ada dua macam: harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu dan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum. Harga LPG Tertentu (LPG bersubsidi) ditentukan oleh menteri, sedangkan harga LPG umum ditentukan oleh Badan Usaha, dalam hal ini Pertamina. Kedua macam harga tersebut ditetapkan dengan basis kemampuan daya beli masyarakat. Untuk LPG umum (non-subsidi) juga mempertimbangkan harga patokan dan kesinambungan distribusi. Artinya, harga gas elpiji ini bisa saja berubah-ubah sepanjang waktu. Jika sudah tidak bersubsidi, maka elpiji 3 kg akan terkategori menjadi LPG Umum. Harga elpiji 3 kg akan lebih sulit dikendalikan atau bahkan tidak terkendali sebab penentu harganya adalah Badan Usaha.

Harga elpiji, dalam Permen tersebut sebenarnya masih abu-abu, apa maksud harga patokan dan siapa yang berhak menentukannya. Lalu siapa yang menentukan tingkat daya beli masyarakat dan bagaimana metodenya. Harga elpiji bisa sangat mungkin naik kapanpun sesuai selera penentu kebijkan.

Jika mau menyoal daya beli masyarakat, mestinya di 2020 ini, dan mungkin di tahun sebelum-sebelumnya, subsidi gas elpiji tidak usah dicabut. Mengingat daya beli ini sudah terlebih dulu disunat oleh iuran BPJS kesehatan, juga rencananya tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. Ditambah ekonomi yang juga sedang seret. Daya beli yang loyo ini sebenarnya sudah diakui oleh pedagang keliling dan pelapak di mall[5]. Survei Indeks Keyakinan Konsumen[6] juga mengamini hal ini. Pencabutan subsidi gas atau menaikkan harga gas di 2020 ini jelas tidak sesuai dengan semangat menjaga daya beli masyarakat.

Persoalan bertambah pelik, mengingat pengecer terkadang mematok harga yang jauh lebih mahal dari distributor. Di beberapa tempat, harga gas 3 kg bisa dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (sekitar Rp 18 ribuan). Muncul pengecer-pengecer nakal, yang memancing di air keruh. Soal ini, polisi telah menciduk beberapa pengecer, meski tidak di semua tempat.

Pemerintah berdalih bahwa nanti ada kompensasi uang bagi warga miskin, supaya dapur tetap mengebul. Namun kita cukup pesimis soal ini. Kita pernah punya pengalaman dengan bantuan langsung tunai, yang dulu pernah ada ketika harga bensin meroket. Ada problem administratif, seperti data warga miskin, yang sangat gelap dan sering tidak tepat sasaran. Ada juga problem moral, seperti aksi ‘ambil jatah’ oleh beberapa oknum.

Subsidi mestinya dipandang sebagai ‘infrastruktur’ yang vital, yang tidak memandang siapa yang menikmatinya. Seperti jalan raya, jembatan, dan sekolah gratis, setiap level sosial berhak menikmatinya. Subsidi gas ini juga satu semangat dengan subsidi angkutan umum, yang sangat perlu untuk membantu masyarakat yang tak punya kendaraan di samping mengurangi beban lalu lintas. Energi yang murah akan menjaga daya beli masyarakat. Pada gilirannya, ekonomi pun bisa tumbuh semarak.

Gas LNG kita yang melimpah sebenarnya bisa jadi solusi, paling tidak untuk hari ini. Namun infrastruktur gas masih jadi kendala. Terminal dan stasiun untuk meng-handle gas alam kita masih belum tersebar dan juga belum mapan. Pemakaian gas untuk rumah tangga terbilang masih minim. Tahun 2017, angkanya hanya 7,7% dari total produksi[7].

Kementerian ESDM sudah menjajal agar gas alam bisa dimanfaatkan rumah tangga. Ada program jaringan gas (jargas), yakni pipanisasi LNG sampai ke rumah-rumah. Sudah dimulai sejak 2009. Hingga 2019 jargas masih terbangun sekitar 300 ribuan sambungan rumah[8]. Ke depan, jargas inilah yang menggantikan gas elpiji tabung. Jargas terbilang lebih praktis dan tidak berat di kantong negara.

Kita jadi berpikir, sejak awal mestinya tidak perlu ada elpiji 3 kg jika kemudian memberatkan negara. Jargas yang lebih ekonomis harusnya lebih dulu diterapkan. Kita bisa curiga, bahwa elpiji 3 kg mungkin sebuah ‘proyek’. Ada orang-orang di balik rantai pasok elpiji 3 kg yang menikmati cuan gratis. Di sana ada pabrik logam dan instrumentasi yang kita beri makan. Angkanya tentu fantastis. Termasuk juga soal mafia, yang sudah ditunjuki oleh Laporan Akhir Tim Reformasi Migas pada 2015.

Subsidi dianggap beban negara. Pikiran ini jelas bukan pikiran “ekonomi kerakyatan” atau “ekonomi wong cilik” yang sering digaung-gaungkan penguasa. Pemerintah tidak pernah risih ketika menalangi malpraktik perbankan dan BUMN –yang mungkin karena kesengajaan. Padahal problema nya tidak melibatkan rakyat banyak. Atau juga gaji direksi BUMN dan staf-staf presiden yang wow. Juga soal jabatan menteri yang jadi bahan jualan. Jargon “pro-rakyat” ternyata hanya pemanis bibir. Rakyat selalu jadi korban. Ada sebuah rasa jika negara ini diurus sembarangan. Ada pemenangan kepentingan segelintir orang. Rakyat hanya menonton dan dipaksa membayar tiketnya.

Kita sepakat bahwa subsidi bukan solusi tuntas. Model elpiji tabung memang tidak praktis dan bukan opsi termurah untuk Indonesia. Namun hari ini, masyarakat masih belum menikmati energi yang terjangkau. Dalam perjalanan berhijrah ke jargas, subsidi elpiji tetap diperlukan.

Walhasil yang dibutuhkan bangsa ini sebenarnya iklim politik yang kondusif. Sebuah kondisi yang mengizinkan solusi-solusi teknis terlaksana tanpa melalui legislasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit. Solusinya juga harus menyentuh ranah yang lebih mendasar. Yang bisa memutus demokrasi yang mahal, yang memproduksi pemimpin-pemimpin tak bermutu.

Yang perlu kita tiru adalah model kepemimpinan yang diteladankan Nabi. Kepemimpinan yang mengajak para pemangku kekuasaan berpikir syar’i dan maju. Yang bisa memaksimalkan cadangan energi kita yang berlimpah, seperti nuklir dan panas bumi, juga shale gas. Semuanya akan berkah jika dikelola secara syariah. Inilah model kepemimpinan Nabi, yang enak untuk diterapkan dan perlu. Wallahua’lam. []

 

Catatan kaki:

[1] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4167477/subsidi-elpiji-3-kg-terus-membengkak-pemerintah-harus-lakukan-ini

[2] https://money.kompas.com/read/2020/01/30/161913626/salurkan-elpiji-3-kg-tertutup-pemerintah-bisa-hemat-subsidi-rp-50-t

[3] https://www.eia.gov/international/data/world#/?tl_type=p&tl_id=5-A&pa=0000000000000000000008&ct=0&ord=SA&c=ruvvvvvfvtvnvv1urvvvvfvvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvnvvuvo&f=A

[4] https://www.kompasiana.com/yplaksana/5500c15da333115b74511a72/mengapa-lpg-bukan-lng

[5] https://republika.co.id/berita/q3ja3f383/apindo-sebut-daya-beli-masyarakat-terus-melemah

[6] https://nasional.kontan.co.id/news/danareksa-research-optimisme-konsumen-menurun-pada-januari-2020?page=all

[7] https://ekonomi.bisnis.com/read/20181001/44/844344/neraca-gas-bumi-2018-2027-suplai-gas-masih-melimpah-infrastruktur-jadi-tantangan

[8] https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-memacu-jaringan-gas-pgas-masih-jadi-andalan

 

featured image: asatu.id

(Visited 28 times, 1 visits today)