home Opini, Pemikiran Masyarakat Tanpa Kelas

Masyarakat Tanpa Kelas

Oktober 1917, sebuah peristiwa besar terjadi di Kerajaan Russia. Rezim Tsar yang telah berkuasa selama ratusan tahun itu tumbang dan digantikan oleh kekuasaan yang benar-benar baru. Ya, hari itu sosialisme ala Lenin mengucapkan “halo” kepada dunia.

Tepat 100 tahun, revolusi Bolshevik telah berlalu. Revolusi yang diusung oleh partai berhaluan sosialis ini praktis mengubah politik internasional setelahnya. Sejak itu, dunia terpolarisasi antara Blok Barat yang dimotori Amerika dan Blok Timur yang dimotori oleh Uni Soviet. Hingga hari ini, jejak-jejak ajaran Marxisme masih bisa ditemui. Di beberapa belahan dunia, komunisme masih diterapkan –dengan berbagai bentuk yang unik- meski tidak kaffah-kaffah amat. Ajaran-ajaran Marx dipelajari di berbagai perguruan tinggi, pun juga secara mandiri. Marxisme juga digeluti oleh kaum yang patah hati dengan sistem yang bercokol hari ini.

Ajaran Marx (Marxisme) yang merupakan cikal bakal dari sosialisme ala Lenin tersebut diklaim memberi tawaran suatu model kehidupan yang lebih humanis. Sebuah alternatif dari kapitalisme. Suatu pri-kehidupan dimana semua anggota masyarakat bekerja bersama dan menikmati hasilnya bersama. Suatu bentuk bermasyarakat yang tidak terkelas-kelas antara “yang berpunya” dan yang tidak.

Marxisme dan Manusia

Karl Marx mendikotomi masyarakat berdasarkan kepemilikannya pada alat produksi. Di era kapitalis (yang sudah dimulai sejak abad 18), terdapat dua kelas utama: proletar (buruh, kaum miskin) dan borjuis (orang kaya, pemilik pabrik). Kelas proletar adalah orang-orang yang hanya bisa menjual tenaga kerjanya kepada kelas borjuis yang digaji setara dengan kebutuhan dasar untuk sekedar melanjutkan hidup. Kelas borjuis dianggap menghisap kelas proletar dengan ‘mencuri’ nilai lebih yang dihasilkan oleh mereka dan mengkonversikannya menjadi kapital yang baru.

Marxisme tidak cuma soal teori ekonomi. Secara mendasar, Marxisme memiliki ajaran filosofis “materialsme historis” dan “dialektika materialsime”. Materialisme historis berarti suatu cara pandang sejarah yang berdasar pada materialisme. Suatu pergantian panggung sejarah ditentukan oleh faktor-faktor materi (basis) yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan dialektika berarti cara pandang bahwa segala sesuatu terus berubah melalui pertentangan-pertentangan. “Dialektika materialisme” berarti suatu cara pandang bahwa dunia ini berubah, dimana perubahan-perubahan itu, baik dalam dunia fisik maupun sosial-masyarakat, adalah akibat dari pertentangan internal materi.

Dari sini kita mengerti betapa Karl Marx menawarkan suatu bangunan ilmu yang cukup ‘kaya’ sehingga hari ini pun karya-karyanya masih terus diulik. Seorang muslim scholar, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani bahkan menyebutkan bahwa sosialisme-marxisme adalah salah satu dari tiga ideologi (mabda’) besar di dunia.

Namun agak sulit melihat urgensi moril apa yang menjadi dasar Marxisme. Tapi setidaknya Karl Marx sering mengangkat tema-tema seputar “humanisme”, “kesetaraan”, dan “makhluk sosial”. Karl Marx mencita-citakan masyarakat dimana tidak ada penguasaan alat produksi oleh segelintir manusia. Munir Che Anam dalam karyanya “Muhammad SAW dan Karl Marx” mengkonstruksi ide moril Marxisme dari tulisan Shlomo Avineri dan Franz Magnis-Suseno bahwa:

Manusia bagi Karl Marx seharusnya menjadi makhluk sosial, yakni manusia yang menemukan kepuasan dalam segala hal terutama dalam sistem yang mengatur masyarakat. Namun, realitanya manusia saling menyaingi dan menjatuhkan sehingga manusia yang seharusnya sosial menjadi terasing.

Marxisme menganggap model masyarakat yang terbaik adalah masyarakat dimana tidak ada perampasan hasil kerja satu kelompok dengan kelompok lain. Masyarakat seperti ini akan ‘mendekatkan’ manusia dengan hasil kerjanya. Bukan alienasi manusia dari hasil kerjanya. Inilah kira-kira landasan bagi tegaknya masyarakat yang tanpa kelas itu.

Masyarakat tanpa Kelas

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1990, praktis tidak tampil lagi negara sosialis yang berseteru dengan blok Barat di muka bumi ini. Francis Fukuyama, dalam karyanya yang fenomenal “The End of History and the Last Man”, mengatakan bahwa keruntuhan Uni Soviet adalah sebuah akhir cerita peradaban dunia. Dunia tidak lagi dipertontonkan perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur. Dunia selanjutnya akan mencapai kestabilan. Sebuah konvergensi menuju demokrasi liberal ala Barat.

Masyarakat yang benar-benar tanpa kelas, seperti cita-cita komunisme, itu dinilai tidak pernah benar-benar terwujud oleh beberapa pihak. Uni Soviet menyebut dirinya sebagai “negara sosialis” bukan negara komunis yang benar-benar tanpa kelas di dalamnya. Yang terjadi hanyalah kelas pengganti kelas borjuis, yakni negara –yang diwakili partai komunis. Negara menjadi kelas penindas yang tidak kalah kejamnya dibanding kelas kapitalis. Kepemilikan bersama atas alat-alat produksi juga tidak pernah ada. Dibayangkan pun sulit.

Sebaliknya, kapitalisme dianggap ‘menawarkan’ suatu model hidup yang tidak jelimet. Kapitalisme seakan-akan muncul secara alami di tengah-tengah umat manusia. Sekelompok manusia dengan modalnya, sedangkan kelompok yang lain dengan keringatnya. Beberapa orang menyebut bahwa kapitalisme lebih pas dengan ‘fitrah’ manusia. Fitrah bahwa setiap manusia ingin memiliki sesuatu dan berkompetisi satu sama lain. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah dia usahakan. Ketidaksetaraan adalah sebuah kebajikan yang mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan ikut memperkaya si miskin (trickle down effect). Segala bentuk usaha untuk membuat masyarakat semakin setara adalah kontraproduktif dan ‘merusak moral’.

Namun kapitalisme tetaplah sebuah produk manusia. Sistem tersebut telah melahirkan berbagai macam kerusakan sosial maupun lingkungan. Kesenjangan ekonomi buah penerapan sistem tersebut berakibat pada konflik sosial yang berujung pada huru-hara. Produksi yang membabi buta juga telah memperkosa lingkungan sedemikian parahnya (lihat: http://kampusislami.com/keusangan-terrencana/). Kapitalisme beserta demokrasi liberal kini diragukan sebagai model hidup yang paling akhir bertahan.

Model bermasyarakat terbaik tidak semata-mata ditentukan oleh keunggulannya dalam pentas sejarah. Kapitalisme bukan bagus karena dia masih bercokol hingga hari ini. Uni Soviet dengan sosialisme nya yang pernah jadi adidaya juga bukan berarti bahwa sosialisme adalah alternatif terbaik dari kapitalisme. Riwayat kerusakan kapitalisme dan sosialisme juga bukan dalil utama untuk mencampakkan sistem-sistem tersebut. Sejarah bukanlah sumber hukum. Dalam kitabnya Nidhom al-Islam, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan:

Perlu diperhatikan juga bahwa sejarah tidak boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peraturan dan fiqih. Peraturan hanya diambil dari sumber-sumber fiqih, bukan dari sejarah, sebab sejarah bukanlah sumber fiqih. (Halaman 83)

Melihat konteks historis peda era Karl Marx membangun ide-idenya, kita dapat melihat bahwa dunia ketika itu sedang berada di bawah cengkraman kapitalisme. Sebuah sistem yang bersifat ekstraktif yang begitu memperkosa hak-hak buruh yang dipadu dengan sistem politik sekuler yang meminggirkan peran agama. Sebagai sebuah peraturan hidup produk manusia, kapitalisme jelas tidak menawarkan solusi hakiki. Kritik demi kritik terus bermunculan. Kapitalisme pun juga mengalami ‘revisi’ yang tidak berkesudahan. Bahkan hingga kini.

Islam telah memiliki seperangkat aturan yang berlaku sepanjang zaman. Seperangkat aturan tersebut dinilai unggul hanya karena ia adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta dan manusia.

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” [TQS Al Maidah: 50]

Islam memiliki epistemologi yang unik tentang bagaimana mengkonstruksi sebuah aturan-aturan kehidupan. Islam telah mengatur bagaimana masyarakat ditata agar keadilan dapat tegak menurut perspektif Islam. Masyarakat yang bagus menurut Islam bukanlah soal di dalamnya terdapat kelas maupun tidak. Juga bukan soal alienasi manusia terhadap hasil kerjanya. Tetapi masyarakat terbaik adalah masyarakat yang diatur dengan cara Islam, karena demikianlah hakikat tujuan hidup manusia. “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaku” (Q.S adz-Dzaariyaat: 56)

Era Nabi memang jauh berbeda dengan zaman Marx. Relasi produksi ala kapitalisme jelas tidak ditemui di zaman Nabi. Namun Islam telah menggelari dirinya sebagai aturan sepanjang zaman. Yang tidak berubah sepanjang hidup manusia hanyalah kebutuhan jasmani dan nalurinya. Dan inilah yang diatur oleh Islam. Islam hadir dalam bentuk-bentuk umum yang hukum-hukum rincinya digali dari Al-Qur’an dan al-Hadits. Untuk menyelesaikan hal-hal baru (sains, teknologi, dll) dibutuhkan ijtihad para ilmuwan dan ahli fiqih. Dalam kitabnya Nidhom al-Islam, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan:

Adapun yang dimaksud dengan peraturan Islam, adalah hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Peraturan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya saja dalam bentuk-bentuk yang umum (garis besar), dan dengan makna-makna (petunjuk) yang umum pula. Sedangkan rinciannya dapat digali dari berbagai makna-makna umum tadi tatkala menerapkan hukum-hukum tersebut. Didalam Al-Quran dan Hadits Syarif telah terhimpun garis-garis besar, yaitu mencakup berbagai keterangan umum untuk memecahkan berbagai urusan manusia secara universal. (Halaman 113)

Rasul mengajarkan agar tidak terjadi pendhaliman antara sang majikan dengan pekerja. Sejak zaman Nabi, para pemilik budak diperintahkan untuk berbuat baik. Rasul SAW bersabda:

Barangsiapa yang menampar budaknya atau memukulnya tanpa tujuan memberi pelajaran dan pendidikan, maka dendanya adalah memerdekakan budak tersebut.

Sedangkan Ekonomi Islam tidak hanya soal zakat. Islam juga mengatur kepemilikan. Dalam Islam kepemilikian individu adalah fitrah yang juga diakui. Setiap orang dipersilakan bekerja, berkebun, berburu, bermuamalah, ber-syirkah, serta mengembangkan modal sebesar-besarnya. Hasilnya dari semua itu adalah kepemilikan individu yang sah menurut Islam, disamping hadiah dan waris. Jika seseorang melanggarnya (mencuri, merampok, dll), maka dia digolongkan telah berbuat dhalim kepada sesama dan layak dijatuhi hukuman.

Selain kepemilikan individu (al-milikiyyah al-fardiyyah), Islam juga mengakui kepemilikan negara (milikiyyah al-dawlah), dan kepemilikian rakyat (al-milikiyyah al-ammah). Kepemilikan negara ialah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang khilafah semisal, harta fai’, kharaj, jizyah, dan sebagainya. Sedangkan kepemilikian rakyat, ia termasuk barang-barang berikut:

1) Fasilitas umum (apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya). Misalnya dalam hadits: “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal : air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud);

2) Bahan tambang yang sifatnya tidak terbatas.

3) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu, misalnya air, jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. (Taqiyuddin An-Nabhani dalam Sistem Ekonomi Islam)

Dalam hubungan antara “pemilik modal” dengan “buruh”, Islam jelas punya perspektif tersendiri, yang jauh dari sifat penindasan satu sama lain. Dalam Islam, hubungan kerja antara buruh dan majikan (ijarah), hanya berjalan jika terdapat kesepakatan. Terlebih lagi, dalam konsep syirkah mudhorobah (kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja), baik pemilik modal (shahibul maal) maupun pekerja (mudhorib) sudah punya pengorbanan dan resiko masing-masing. Pemilik modal berkorban harta sedangkan mudhorib berkorban ‘keringat’. Pemilik modal punya resiko gagal bisnis, dimana dia akan kehilangan modalnya. Sedangkan mudhorib, ketika bisnis gagal, dia tidak kehilangan modal. Tapi cukup hasil jerih payahnya saja yang tidak terbayar. Hal ini senafas dengan kritik Eugen Böhm von Bawerk, seorang pakar ekonomi Austria, terhadap Marx.

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang unik, yang tidak menyandarkan baik-buruk, bangkit-terjajah, mulia-hinanya pada perspektif manusia. Mulia tidaknya suatu masyarakat atau individu di dalam suatu masyarakat hanya dinilai dari ketaqwaannya (QS Al Hujurat 13). Si kaya yang tidak menggunakan hartanya untuk amal salih maka hartanya akan mengantarkannya pada kesulitan di Hari Akhir. Sedangkan si miskin diwanti-wanti bahwa dia dekat pada kekufuran. Sebaliknya, pedagang jujur (termasuk orang kaya) akan dijanjikan bersama Nabi di Hari Kiamat. Orang kaya juga berpeluang melakukan banyak amal salih yang ganjarannya luar biasa besarnya (naik haji, membiayai jihad, dsb). Sedangkan si miskin akan dipermudah hisabnya kelak di hari akhir sehingga masuk surga lebih dulu daripada orangkaya. Menjadi kaya atau miskin bagi muslim hanyalah soal qadha’-Nya. Yang pasti, seorang muslim haruslah mengusahakan amal salih yang terbaik untuk mendapat predikat mulia.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Islam memang bukan kapitalis dan bukan sosialis. Islam adalah seperangkat aturan yang unik yang dibangun dari sebuah cara berpikir yang islami. Hubungan antara majikan dengan buruh telah diatur sedemikian rupa dengan adilnya. Landasan moral dalam Islam hanya disandarkan pada halal dan haram sesuai syariat-Nya, yang mana manusia tidak sampai akal untuk menjangkaunya. Kita hanya diperintah untuk sami’na wa atho’na. Islam telah memberi goal yang jelas bagi sebuah peradaban. Peradaban tersebut tidak sekedar bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi manusia-manusianya. Peradaban tersebut juga tidak bicara soal bagaimana menghilangkan alienasi manusia dari hasil kerjanya. Tapi lebih dari itu, peradaban tersebut memiliki visi besar yang mulia, yakni mengusahakan dakwah Islam untuk seluruh alam, yang tidak ada sekat-sekat kelas dalam mewujudkannya. Karena Islam bukanlah rahmat bagi muslim saja, tapi untuk semua. [tomas]

 

Referensi

315 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 129 times, 1 visits today)