home Analisis, Opini, Pemikiran, Tsaqofah Kota Paling Islami (?)

Kota Paling Islami (?)

Hasil penelitian Maarif Institute yang diadakan sepanjang tahun 2014, menyatakan bahwa Yogyakarta, Bandung, dan Denpasar adalah tiga kota yang paling Islami se-Indonesia. Tiga kota tersebut meraih angka tertinggi “Indeks Kota Islami”, yakni 80,64 dari skala 100. Sedangkan tiga kota yang “paling tidak islami” ialah Kupang, Padang, dan Makassar. Yang mengejutkan, Banda Aceh, yang disebut-sebut sebagai “Serambi Mekkah”, cuma eksis di urutan 19.

Penelitian tersebut melibatkan 29 kota di Indonesia dan menggunakan tiga indikator: tingkat keamanan, kesejahteraan serta tingkat kebahagian masyarakat. Mereka mengklaim bahwa Indikator yang digunakan sudah berlandaskan Al-Qur’an dan hadis, yakni soal bagaimana gambaran agama Islam tentang kota yang sejahtera, aman dan bahagia [1]. Maarif Institut kemudian mengklaim bahwa adanya perda syariah tidak serta merta menjadikan suatu kota menjadi Islami, contohnya di Aceh, Padang, Mataram, dan Tasikmalaya [2].

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Hussein Askari, profesor dari George Washington University yang dituangkan dalam sebuah jurnal yang berjudul “How Islamic Are Islamic Countries? yang dipublikasikan dalam Global Economy Journal tahun 2010. Dalam jurnalnya, Askari me-ranking 208 negara berdasarkan seberapa besar “indeks keislaman”-nya (Islamicity Index). Askari menggunakan lima parameter yang dirasa merepresentasikan sifat “islami”, 1) hubungan manusia dan Tuhannya, dan hubungan sesama manusia. 2) aspek ekonomi dan kebijakannya, serta keadilan sosial ekonomi, 3) sistem perundang-undangan dan pemerintahan, 4) hak asasi manusia dan politik, dan 5) berkaitan dengan hubungan internasional khususnya dengan non muslim.

Hasilnya memang mengejutkan (atau mungkin bisa ditebak), bahwa 10 besar negara-negara paling islami ternyata tidak satupun ditempati oleh negara-negara yang dikenal sebagai ‘negara Islam’ (lebih tepatnya negara dengan mayoritas penduduk muslim). Lima besar negara yang paling islami menurut jurnal tersebut ialah: Selandia Baru, Luksemburg, Irlandia, Islandia, dan Finlandia. Sedangkan negara muslim baru kelihatan di urutan ke-33 yang ditempati oleh Malaysia, disusul Kuwait di peringkat 48, Arab Saudi 91. Indonesia harus puas di posisi 140 [3].

Terlepas dari objektivitas metode kedua penelitian tersebut dan terlepas dari maksud terselebung sang peneliti, kedua penelitian tersebut menyisakan pertanyaan kepada kita: apa itu masyarakat/ kota/ negara yang islami? Apakah kemajuan suatu peradaban sudah pasti hasil dari sistem yang islami?

Masyarakat Islami

Parameter apakah sesuatu itu islami atau tidak islami sebenarnya bisa lebih sederhana, yakni apa saja yang bila dia lahir dari sumber hukum Islam, maka dia islami; dan begitu pula sebaliknya. Maka suatu masyarakat islami adalah masyarakat yang interaksi-interaksi di dalamnya didasarkan pada pemikiran, perasaan, dan aturan yang islami [4].

Harus disadari terlebih dulu bahwa masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan individu. Lebih dari itu, masyarakat juga tersusun atas suatu kesepakatan terhadap kemaslahatan tertentu. Kesepakatan tersebutlah yang menentukan identitas masyarakat. Masyarakat islami bisa saja lahir dari sekumpulan individu dimana muslim menjadi minoritas, tetapi di tengah-tengahnya terjadi kesepakatan bahwa Islam adalah standar maslahat. Sebaliknya, masyarakat sekuler sangat mungkin terjadi di masyarakat yang mayoritasnya muslim.

Dulu ketika berdiri negara Rasul di Madinah, Rasul dengan nyaris tanpa hambatan bisa menerapkan “wahyu-wahyu politik”: mengirim dan menerima duta politik, mengangkat hakim, gubernur, dan panglima, mengomando jihad, membentuk tim keamanan negara, menegakkan sanksi, dan sebagainya [5]. Masyarakat Madinah, walaupun terdiri dari berbagai suku dan agama, mereka telah menaruh legitimasi pada Islam untuk mengatur interaksi sesama mereka yang diwakilkan pada sang imam, Rasul SAW.

Sebaliknya, dewasa ini kita mengenal suatu negara yang mayoritasnya muslim dan presidennya muslim, tetapi hampir semua hukum Islam ternyata tetap tidak dapat dengan mudah dipraktekkan. Sebagai contoh, UU miras hingga saat ini masih hangat di-godhog di parlemen, meski keharaman khmer sudah gamblang disebut di Al-Qur’an. Kemudian dalam hal pengelolaan sumber daya alam, UU yang ada masih kental dengan aroma liberal, meski kelompok islami-peduli sudah sangat vokal. Hingga soal kerudung yang sepantasnya kewajiban bagi setiap muslimah juga baru ‘bisa’ dipakai polwan di dua tahun belakangan. Di sisi lain, ada daerah-daerah yang mencoba menerapkan perda syariah. Tapi pemberlakuan perda syariah itu juga ternyata tidak mulus. Kesimpulannya, yang terjadi di tengah-tengah kita dewasa ini memang masyarakat sekuler.

Parameter-parameter seperti kesetaraan, pemeliharaan hak asasi, kestabilan politik, keamanan, dan kesejahteraan tidak bisa dijadikan tolok ukur islami. Dunia barat kini memang mengungguli muslim dalam ukuran-ukuran duniawi tersebut –meski masih menyimpan berbagai catatan. Namun menyematkan gelar islami ke kota atau negara yang ternyata masyarakatnya tidak ada pemikirian, perasaan, dan aturan Islam itu tetap sulit diterima meski bagi muslim awam sekalipun.

Dibalik syariat

Sesuai tujuan diutusnya Rasul, Islam memang hadir sebagai rahmat (solusi) bagi semesta alam (QS Al-Anbiyaa’ 107), baik manusia –muslim dan non-muslim-, hewan, tumbuhan, dan jagad alam. Maka sudah seharusnya peradaban yang islami memang peradaban yang unggul di atas peradaban yang lain. Namun penerapan syariat Islam tersebut bukan didasarkan pada maslahat yang terkandung, seperti kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan, dsb. Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Syakhshiyyah Islamiyah mengatakan bahwa ‘illat (motif) penerapan syari’at bukanlah karena maslahat yang terkandung di dalamnya, namun karena kesadaran manusia sebagai hamba Allah SWT [6].

Terlebih lagi, maslahat akibat penerapan syari’at itu tidak selalu terwujud sehingga tidak dapat dijadikan motif pemberlakuannya. Keharaman khamr (termasuk miras) misalnya, tidak bisa dilihat pada ada-tidaknya permusuhan dan kebencian –bahkan kefasikan- setelah meminumnya. Jika khamr menimbulkan kerusakan, maka khamr bisa jadi haram. Sebaliknya jika keberadaan peminum khamr tidak mengganggu keharmonisan dan kerukunan masyarakat, maka khamr menjadi mubah [7]. Tentu ini jelas ngawur. Yang benar adalah ada tidaknya maslahat (dalam pandangan manusia), keharaman khamr sudah ketetapan yang termaktub Al-Qur’an.

Barat hari ini –dengan sistem sekulernya- memang dirasa telah menciptakan ‘maslahat’ yang lebih besar dibanding dunia Islam yang mayoritasnya negara berkembang. Namun juga harus dicatat, peradaban yang unggul ternyata bukan soal cuma parameter-parameter yang terukur. Banyak faktor-faktor yang harus dipuaskan dalam diri manusia selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebab bila kita mau agak kritis, ternyata kemajuan materiil yang dicapai Barat itu disandang oleh masyarakatnya yang ‘sakit’. Barat dihadapkan pada segudang masalah akibat kebebasan yang kebablasan, seperti tingginya perceraian, bunuh diri, pemakaian narkotika, penyalahgunaan senpi, seks bebas, dan berbagai masalah sosial lainnya. Mereka juga dihantui oleh angka kelahiran yang minim. Di sisi lain, kejatuhan pasar modal dan instabilitas ekonomi juga lumrah terjadi dan siap menghabisi siapa saja yang minim daya saing. Namun semua kebobrokan tersebut kadang memang tidak disadari. Masyarakat dunia kebanyakan –termasuk kaum muslim- sudah terlebih dahulu silau terhadap apa yang sudah dicapai Barat hari ini.

Baca juga “Ketika Barat Bangkit (2)”

Masyarakat Islami Sesungguhnya

Masyarakat islami sejatinya hanya dinilai menggunakan parameter yang islami. Dan peradaban itu sebenarnya sudah diteladankan oleh Rasul yang “diamini” oleh sebuah hadits:

Kualitas ummat terbaik adalah ditemui pada generasi Nabi, generasi  sesudahnya (Tabi’in) dan generasi sesudahnya lagi (Tabi’it-Tabi’in)”  (HR Bukhari, dll).

Negara Rasul di Madinah dulu memang bukan nomor satu dalam militer, ekonomi, apalagi modernisasi teknologi. Tetapi kualitas taqwa masyarakatnya lah yang membuat negara Madinah disegani, bahkan oleh negara adidaya Romawi. Ketaqwaan tersebut hadir tidak hanya dalam individu namun juga masyarakat, yang kemudian menjelma menjadi modal utama menuju masyarakat yang unggul. Alhasil, generasi setelah Rasul berhasil meneruskan modal tersebut hingga menggusur kekuasaan Persia dan Romawi. Kekuasaan kaum muslim waktu itu meliputi jazirah Arab, Afrika utara, Syam, Asia tengah, Granada, Anatolia hingga Nusantara. Islam –sebagai aqidah yang cemerlang- menjadi identitas persatuan bangsa-bangsa kala itu yang makin memperkuat posisi Islam serta mengangkat martabatnya. Peradaban Islam waktu itu juga melahirkan berbagai macam kemaslahatan yang tidak hanya ada di angan-angan. Hal ini karena kaum muslim menggenggam kaidah fiqih bahwa “di mana pun ada syariat, di situ pasti ada maslahat”.

Jika Islam kini sering diidentikkan dengan keterbelakangan, ke-jumud-an, dan kekalahan, itu jelas ada yang berbeda di tubuh kaum muslim saat ini dibanding generasi sebelumnya. Islam kini terreduksi tinggal akhlaq dan ritual saja. Islam saat ini bukan Islam yang produktif. Islam kini adalah Islam yang sering disalahkan oleh Kapitalis sebagai penyebab kemunduran negara agamis. Islam kini adalah Islam yang sering dikambinghitamkan oleh kaum Komunis sebagai candu proletar untuk melanggengkan hegemoni kapitalis. Islam hanya boleh dibawa di masjid, mushola, dan surau tapi tidak untuk ke kantor, sekolah, atau meja hijau.

Maka Maha Benar Allah dengan firman-Nya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, (QS Al-A’raf 96)

[tomas]

 

Daftar pustaka

 

[1] kompas.com (2016, 17 Mei) diakses 22 Mei 2016.   http://properti.kompas.com/read/2016/05/17/163000421/Kota.Paling.Islami.Yogyakarta.Bandung.dan.Denpasar

[2] viva.co.id (2016, 17 Mei) diakses 22 Mei 2016. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/773493-riset-denpasar-kota-paling-islami-padang-terburuk

[3] Scheherazade S. Rehman & Hossein Askariy (2010):  How Islamic are Islamic Countries?  Global Economy Journal Volume 10, Issue 2 2010 Article 2. Berkeley Electronic Press.

[4] Al-Qashash, Ahmad (2009) Peradaban Islam vs Peradaban Asing. Bogor: Pustaka Thariqul Izah.

[5] Amhar, Fahmi (2012, 21 November) Kapan Sesungguhnya Khilafah Berakhir. diakses pada 23 Mei 2016. http://www.fahmiamhar.com/2012/11/kapan-sesungguhnya-khilafah-berakhir.html

[6] An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Juz III (Ushûl al-Fiqh). Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir.

[7] Al Jawi, Shidiq. Menimbang Kembali: Maqashid Asy-Syari’ah. diakses pada 23 Mei 2016. https://mafhum.wordpress.com/2009/10/29/menimbang-kembali-maqashid-asy-syariah/

 

 

794 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 119 times, 1 visits today)