home Opini, Pemikiran, Tsaqofah Korupsi di Tata Kelola Migas Indonesia, Syariah Solusinya

Korupsi di Tata Kelola Migas Indonesia, Syariah Solusinya

Salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber kekayaan Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang menyumbang sebesar 340 T tiap tahunnya. Cadangan minyak Indonesia adalah sekitar 7900 MMSTB dan gas sebesar 159,63 TSCF. Indonesia berada di peringkat 27 negara penghasil minyak di dunia.

Bidang migas merupakan bidang yang vital bagi perekonomian dimana sifatnya high-risk, high-capital, dan high-tech. Tingginya kebutuhan investasi di sektor ini menyebabkan sektor migas hanya bisa dilakoni oleh pemodal-pemodal besar dan kebanyakan korporat-korporat asing. Tidak heran banyak yang menyebutkan bahwa sektor ini penuh dengan permainan suap dan praktik KKN. Survei mengenai praktik suap pada berbagai sektor usaha di Indonesia menempatkan sektor migas di posisi kedua dengan indeks 5,7 di bawah sektor konstruksi yang nilainya 5,6 -0 berarti melakukan suap, 10 berarti bebas suap- (Wibisono, 2011).

Pengelolaan Migas di Indonesia

Secara ringkas, sistem penyediaan BBM di Indonesia seperti gambar di bawah ini:

Alur Penyediaan Migas Indonesia
Alur Penyediaan Migas Indonesia

 

Sistem penyediaan Minyak mentah di sektor hulu

Di sektor hulu, saat ini menggunakan sistem PSC (Product Sharing Contract) yang dirintis oleh Indonesia sejak 1964 oleh dirut pertamanya, Ibnu Sutowo. Sistem ini mengadopsi sistem bagi hasil seperti pada pengelolaan lahan tani. Pemilik lahan menyerahkan pengelolaan pada petani dan bersepakat atas bagi hasil pada prosentase tertentu.

Dalam sistem ini Pemerintah memberikan kuasa pengelolaan kepada kontrakror asing dengan pembagian keuntungan 85:15. Pada pelaksanaannya, kontraktor minyak mengeluarkan biaya operasional sendiri sampai menghasilkan minyak. Kemudian semua dana operasional itu diganti oleh Pemerintah dalam bentuk minyak yang biasa disebut dengan cost recovery. Biaya ini biasanya berkisar antara 30-40% hasil keuntungan sehingga pembagian keuntungan yang sebenarnya adalah 55:45.

Pertamina dan UU Migas

Sebelum tahun adanya UU Migas tahun 2001, Pertamina, berdasarkan UU No.8 tahun 1971 (UU Pertamina) merupakan Integrated State Oil Company, sebagai satu-satunya perusahan negara yang berusaha melaksanakan pengusahaan migas mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu. Selain itu Pertamina juga bertugas menyediakan dan melayani kebutuhan  bahan bakar dalam negeri. Akan tetapi, mengingat sektor migas merupakan sektor yang padat modal (capital intensive) dan beresiko tinggi (high risk), juga memerlukan teknologi yang tinggi sehingga perlu bekerja sama dengan pihak lain dalam  bentuk kerjasama Production  Sharing Contract (PSC), tetapi pihak lain yang dimaksud hanya berperan sebagai kontraktor yang memperoleh bagi hasil dengan persentasi tertentu.

Produksi Migas Indonesia
Produksi Migas Indonesia

Lama-kelamaan Pertamina digerogoti korupsi di dalamnya. Pertamina dinilai tertutup, tidak transparan dan keuntungan usahanya banyak dipakai untuk memperkaya para perwira tinggi militer yang ada di Pertamina, sumber pendapatan angkatan darat, dan tentu saja keluarga Cendana. Lalu para teknokrat di sekeliling Soeharto mendesak agar keuangan Pertamina langsung dikendalikan pemerintah. Namun dalam implementasinya, ketetapan ini justru membuat ekspansi modal Pertamina di sektor hulu kurang berkembang. Pemerintah pun sering telat membayar fee kepada Pertamina sehingga membuat Pertamina tidak berkembang.

SKK Migas

Awalnya, fungsi dari lembaga ini ditangani oleh lembaga bernama BP Migas. Lembaga ini bertugas sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan kontrak dengan kontraktor Migas. Namun, BP Migas dibubarkan sesuai dengan putusan MK yang menilai adanya BP migas ini tidak sesuai dengan UUD 45, yakni terlebih pasal 33.

Keberadaan BP Migas dinilai mereduksi makna penguasaan oleh negara sampai tahap pengawasan, bukan pengelolaan. Tidak melakukan  pengelolaan  secara  langsung,  karena penguasaan dilakukan oleh badan usaha. Seperti kita ketahui bahwa BP Migas adalah badan hukum , bukan badan usaha. Keberadaan BP Migas malah menghambat negara untuk melakukan pengelolaan. BUMN, dalam hal ini Pertamina, harus melakukan tender terlebih dahulu untuk mengelola lapangan migas. Kedudukan BUMN dan badan usaha swasta lokal maupun asing disetarakan.

Potensi Korupsi Sektor Migas

Pengamat perminyakan, Dr. Kurtubi, menyatakan sebagaimana dikutip dari hasil Survey Fraser Institute 2010, kondisi investasi migas Indonesia amat buruk. Peringkat 114 dari 145 negara. UU migas menjadikan investasi di Indonesia begitu birokratis. Setelah UU ini berlaku, jika investor ingin berinvestasi, setidaknya ia harus berurusan dengan tiga lembaga negara yakni Dirjen Migas ESDM, BP migas (sekarang SKK Migas), dan Dirjen Migas. Sebelum UU ini berlaku, investor hanya perlu berurusan dengan Pertamina. Prosedur yang kini berlaku amat menyulitkan investor karena terlalu birokratis. Hal ini juga memperbesar celah terjadinya korupsi karena makin banyak lembaga negara yang dilibatkan secara langsung.

Sebagai badan hukum, neraca keuangan BP migas independen, terpisah dari kekayaan negara dan tidak diambil dari APBN. Biaya operasional BP Migas diambil dari fee pemerintah dan kontraktor. Ironisnya, dengan neraca keuangannya yang independen, BP migas tidak memiliki komisaris ataupun majelis wali amanat (MWA) sehingga mudah sekali terjadi “penggelapan”. Pada pasal 45 ayat 2 UU migas disebutkan bahwa unsur-unsur BP migas terdiri dari pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.  Rekam jejak BP migas pun tak begitu menggembirakan, BPK berulang kali memberi opini adverse (penilaian terburuk dalam audit karena tidak sesuai standar) terhadap laporan keuangan BP Migas.

Tahun 2007, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi penyimpangan cost recovery sebesar Rp 18 trilyun.Tahun 2011 misalnya, KPK menemukan aset negara di sektor migas senilai Rp 225 trilyun tidak jelas pengelolaannya. Tahun 2012, anggota BPK menyatakan bahwa ada dugaan kerugian penerimaan negara di sektor migas sekitar US$ 1,7 milliar. Terakhir, berdasarkan temuan FITRA, ada dugaan korupsi senilai Rp76 miiliar terkait penyewaan gedung kantor BP migas. Kebiasaan pejabat-pejabat BP migas untuk melakukan rapat di hotel mewah pun menjadi sorotan banyak pihak.

Peran SKK Migas sangatlah besar dalam menentukan siapa-siapa yang berhak menggarap suatu lapangan. Tidak berlebihan, banyak yang menganggap bahwa SKK Migas adalah lahan basah yang memiliki kekuasaan yang luar biasa untuk mengatur sektor ini. Sekitar 340 triliun setiap tahun dihasilkan dari sektor migas. Terungkapnya dugaan kasus suap mantan SKK Migas Agustus 2013 lalu bagaikan meledaknya gunung berapi yang akan diikuti muntahan lava panas. Kasus sang guru besar Teknik Perminyakan ITB ini menjadi titik tolak pertunjukan kebobrokan migas di Indonesia. Banyak pihak yang sangsi bahwa gonjang-ganjing migas tersebut hanya berhenti di sini saja, karena menurut beberapa analisis, mantan kepala SKK Migas tersebut adalah orang baru yang wajar saja bisa tergelincir licinnya pergulatan di sektor minyak. Bagaikan gunung es, yang tidak nampak jauh lebih besar dari yang nampak, kasus suap tersebut akan merembet secara luas hingga pejabat level menteri sekalipun. KKN di sektor migas mulai mendapat sorotan publik. Sampai-sampai ada wacana agar SKK Migas dibubarkan.

Syariah Solusinya

Ketika berbagai macam solusi ditawarkan dan pembenahan dilakukan baik dalam level teknis maupun kebijakan namun tidak membuahkan hasil untuk mengubah wajah permigasan di Indonesia, muncullah beberapa gagasan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ekonom Syariah, Andi Syafrani mengungkapkan bahwa ada baiknya juga prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah dipertimbangkan dalam tata kelola migas di tanah air. Apalagi di Indonesia saat ini ekonomi syariah sudah cukup berkembang. Ada prinsip-prinsip umum yang wajib ditegakkan menurut hukum Islam. Diantaranya, mengutamakan kepentingan publik, melindungi kepentingan individu, demi tujuan umum. “Misalnya pada konsep adalah, usawah, tidak ada ghararharam, tidak ada konsep dan model kontrak yang dibikin secara sepihak, yang satu pihak tidak tahu atau paham isinya apa dan segala macam, tiba-tiba dimintai pertanggungjawaban.”

Namun ketika berbicara solusi syariah tidak bisa hanya bermain pada level kebijakan saja. Konsep akad, perhutangan, dan berbagai macam transaksi ekonomi lainnya tidak akan murni berbasis syariah jika tidak ditunjang dengan sistem yang syar’i. Contoh kecil saja, untuk terhindar dari riba hutang bank, kita juga harus punya bank yang syar’i yang ditunjang sistem uang emas. Tentu sistem uang emas di sini harus dinaungi oleh sebuah instansi besar tidak lain harus pada level negara.

Dalam konteks pemberantasan korupsi pun juga harus memandang level KKN yang terjadi sejauh mana. Jika yang terjadi adalah bahwa korupsi ternyata telah dimulai sejak migas dipakai di Indonesia yang ditandai dengan awal berdirinya Pertamina hingga berakhirnya rezim orde baru hingga sekarang, dan gonta-ganti UU pun tidak dapat mengubah keadaan maka inilah yang disebut dengan kerusakan yang sistemis. Kerusakan itu bisa jadi berada di penguasa yang melacur pada kaum kapitalis, orang-orang dibalik UU Migas, sistem PSC, konsep eknomi yang neoliberal, kontraktor yang hanya mengejar keuntungan, pendidikan Indonesia yang menelurkan generasi yang sekuler, atau pembiaran secara sistemis. Kebobrokan dalam pengelolaan migas tidak dapat dipandang hanya pada betapa riskan dan high-capital-nya sektor migas, namun juga bagaimana negara memandang konsep ekonomi, politik, pendidikan, hukum, persanksian, dan sebagainya. Korupsi adalah dampak sistemik yang harus diselesaikan dengan paradigma sistemik.

Kerusakan sistemis solusinya juga harus sistemis. Memandang masalah KKN di sektor migas hanya pada “bagaimana membuat jera para koruptor”, atau “bagaimana menyampaikan pendidikan anti korupsi ke anak bangsa” di tengah bobroknya pengurusan negeri ini hanyalah solusi yang terbatas, tidak sampai tuntas membersihkan migas dari KKN. Membubarkan SKK Migas karena sarat dengan potensi KKN tentu bukan solusi, karena perannya yang memang secara sistemis dibutuhkan dalam pengadaan tender migas. Ini sama seperti wacana ingin membubarkan DPR yang juga karena penuh dengan korupsi, namun jelas, tidak mungkin DPR dibubarkan karena DPR secara sistemis juga dibutuhkan. Kalau sudah begini, yang harus dibubarkan adalah sistemnya.

Sistem yang diterapkan di negeri ini adalah kapitalisme, karena sistem inilah segala macam bentuk kegiatan kepengurusan negara dilandasi hanya untuk mengejar keuntungan materi semata, kebahagiaan diukur dengan materi yang dirancang oleh sekehendak hati manusia. Mengganti sistem kapitalisme yang menjadi dasar pengelolaan migas yang mengejar keuntungan individu saja, menjadikan demokrasi sebagai asas politik, mendidik generasi bangsa dengan sekuler akan menyelesaikan korupsi baik di sektor migas maupun di segala bidang.

Solusi sistemis yang akan membawa pada kesejahteraan hakiki adalah sistem Islam. Islam mengatur segala hal mulai dari bagaimana seorang pemimpin dipilih, bagaimana paradigma ekonomi dibangun, bagaimana kepemilikan sumber daya alam dibagi, bagaimana teknologi diaplikasikan, dan bagaimana generasi ummat dididik. Islam akan mengaktegorikan migas sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara, berdasar hadis: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Daud). Negara bukan bertindak sebagai korporat yang mengejar keuntungan, namun akan berperan pengemban amanat rakyat dan melayani rakyat. Kepengurusan sumber daya alam milik umum akan diolah dengan serius berlandaskan syariah Islam dan diawasi dengan ketat oleh rakyat.

Syariah Islam dalam negara Khilafah lah yang akan mencegah dan meberantas segala penyebab korupsi. Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI, Arim Nasim, menjelaskan syariah Islam secara tegas mengharamkan korupsi dan segala bentuk kekayaan ilegal serta menilainya sebagai harta ghulul, harta yang diperoleh secara curang, dan pelakunya akan mendapat azab pedih di akhirat. Syariah menetapkan gaji pada para pegawai dan tunjangan pada penguasa harus mencukupi.

Arim menambahkan bahwa ketika syariah tegak dorongan untuk berbuat korupsi telah diminimalisasi dengan gaji yang memadai, fasilitas yang diberikan dan berbagai pelayanan yang diterima. Lebih dari itu, secara ruhiyah, dorongan nafsu menumpuk harta atau syahwat atas kekauaan pun tidak akan merajalela. Hukum Islam secara sistemis akan merubah kebijakan dan individu dalam khilafah untuk hanya untuk menghamba pada Allah SWT.
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Referensi:

  • https://www.facebook.com/fajarciptayudha.perkasa/notes
  • Media Umat. Edisi 110, 30 Agustus – 12 September 2013.
  • Mulyo, Sulistijo Sudarto. Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2013.
  • Permadi, Andika. Liberalisasi Sektor Energi. HATI ITB, 2013.

684 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

(Visited 250 times, 1 visits today)