home Event Mahasiswa ITB Gelar Focus Group Discussion Diskursus Perppu Ormas

Mahasiswa ITB Gelar Focus Group Discussion Diskursus Perppu Ormas

KAMPUSISLAMI.COM – Lingkar Ganesa Bergerak mengadakan Focus Group Disccussion (FGD) bertemakan diskursus PERPPU ormas pada Sabtu (02/09/2017) lalu di gedung kerjasama PLN-ITB. Diskusi diawali dengan penyampaian muqoddimah dari Bung Yudhi yang mengatakan bahwa PERRPU ormas ini sejatinya adalah memberangus aktivitas ormas islam yang dianggap bertentangan dengan kehendak rezim berkuasa.

PERRPU No. 2 tahun 2017 tentang ormas ini diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kemenpolhukam pada 12 Juli 2017. Menurut beberapa pengamat  seperti Prof. Yusril Indra Mahendra pakar hukum tata negara, Bapak Nasution dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Rocky Gerung dari Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi menyimpulan bahwa PERRPU ini cacat secara lahir, Substansi, mekanisme, metodologi pikir dan Paham. Sehingga tidak cocok untuk diterapkannya PERPPU saat ini. Adapun latar belakang diterbitkan PERPPU ormas ini yaitu pada bulan April 2017 menpolhukam, Wiranto mengatakan ingin membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan alasan yang dibuat-buat. Sedangkan OPM yang berbuat makar, Freeport yang mengeruk kekayaan tambang papua dengan serakah, asing dan aseng menguasai 86% sumber daya alam dibiarkan begitu saja. Maka sejatinya rezim berkuasa ini adalah rezim anti kritik, tidak serius mengurus negeri, diktator dan juga anti Islam.

Jika kita melihat pasal demi pasal pada perppu ini, maka sejatinya ini merupakan jalan pintas bagi rezim berkuasa untuk dapat membungkam siapa saja yang dianggap bertentangan dengan rezim berkuasa. Karena dalam perppu ini telah menutup pembelaan dan diskusi terhadap pihak yang dituduh secara subjektif oleh pemerintah yang dianggap bertentangan dengan pancasila. Maka sejatinya pemerintah tidak memenuhi hak-hak warga dan rezim jauh lebih kejam dari rezim orde baru, orde lama, bahkan rezim penjajah belanda, Karena hanya dengan tuduhan dengan mudah menangkap lawan politik atau pihak yang kritis untuk dapat dipenjara seumur hidup, paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Latar belakang diterbitnya PERPPU ormas ini yaitu politik balas dendam yang licik atas kekalahan Ahok pada Pilgub di Jakarta pada tempo waktu yang lalu dan kekawatiran kekalahan partai pendukung rezim pada pilkada serentak dan pilpres yang akan datang. Dan sejatinya ini bertentangan dengan UUD 45, anti pancasila yang notabene merupakan kesepakatan para founding fathers. Demikian akhir dari penuturan dari Bung Yudhi.

Muqoddimah ini kemudian direspon oleh bung Bagus, beliau menuturkan bahwa, dengan PERPPU ini pemerintah bukan hanya mengkriminalisasi ormas saja, tapi pemerintah sudah menyebut khilafah adalah paham yang bertentangan dengan pancasila, dimana khilafah merupakan ajaran islam. Artinya pemerintah sudah melakukan kriminalisasi terhadap ajaran islam. Dengan dituduhnya hizbut tahrir tidak sesuai dengan pancasila, berarti rezim ini sudah semena-mena memperalat pancasila untuk menumbangkan lawan-lawan politiknya, hal inilah yang disayangkan. Padahal yang disampaikan HTI semuanya murni ajaran islam, dan sejak kapan ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila?

Kemudian bung Yudhi menambahkan, bahwa akhir-akhir ini juga sudah banyak yang menolak perppu ormas ini. Dari sisi hukum Selain dari dari 1000 advokatnya HTI yang dipimpin oleh pak Yusril, dari teman-teman Advokat cinta tanah air juga mengajukan Yudicial review atas perppu ormas ini dan masih ada yang lainnya. Dari sisi politik mulai dari FUT (Forum Ulama dan Tokoh) Jabar, ormas dan ulama sejabodetabek dan para kyai dan pondok pesantren di Banten dan Jawa Timur ,mutlaqa di berbagai daerah seperti di Bandung, Tangerang, Menes Pandeglang, Trawas Mojokerto,Jawa Timur dan masih banyak lagi menolak perppu ormas ini, karena mengkriminalisasi ajaran islam. Adapun dukungan  dari ormas Muhammadiyah juga menyatakan bahwa perppu ormas cacat prosedural dan substansial. Semua elemen menolak perppu ini bahkan mantan staf ahli panglima TNI, bapak Adityawarman menyerukan agar DPR menolak perppu ini karena  akan menimbulkan masalah.

Bung Yudhi bertutur kesana kemari, sampai-sampai membahas teori probabilitas bayesian, beliau menuturkan tingkat kebenaran hipotesa kita atas dasar inferensi tergantung existing knowledge dan new evidence. Beliau menuturkan bahwa yang paling menentukan yaitu faktor existing knowledge, semakin presisi, semakin tepat hipotesa kita, walaupun new evidence tingkat akurasinya sangat minim. Beliau menghubungkan dengan kondisi sekarang yang banyak terjadi pemelintiran realitas yang dapat mengkaburkan keputusan atau pemihakan seseorang.

Adapun respon dari Gema Pembebasan Bandung, Bung Aji mengatakan bahwa 4 pilar yang dituduhkan oleh pemerintah terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman menjadi dasar pijakan dikeluarkannya perppu ormas, padahal tidak terbukti, tidak ada delik apapun pada kelompok tersebut melakukan dan menimbulkan perpecahan.
Dengan demikian, pemerintah memaksakan alasan dengan kekosongan hukum atau kegentingan memaksa demi menguatkan kelayakan dikeluarkannya perppu dan posisi kelompok dikriminalkan. Padahal kebijakan-kebijakan yang menyebabkan pemiskinan massal dan ketimpangan sosial telah menimbulkan kekacauan, konflik sosisa dimana-mana, kebijakan liberal telah membuat negeri ini darurat. Dengan tuduhan itu, pemerintah terlindungi dalam “memonopoli” negeri ini, SDA negeri ini, secara tidak langsung. Perppu ini menjadi tameng kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat dari segi kebijakan neoliberal dan pembungkaman terhadap hak politik rakyat.

Pembungkaman ini telah menyalahi konstitusi yang mereka adopsi sendiri, dan menunjukkan bahwa penguasa/rezim adalah penghianat terhadap apa yan harus mereka laksanakan. Semisal amanat UUD pasa 28 mengenai kebebasan berpendapat, kemudian pemerintah mencabut peran pengadilan, sanksi tidak etis dan ada 19 pasal dalam UU ormas thn 2013 yang dihapuskan. Pada konteks ini pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada asing dan aseng dan menjadikan pancasila sebagai tameng.

Padahal gerakan islam memiliki peranan penting terutama dalam perbaikan kondisi negeri ini. Apa lagi gerakan ini adalah gerakan dakwah, yang langsung mendapatkan mandat dari Allah SWT, maka sesungguhnya jika adanya perppu ini menjadi alat pembungkaman, pembubaran dan kriminalisasi anggota dan ajaran islam, tindakan ini adalah tindakan yang zalim. [yp]

128 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 19 times, 1 visits today)