home Analisis, Opini Kapan Freeport Hengkang?

Kapan Freeport Hengkang?

 

Walaupun Indonesia bukan negara penghasil emas nomor satu, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa –bila dikelola sendiri- rupiah yang didapat dari hasil tambang emas di Indonesia sudah bisa menyelamatkan ribuan anak didik dari putus sekolah atau menggratiskan biaya kesehatan bagi ratusan ribu penduduk. Indonesia merupakan peringkat 8 produksi emas terbesar dunia [2]. Tambang emas Grasberg di Timika Papua adalah tambang emas terbesar di dunia yang memproduksi bersih 48 ton emas per tahun [4].

PT Freeport Indonesia (PTFI); perusahaan kaki tangan asing ini memang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Freeport meraih keuntungan yang spektakuler dari operasi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Papua, berkembang menjadi salah satu raksasa dalam industri pertambangan dunia, yang semula adalah perusahaan kecil. Masyarakat menilai bahwa perolehan dividen dan pajak negara dari Freeport masih belum seberapa bila dibandingkan dengan keuntungan Freeport sendiri. Sudah banyak oknum, baik individu, ormas, komunitas, maupun LSM yang menuntut Freeport agar angkat kaki dari Papua. Hingga menjelang 6 tahun sebelum habis kontraknya, kini Freeport dan Pemerintah sedang mesra membahas MoU keberlanjutan “pembangunan” di Papua. Jalan terang agar kekayaan tambang di Papua bisa dinikmati 100% oleh rakyat Indonesia sepertinya semakin suram. Kapankah Freeport hengkang?

Selayang Pandang PT Freeport Indonesia
PTFI adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport-McMoRan berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan US$ 6,555 miliar pada tahun 2007. Mining Internasional, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia.

Awal sejarah Freeport di Indonesia dimulai pada 1936, dimana seorang geolog Belanda, Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi ke Papua bersama timnya yang akhirnya mengantarkan mereka pada penemuan “Ertsberg” atau Gunung Bijih. Laporan Dozy ini dimuat dalam majalah geologi di Leiden, Belanda pada tahun 1939. Laporan itu mengilhami seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company, Forbes Wilson, bersama Del Flint pada tahun 1960 melakukan ekspedisi ke Papua untuk mempelajari lebih jauh tentang hasil temuan tersebut. Ekspedisi tersebut berujung pada penemuan bahwa Ertsberg merupakan cadangan tembaga terbesar yang pernah ditemukan pada saat itu.

Pada tahun 1963, Papua yang saat itu bernama Nederlands Nieuw-Guinea berpindah tangan dari Belanda ke PBB yang akhirnya jatuh ke pangkuan Indonesia. Namun rencana pengelolaan tambang Ertsberg masih ditunda berdasarkan keputusan Presiden Soekarno. Setelah Soeharto naik menggantikan Soekarno –dengan berbagai macam rekayasa Amerika-, maka pada 1967 PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai sah mengelola tambang Ertsberg dengan kontrak karya selama 30 tahun [6].

Freeport semakin berjaya dengan ditemukannya lahan raksasa Grasberg yang mulai beroperasi pada 1988. Pada tahun 1991, kontrak karya kembali diteken untuk kali kedua. Freeport mendapat “asese” untuk mengelola tambang di tanah Papua selama 30 tahun dengan perpanjangan 2 x 10 tahun yang memungkinkan mereka beroperasi hingga 2041. Omzet PTFI semakin naik setelah Kontrak Karya yang kedua dan mencapai puncaknya pada tahun 2000 dengan mengolah 238 ribu ton bijih (Gambar 1).

1

Gambar 1 Diagram Massa Bijih yang Diolah PTFI per Tahun [4]

‘Kontribusi’ Freeport
Freeport mengklaim dirinya telah banyak berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia maupun bagi rakyat Mimika dan Papua secara lokal. Keberadaannya sejak 1970 telah membuka keterisolasian kabupaten Mimika yang juga mengembangkan infrastruktur, mengadakan pelayanan publik melalui berbagai program kesehatan dan pengembangan masyarakat, pembangunan pabrik pengepakan semen, serta dukungan kepada proyek Pemprov untuk pembangunan PLTA Urumuka.

Keberadaan PTFI juga membuka kesempatan kerja bagi sekitar 30.000 orang serta kegiatan ekonomi penunjang sekitar lebih dari 100.000 orang. PTFI juga mengadakan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, beasiswa pendidikan, khususnya masyarakat Papua serta termasuk pembangunan Institut Pertambangan Nemangkawi [4].

Namun itu semua merupakan angka yang masih kecil bila dibandingkan dengan income yang diterimanya setiap tahun yang berkisar US$ 6,555 miliar (pada tahun 2007). Masyarakat menilai bahwa selama ini Moffet-lah (bos besar Freeport McMoran) yang lebih banyak untung, sedangkan negara dan rakyat Indonesia lebih banyak buntung.

Sejak awal kedatangannya, Freeport memang sudah banyak menebar masalah. Freeport dinilai tidak jujur soal penambangan emasnya. Pada tahun 1995 Freeport baru secara resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport [10].

Cipratan rupiah yang diraup dari tambang emas Freeport jauh sekali dari harapan masyarakat. Mimika, kota dimana Freeport bercokol, masyarakatnya sebagian besar hidup dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.

Gaji yang diterima oleh buruh Freeport top carrier yang butuh 17 tahun untuk mencapainya hanya sekitar 5,5 juta. Akibatnya, tak jarang aksi pemogokan terjadi di kawasan tambang Freeport. Aksi mogok yang terbesar adalah pada 2011 lalu yang diikuti oleh 8000an karyawannya. Mereka menuntut kenaikan gaji dari 3.5 $ perjam menjadi 7.5 $ perjam.

Selain permasalahan politik dan ekonomi, Freeport juga menyisakan sejuta masalah di bidang sosial, keamanan hingga lingkungan. Freeport telah merusak tak hanya pegunungan Grasberg dan Ertsberg, tetapi sudah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa. Limbah tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan. Walau sudah berkali-kali melanggar UU Lingkungan Hidup, Freeport masih melenggang santai melanjutkan eksploitasi tambangnya.

Kapan Freeport Hengkang?
Setelah Kontrak Karya I berakhir pada 1991, Freeport kembali memperpanjang hingga 2021 dengan Kontrak Karya II. Setelah hampir setengah abad bercokol di bumi Papua, Freeport berencana masih akan lebih lama lagi. Ini sepertinya bukan main-main mengingat PTFI menaksir bahwa cadangan emas di lahannya masih sebesar 913 ton dan cadangan tembaganya masih 15,8 juta ton. Dengan asumsi tingkat produksi tahun 2011, maka emas di Papua baru akan habis 22 tahun lagi. Sementara tembaganya baru habis 37 tahun lagi (tahun 2053) [7]. Ini artinya Freeport masih harus memperpanjang kontraknya bila ingin menghabisi seluruh kekayaan emas dan tembaga di Mimika.

Niat Freeport untuk bertahan di Papua sudah tidak diragukan lagi. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada tahun 2012, Rozik B. Soetjipto mengatakan Freeport sudah merencanakan investasi sebesar 16,9 miliar dollar AS untuk kelanjutan operasional perusahaan hingga 2041 nanti. Rinciannya, sebanyak 9,8 miliar dollar AS investasi pada periode 2012 hingga 2021 dan sebanyak 7,1 miliar dollar AS untuk investasi dari 2021 hingga 2041 [8]. Pertanyaannya, kalau uang untuk investasi di masa depan saja sudah disiapkan, apa yang menghalangi Freeport untuk mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan kontrak?

Freeport memiliki beberapa lokasi tambang bawah tanah, yaitu DOZ (Deep Ore Zone), Deep MLZ, Big Gossan, Grasberg Bloc Cave, dan Kucing Liar. Saat ini, DOZ, Big Gossan, dan Deep MLZ sudah mulai berproduksi, meski belum signifikan. Sedangkan Grasberg Bloc Cave dan Kucing Liar adalah liang tambang masa depan yang sedang dipersiapkan (Gambar 2). Harapan Freeport ini akan terkabul bila bisa untuk kali ketiga mengelabui pemerintah Indonesia.

2

Gambar 2 Produksi Lahan-lahan Tambang Freeport

Dalam acara Diskusi Publik di ITB pada Oktober 2014 lalu, Dirjen Minerba ESDM R. Sukhyar juga menyatakan bahwa negara tidak bisa seenaknya mengusir Freeport. Freeport sudah banyak berinvestasi, sehingga negara akan sungkan jika menolaknya. Rencana agar Grasberg bisa diambil alih oleh BUMN juga tidak terdengar dari mulut R. Sukhyar.

Soal kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan tambang agar bisa mengekspor hasil olahannya pada kadar tertentu, Freeport masih diberi kelonggaran. Padahal tenggat waktu sebenarnya adalah 5 tahun sejak pemberlakuan UU nomor 4 tahun 2009 yakni pada Januari 2014. Sedangkan hari ini malah pemerintah memberi kesempatan 6 bulan pada semester awal 2015 agar Freeport dapat membangun smelter di Gresik [9]. Dengan kata lain ESDM selama ini masih condong agar Freeport masih tetap di bumi Papua.

Merebut Kembali Grasberg
Karut-marut pengelolaan SDA Indonesia memang ada di level kebijakan hingga sistem. Pada aspek tata kelola, masih kuatnya dominasi asing dalam eksploitasi kekayaan alam Indonesia terjadi karena Indonesia belum memiliki konsep pengelolaan SDA yang jelas. Pengamat ekonomi UGM Revrison Baswir mengatakan bahwa ini semua terjadi karena Indonesia mewarisi ekonomi yang bercorak kolonial. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asing sudah ada di negeri ini sebelum Indonesia merdeka. Dan banyak di antara mereka itu melanjutkan saja apa yang sudah terjadi di zaman Hindia Belanda dulu [14].

Selain itu, Indonesia juga masih dihadapkan pada jerat hutang luar negeri yang menjebak. Dibalik USAID, ADB, World Bank dan IMF adalah kapitalis asing yang tidak segan-segan memberi pinjaman kepada banyak negara berkembang yang jelas tidak cuma-cuma. Akibatnya, kebijakan pemerintah banyak yang dipengaruhi asing. Anggota DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa setidaknya 76 UU kita ditengarai menguntungkan asing [13].

Bicara soal ambil alih oleh BUMN, selain tidak ada political will dari pemerintah, Amhar (2013) juga menyatakan, bahwa BUMN kita dihadapkan pada persoalan teknologi, SDM, dan permodalan. Teknologi yang ketinggalan zaman, teknisi yang harus dididik di luar negeri, dan modal yang minim membuat perusahaan-perusahaan pelat merah jadi kalah bersaing. Akhirnya SDA kita terpaksa dikelola asing.

Pada level sistem, memang tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi kita selalu diliputi mahalnya ongkos politik yang berujung pada transaksi antar pemegang kekuasaan dengan pemilik modal. Pemilihan memang dilakukan oleh rakyat, namun ada semacam seleksi bahwa kandidat yang akan dipilih tidak bisa tidak selalu atas kehendak pemilik modal. Akibatnya, masyarakat berkali-kali dikecewakan ketika mereka berharap adanya perubahan dari terpilihnya sosok pemimpin/ anggota dewan yang baru.

Berharap pada menteri Jokowi yang baru agar Grasberg bisa sepenuhnya dikelola Indonesia sepertinya hampir mustahil. Ini bisa dilihat dari sikap pemerintah yang masih mengulur-ulur MoU dengan Freeport hingga medio 2015 nanti. Apalagi Amerika selalu rajin menyambangi pemerintah Indonesia tatkala suatu konsesi pertambangan akan habis masa kontraknya agar bisa tetap dikelola perusahaannya.

Kelola dengan Syariah dan Khilafah
Problema sistemis harus diselesaikan dengan solusi sistemis. Perubahan total tata kelola SDA hanya terwujud bila pola pikir negara terhadap kekayaan alamnya dirubah, dari pola pikir “pedagang”, menjadi “pelayan ummat”.
Rasulullah sendiri mencotohkan bagaimana mengurus negara termasuk mengelola sumber daya tambang. Nabi pernah menarik kebijakan memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hammal setelah mengetahui tambang yang diberikan itu laksana air yang mengalir. Pelajarannya, individu hanya diperbolehkan mengolah area tambang jika luas dan depositnya tidak signifikan.

Rasulullah juga bersabda, “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (HR Abu Dawud).
Dalam hadits di atas, Rasulullah saw mengenalkan kepada kita salah satu dari jenis-jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan umum (al-milkiyah al-âmmah). Sementara arti dari kepemilikan umum (al-milkiyah al-âmmah) atas sesuatu adalah, bahwa semua manusia berserikat dalam kepemilikan sesuatu ini, sehingga masing-masing dari mereka memiliki hak untuk memanfaatkannya, sebab sesuatu itu tidak dikhususkan untuk dimiliki individu tertentu, dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya.

Dengan landasan syariah ini, maka negara harus mewujudkan bahwa kekayaan negara tidak boleh “diputar sendiri” untuk masuk kantong sendiri, melainkan dikelola untuk mewujudkan ummat terbaik yang akan menggencarkan dakwah dan jihad ke seluruh negeri. Allah berfirman:
Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang yang mungkar dan beriman kepada Allah,… “[TQS Ali Imran 110]

Dengan konsep pengelolaan yang jelas, maka negara tidak perlu repot-repot menjiplak konsep penjajah sebelumnya yang penuh dengan risiko. Ditambah dengan konsep politik Islam yang simpel, maka rakyat tidak perlu khawatir jika pemimpin mereka berkhianat akibat biaya politik yang mahal. Negara juga tidak perlu repot-repot membentuk komisi khusus pemberantasan mafia sumber daya tambang jika kesadaran ummat masih cukup tinggi dan kontrol masyarakat berjalan di atas Islam. Dengan tata kelola yang baik, maka kekayaan negara juga akan menyelematkannya dari jerat hutang yang menjebak. Berbagai keunggulan-keunggulan ini pernah terwujud dalam sebuah negara Islam teladan Rasul yang dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya selama 13 abad. Inilah tugas utama kaum peduli saat ini bila benar-benar ingin agar “Grasberg-Grasberg” Indonesia bisa benar-benar membawa rahmatallil’alamin. []

Referensi
[1] http://www.mining.com/web/worlds-top-10-gold-deposits/ (diakses 8 Februari 2015)
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_gold_production (diakses 8 Februari 2015)
[3] http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/27/salah-kelola-kekayaan-alam-indonesia/ (diakses 8 Februari 2015)
[4] Soetjipto, Rozik B. Pemanfaatan Cadangan Mineral Grasberg. Power Point Diskusi Publik ITB 11 Oktober 2014.
[5] http://hizbut-tahrir.or.id/2013/07/06/menakar-kembali-angka-kemiskinan/ (diakses 9 Februari 2015)
[6] http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/tambang-emas-freeport-kekayaan-negara-yang-terampas.htm#.VNdCm_mUd2I (diakses 8 Februari 2015)
[7] http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/05/freeport-tak-mau-hengkang/ (diakses 9 Februari 2015)
[8] http://industri.kontan.co.id/news/freeport-ingin-kontrak-diperpanjang-hingga-2041 (diakses 9 Februari 2015)
[9] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/24/085148926/Pemerintah.Akhirnya.Perpanjang.Lagi.Izin.Ekspor.Freeport (diakses 9 Februari 2015)
[10] http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/sejarah-kelam-tambang-freeport-1.htm#.VNtk0vmUd2I (diakses 11 Februari 2015)
[11] http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/sejarah-kelam-tambang-freeport-2.htm (diakses 11 Februari 2015)
[12] Video dokumenter “Alkinemokiye – From Struggle Dawns New Hope”. Watchdoc. https://www.youtube.com/watch?v=x3OWOu88BhY
[13] http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=6253 (diakses 11 Februari 2015)
[14] http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/28/inilah-penjelasan-sederhana-mengapa-kekayaan-negara-dikuasai-asing/ (diakses 11 Februari 2015)
[15] http://www.fahmiamhar.com/2013/08/kita-masih-dijajah.html (diakses 11 Februari 2015)
[16] http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/13/kaum-muslim-berserikat-dalam-tiga-hal/ (diakses 11 Februrari 2015)

featured image: http://citizendaily.net/wp-content/uploads/2015/08/162918_cartenz8.jpg

1,623 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

(Visited 1.283 times, 1 visits today)