Pekan Olahraga

Indonesia harus puas finis di posisi 46 pada Olimpiade 2016 di Rio yang berakhir sebulan lalu. Walau hanya membawa pulang 1 emas, yakni pada cabang bulutangkis, rakyat tetap menyambut kedatangan Tontowi dan Liliyana di tanah air dengan meriah. Ya, bulutangkis menyelamatkan nama Indonesia di ajang olahraga terbesar dunia itu.

Minggu-minggu ini rakyat Indonesia memasang mata pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-19 yang diselenggarakan di Bandung. Perhelatan olahraga nasional tersebut dibuka oleh Pak Presiden Jokowi pada 17 September lalu di stadion Gelora Bandung Lautan Api. PON tahun ini akan mempertandingkan 44 cabang olahraga dan melibatkan sekitar 9000 atlet. Pesta pembukaan dan penutupan PON XIX bakal menghabiskan Rp 90 miliar yang tentu diambil dari kantong rakyat[1].

Rilis adrenalin dalam balutan tetesan keringat memang suatu eksaitmen tersendiri bagi beberapa kalangan, terutama menengah ke atas. Selain sehat dan mengasyikkan, olahraga dianggap sebagai sarana persahabatan. Olimpiade memang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Namun Olimpade modern baru dimulai pada 1896 di Athena. Kontes olahraga memang telah memasuki babak baru: sebuah koeksistensi dari kapitalisme.

Nafsu Kapitalis

Sebenarnya, tidak setiap event olahraga didasari motif peningkatan kebugaran atau sportifitas melulu, karena sejatinya, suatu perhelatan besar yang mengundang awak media selalu punya dasar keekonomian yang sudah dipertimbangkan. Olimpiade London 2012 yang menguras dana 11 milliar pounds[2] itu hak siar empat cabang olahraganya dibeli oleh NBC dengan harga 4,38 milliar dolar[3]. Pada Olimpiade Rio 2016, beberapa perusahaan TV menggelontorkan 4 milliar dollar untuk menayangkan beberapa games selama 19 hari yang mana diprediksi akan diraup untung sebanyak 9,3 milliar dolar[4].

Beberapa perusahaan multinasional juga bernafsu menjadi partner dalam perhelatan akbar olahraga level dunia itu. McDonald, misalnya telah menjadi sponsor sejak Olimpiade Montreal tahun 1976 pada angka yang tidak bisa disebutkan. Beberapa pihak melihat ini ironis, mengingat warung waralaba terbesar di dunia tersebut berkontribusi pada epidemi obesitas di berbagai belahan dunia[5].

Sedangkan demi menampakkan wajah tuan rumah yang ramah, tak jarang kota penyelenggara Olimpiade ‘dibenahi’ dengan cara khas diktator. Sebanyak 1,5 juta jiwa harus digusur pada Olimpiade Beijing 2008[6]. Sedangkan pada Olimpiade Rio 2016, sebanyak 77 ribuan jiwa digusur untuk membangun infrastruktur penunjang. Pemerintah setempat juga dipaksa menyembunyikan berbagai sentimen negatif  yang mungkin muncul saat perhelatan berlangsung. Tak heran, pada berbagai even, kota penyelenggara Olimpiade selalu ditemui aparat keamanan yang berjaga-jaga disana-sini. Sejatinya, yang ditampakkan di setiap ajang Olimpiade memang semangat persaingan yang sangat cocok dengan ide kapitalisme. Yang kuat dialah yang jadi pemenang, sedang yang lemah hanya bisa duduk menjadi penonton[7].

Jika menengok bagaimana kesudahan venues olahraga pasca digelarnya PON atau Olimpiade, nasibnya betul-betul melas. PON 2008 di Kaltim yang menghabiskan dana 3,5 triliun rupiah, beberapa gelanggang olahraganya kini mangkrak tak terawat. Pantauan jurnalis Kompas, beberapa kolam bekas penyelenggaraan PON kini airnya berwarna hijau tua dan banyak lumut. Keramik lantai stadion dan tribun penonton pecah berantakan. Arena velodrom di Tenggarong ditumbuhi rumput dan dipenuhi sampah. Sedangkan halaman Stadion Utama PON Riau yang dibangun dengan dana Rp 1,18 triliun sudah ditumbuhi semak belukar yang tingginya melebihi balita[8]. Kondisi yang sama juga terjadi di banyak sarana olahraga pasca perhelatan Olimpiade bahkan sejak dulu kala. Tampaknya, fenomena ini telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat dunia (potret kondisi sarana olahraga pasca Olimpiade tersebut dapat dilihat di link). Tidak adanya i’tikad untuk maintenance tersebut menyiratkan pada kita bahwa even megah tersebut hanya melayani kepentingan segelintir para pemodal yang manfaatnya hanya sesaat.

sumber: http://print.kompas.com/
sumber: http://print.kompas.com/

Olimpiade pada awalnya menekankan semangat “partisipasi” dibanding “persaingan”. Olimpiade adalah kompetisi antar atlet-atlet amatir, bukan profesional. Namun tampaknya hal tersebut menjadi utopis mengingat kini persaingan hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan modal.Latihan dan kerja keras” tinggal lah sebuah slogan bila tanpa anggaran.

Tidak jelas manfaatnya

Masyarakat sebenarnya juga tidak benar-benar yakin manfaat apa yang didapat ketika ada atlet bangsanya berpartisipasi di ajang olahraga dunia. Segelintir atlet yang dibiayai mahal-mahal dari dana rakyat itu akhirnya terbuang percuma. Untung-untung kalo atletnya menang seperti Tontowi-Liliyana, mereka minimal dapat rasa bangga –meskipun tetap kelaparan-. Lha kalo nasibnya seperti pembalap F1 kita gimana?

Di satu sisi, kompetisi-kompetisi olahraga tersebut jauh dari semangat Islam untuk memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang berkah. Dulu, Sahabat jelas tidak mengenal lomba-lomba untuk sekedar memperebutkan mangkok cantik apalagi medali emas. Mereka jelas menghabiskan waktunya mengusahakan dakwah dan jihad demi meninggikan kalimat-Nya. Adrenalin dan keringat mereka terlalu murah untuk dicurahkan pada sesuatu yang tidak jelas pahalanya.

Apalagi kontes-kontes tersebut tidak bisa tidak selalu dibumbui dengan ikhtilat (campur baur wanita dan laki-laki) dan pentas aurat. Ironi ini semakin menjadi, mengingat PON tahun ini diselenggarakan di provinsi yang katanya dipimpin oleh gubernur yang diusung partai islami.

Lebih lebih, Noam Chomsky, pakar ekonomi global, menyatakan bahwa euforia olahraga yang disiarkan di berbagai media massa itu adalah usaha kanalisasi masyarakat agar melupakan masalah sehari-harinya. Sorak sorai dukungan terhadap atlet sedaerahnya yang berbalut jingoisme palsu telah mengurangi daya kritis masyarakat terhadap isu-isu yang harusnya direspon dengan kerja dan daya pikir rasional[9]. Pada ekstensi yang lebih luas, persatuan bangsa seringkali tergadaikan oleh ego kedaerahan. Hal ini nampak jelas di kompetisi sepakbola tanah air kita.

Ajang olahraga terbesar di Indonesia yang terselenggara tiap 4 tahun itu semakin menguatkan titel bangsa kita sebagai bangsa pembebek. Apa saja yang berasal dari Barat selalu mudah dianggap modern. Padahal dalam berbagai level, kontes-kontes olahraga sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan bangsa ini. PON XIX yang menghabiskan dana Rp 2 triliun juga PON-PON yang pernah ada sebelumnya seharusnya dapat dikonversi menjadi sesuatu yang nyata dampaknya bagi pembangunan manusia. Bangunan sekolah, laboratorium, hingga riset kita masih terkendala dana. Belum lagi soal jembatan ‘Indinana Jones’ yang jadi penyebrangan pelajar di Banten sana yang membuat kita mengelus dada. Bangsa ini juga sudah harus belajar agar tak lagi dikibuli, secuil emas di Olimpiade dikejar susah payah tapi ratusan ton emas Grasberg asyik dijarah. [tomas]

Referensi

[1] http://www.wisatajabar.com/2016/09/data-dan-fakta-seputar-pon-xix2016-jawa.html

[2] http://www.commondreams.org/views/2012/04/04/celebration-capitalism-and-real-cost-olympics

[3] http://reason.com/archives/2012/07/23/how-the-2012-olympics-are-a-triumph-of-c

[4] https://www.wsws.org/en/articles/2016/08/08/pers-a08.html

[5] http://www.campaignlive.co.uk/article/203398/mcdonalds-signs-long-term-olympic-sponsorship-deal#

[6] http://www.reuters.com/article/us-olympics-beijing-housing-idUSPEK12263220070605

[7] https://libcom.org/news/olympics-reflection-society-under-capitalism-17082016

[8] http://print.kompas.com/baca/olahraga/2015/09/07/Sejumlah-Arena-PON-Terbengkalai

[9] http://www.socialism.in/index.php/olympics-games-manifestation-of-sports-under-capitalism/

(Visited 194 times, 1 visits today)