Menerka Nasib Subsidi BBM

Harga minyak mentah utama (Brent, WTI, dan Basket OPEC) di pasar internasional kini merangkak naik. Rata-rata, harga minyak mentah pada Februari 2018 berada di 64,4 USD per barel. Sedangkan di bulan Maret mencapai 64,7 USD per barel[1]. Sebagai perbandingan, harga minyak rata-rata pada Agustus tahun lalu adalah sebesar 48 USD per barel[2].

Konsekuensinya, harga-harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jualan Pertamina juga naik. Pada awal Januari 2017, harga Pertamax berada di Rp 8050/ L, Pertalite Rp 7350/ L, dan Premium Rp 6550/ L (di Pulau Jawa)[3]. Sedangkan pada 9 Maret 2018, harga Pertamax mencapai Rp8900/ L, Pertalite Rp 7600/ L (kemudian naik lagi Rp 200 pada akhir Maret 2018), dan Premium Rp 6550/ L. Hanya Premium yang tidak naik. Di tengah tren kenaikan harga BBM, subsidi jelas isu yang panas.

Premium Dihilangkan?

Premium sebenarnya sudah tidak disubsidi menurut Peraturan Presiden (Perpres) no. 191 tahun 2014. Namun, pengamat mengatakan bahwa faktanya, Premium masih disubsidi karena melihat harganya yang masih bisa murah di tengah kenaikan harga minyak dunia[4]. Harga keekonomian Premium menurut Pertamina adalah Rp 8600/ L, namun yang ada di pasaran kini berharga Rp 6550/ L[5]. Menurut Perpres tersebut, BBM yang bersubsidi hanya solar dan minyak tanah saja.

Di satu sisi, masih mengacu Perpres no. 191 tahun 2014, Premium juga mulai dikurangi area penyebarannya. Perpres tersebut mengamanatkan bahwa bensin jenis Premium adalah BBM Khusus Penugasan yang hanya dijual diluar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Namun realisasi Perpres tersebut sepertinya tidak berjalan semestinya. Premium masih dapat ditemukan di wilayah Jamali, meski ketersediaannya minim.

Kelihatannya, pemerintah dan Pertamina telah berhasil memanfaatkan momen ketika harga minyak dunia sedang rendah-rendahnya pada 2016 kemarin. Harga Pertalite sempat turun hingga Rp 7100 pada 1 April 2016. Harganya tidak jauh beda dengan Premium sebelum 1 April, yakni Rp 7050. Dengan selisih yang kecil sekali, masyarakat tentu dengan mudah beralih menggunakan Pertalite, ditambah kualitas bensin yang lebih bagus. Kesempatan emas itu disambut Pertamina dengan menggencarkan distribusi Pertalite dan mengurangi pasokan Premium di beberapa daerah. Hasilnya, konsumsi Pertalite meroket. Pertamina pun mengopinikan luas bahwa “masyarakat semakin sadar akan BBM yang berkualitas”[6]. Padahal, jika mau sedikit kritis, konsumsi Pertalite yang meningkat bisa jadi karena harganya (ketika sudah turun) yang mirip-mirip dengan Premium. Jika harga minyak dunia kembali ke level USD 100 per barel seperti pada tahun 2011, besar kemungkinan masyarakat akan mengkonsumsi Premium (jika tersedia di pasaran).

Pada awal 2018, pasokan Premium yang minim terus menjadi sorotan masyarakat. Menteri ESDM, Jonan, menegur agar Pertamina menyelesaikan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di beberapa SPBU. Menanggapi itu, VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan bahwa pasokan BBM berjalan normal, yang berarti tak ada kelangkaan (detik.com, 4 April 2018) [7]. Namun menurut CNN Indonesia pada 6 April 2018, Pemerintah mengakui kelangkaan pasokan BBM jenis Premium di beberapa SPBU. Wamen ESDM, Arcandra Tahar, mengakui pasokan Premium yang minim disebabkan oleh ‘aksi korporasi’ Pertamina. Namun ia enggan menyebutkan lebih rinci aksi yang dilakukan Pertamina, termasuk tak berkomentar terkait kemungkinan bahwa perusahaan menjalankan strategi menggeser penjualan Premium ke Pertalite[8].

Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah akan merevisi Perpres 191 tahun 2014. Menteri Jonan mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menjual Premium tidak hanya di luar Jamali saja, namun juga untuk wilayah Jamali. Arinya, akan ada tambahan pasokan bensin Premium. Ketentuan harga bensin Pertalite dan Pertamax, yang tergolong sebagai BBM Umum, juga akan diubah. Penetapan harga BBM Umum akan melalui persetujuan pemerintah, dari yang sebelumnya ditetapkan oleh badan usaha. Pemerintah beralasan, bahwa revisi Perpres tersebut dilakukan demi pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat[9].

Bola Panas Subsidi

Sepertinya, hingga akhir tahun 2018 ini, kemungkinan bahwa harga BBM akan naik memang kecil. Kita semua tahu bahwa tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Ada Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pilpres yang hawa panasnya sudah bisa dirasakan hari ini. Kebijakan yang tidak populer jelas tidak masuk daftar untuk dieksekusi. Pengamat Ekonomi INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai, kenaikan anggaran subsidi BBM pada tahun ini, dari 80 T rupiah menjadi 103 T rupiah dikhawatirkan menjadi alat politik untuk mendongkrak elektabilitas rezim yang sedang berkuasa [10].

Hal tersebut nampaknya tidak berlebihan. Kita melihat selama ini momen kenaikan BBM tidak pernah dekat-dekat sekali dengan agenda Pemilu atau Pilpres. Pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, kenaikan terjadi dua kali pada tahun 2005, tahun setelah SBY terpilih presiden (Gambar 1). Kenaikan terparah terjadi pada Oktober 2005, yakni 87,5 %, dimana harga premium berubah dari Rp 2400 menjadi Rp 4500. Pada kurun waktu Desember 2008 hingga Januari 2009, terjadi penurunan harga BBM, hingga tiga kali. Meski terjadi kenaikan harga minyak dunia pada semester pertama 2009, rezim SBY dapat menahan harga BBM. SBY pun sukses mempertahankan elektabilitasnya dan terpilih lagi untuk periode kedua di Pilpres 2009. Kenaikan harga kembali terjadi pada masa-masa akhir SBY menjabat (yang tidak bisa dilanjutkan ke periode tiga), yakni pada Juni 2013.

Gambar 1. Kenaikan harga bensin Premium dari 2003 hingga 2013 (Sumber: ESDM, diolah)

Pada tahun 2014, dimana Pemilu dan Pilpres dilangsungkan, harga premium naik pada bulan November. Sebulan setelah presiden baru, Joko Widodo, dilantik. Kenaikan terjadi dari Rp. 6500/ L menjadi Rp. 8500/ L. Dari sini dapat dilihat kecenderungan bahwa penganggaran subsidi BBM memang terpengaruh unsur politis. Kebijakan pencabutan subsidi dipandang sebagai kebijakan yang tidak populer yang akan membuat elektabilitas rezim melorot.

Padahal, jika kondisi politik memungkinkan, pemerintah punya seribu satu alasan untuk mengurangi subsidi BBM. Mulai dari alasan “salah sasaran”, “membebani APBN”, “kebutuhan anggaran infrastruktur”, hingga “bensin bersubsidi yang tidak ramah lingkungan”. Jika alasan pemerintah menambah anggaran subsidi BBM adalah benar untuk menjaga daya beli masyarakat, semestinya hal tersebut dilakukan terus menerus. Namun faktanya anggaran subsidi dari waktu ke waktu mengalami fluktuasi. Artinya, penggelontoran subsidi BBM selama ini dilakukan sesuai ‘selera politik’.

Manuver pemerintah untuk menambah subsidi BBM –termasuk menambah pasokan Premium- di 2018 ini semakin sulit dipahami, mengingat tingginya tuntutan untuk meninggalkan bensin Premium. Pada awal Maret 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, telah melayangkan surat pada Presiden bahwa bensin dengan standar dibawah Euro 4 harus dihapus dari peredaran. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan kualitas udara kota yang bersih agar bisa tune-in dengan standar WHO (World Health Organization). Bensin Premium yang memiliki angka RON (research octane number) 88 tidak memenuhi standar tersebut. Alasan lainnya adalah dalam rangka menyambut ajang Asian Games 2018 pada Agustus nanti dan pertemuan International Moneter Fund (IMF) di Bali pada Oktober 2018[11]. Premium, disamping mengandung polutan yang relatif lebih tinggi, juga kurang bagus untuk keawetan mesin. Hingga kini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mengakomodasi saran dari kementrian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya tersebut.

Pemerintah juga dituding tidak transparan soal harga BBM. Hal inilah yang menimbulkan suasana saling curiga di masyarakat. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy pernah menanyakan berapa biaya pokok produksi atas minyak yang diolah kilang sendiri dan berapa biaya pokok produksi atas minyak yang diimpor kepada pemerintah dalam sidang MK. Namun nyatanya, hingga hari ini pihakya belum mendapat jawaban. Dari situ, dia sangat yakin bahwa banyak mafia migas yang bermain.[12]

Pemerintah pernah beralasan bahwa kenaikan harga minyak dunia akan menambah besaran subsidi[13]. Padahal logikanya, jika harga minyak dunia naik, semestinya penerimaan negara dari sektor migas juga naik. Artinya, anggaran untuk subsidi sebenarnya juga masih aman. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel bisa meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun. Sementara itu, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah Rp100, maka ini bisa menambah pundi negara sebesar Rp2,1 triliun[14]. Dengan kondisi demikian, harusnya negara tidak merasa terbebani untuk menambah subsidi ketika harga minyak mintah internasional naik. Namun yang selama ini digembar-gemborkan adalah sebaliknya, bahwa Pemerintah sangat terbebani dengan subsidi BBM. Transparansi soal harga BBM adalah salah satu kunci pokok agar berbagai inefisiensi tata kelola migas dapat diberantas.

***

Semestinya, subsidi BBM digelontorkan benar-benar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Bukan karena pencitraan politik. Artinya, kebijakan tersebut dilakukan secara kontinu sehingga harga BBM dapat dipertahankan murah. Hal tersebut berangkat dari pandangan bahwa fungsi negara adalah memelihara urusan rakyatnya, bukan negara sebagai entitas bisnis yang harus meraup untung sebesar-besarnya.

Premium (sebenarnya juga Pertalite) adalah bensin beroktan rendah yang seharusnya sudah tidak berada di pasaran. Pun juga bahan bakar fosil jenis lainnya harus diminimalisir penggunaannya. Namun, hari ini, sepertinya masyarakat masih belum menikmati energi murah. Artinya, adanya BBM bersubsidi (apapun jenisnya) merupakan kondisi yang bukan ideal. Penyediaan BBM memang tidak semestinya dipertahankan. Namun dalam perjalanan beralih dari bahan bakar fosil, subsidi BBM tetap diperlukan. Energi –dalam cakupan yang luas- haruslah sesuatu yang mudah dijangkau. Suatu kondisi yang harusnya sangat bisa diusahakan di negeri yang dianugrahi sumber daya migas (meski tidak ‘begitu banyak’), dan uranium. Listrik yang bersumber dari mikrohidro, angin, dan gelombang (meski tidak signifikan) juga hari ini belum tampak maksimal pemanfaatannya. Perubahan sumber energi dari energi fosil ke energi listrik jelas bukan perkara mudah. Permasalahan terbesarnya adalah ‘me-reset’ populasi kendaraan jalanan, dari yang berbasis minyak menjadi berbasis listrik. Kebijakan ‘hijrah energi’ harusnya juga difokuskan pada riset kendaraan berbasis listrik.

Masih banyak karut marut pengelolaan migas yang harus dibenahi. Kini DPR sedang menggodog revisi UU Migas. Kegiatan rutin anggota DPR yang sudah berjalan 9 tahun (ironis). Hal tersebut juga nampaknya tidak akan memperbaiki siginifikan tata kelola migas kita. Mengenai masa depan subsidi BBM, sebenarnya masih terdapat tanda tanya. Jika melihat kejadian yang sudah-sudah, sepertinya rakyat masih bisa bernafas lega hingga 2019. Namun di tahun-tahun sesudahnya, akan ada kejutan yang menanti. Kita tunggu saja. [mfr]

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemdian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat…” (HR Abu Dawud)

 

Referensi

[1] https://m.liputan6.com/bisnis/read/3425838/harga-minyak-indonesia-naik-jadi-usd-6187-per-barel

[2] https://tirto.id/siap-siap-harga-minyak-naik-czPC

[3] http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/01/07/639241/bagaimana-perhitungan-kenaikan-harga-bbm

[4] http://beritatrans.com/2018/03/06/puskepi-bbm-premium-murah-karena-disubsidi/

[5] https://industri.kontan.co.id/news/harga-premium-mestinya-rp-8600-per-liter

[6] https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/22/065114026/pertamina–konsumsi-bbm-berkualitas-terus-meningkat

[7] https://finance.detik.com/energi/d-3954089/ditegur-jonan-soal-premium-langka-ini-respons-pertamina

[8] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180405211816-85-288685/esdm-akui-premium-langka-karena-aksi-korporasi-pertamina

[9] https://economy.okezone.com/read/2018/04/11/320/1885142/menteri-jonan-revisi-perpres-191-soal-harga-jual-eceran-bbm-belum-selesai

[10] http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/17/outsv4-indef-porsi-subsidi-2018-jangan-jadi-alat-politik

[11] https://katadata.co.id/berita/2018/03/26/menteri-siti-surati-jokowi-minta-hapus-bbm-di-bawah-standar-euro-4

[12] https://ekonomi.kompas.com/read/2014/09/09/130741626/Biaya.Produksi.Tak.Pernah.Transparan.Kenapa.Premium.Harus.Naik

[13] https://nasional.kompas.com/read/2012/03/01/04223337/Kenaikan.Harga.BBM

[14] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180110102241-85-267820/siasat-agar-subsidi-energi-tak-jadi-duri-dalam-daging/3

(Visited 101 times, 1 visits today)