home Opini, Pemikiran Menyoal Ekspor Konsentrat Bahan Tambang

Menyoal Ekspor Konsentrat Bahan Tambang

Oleh: Firman (Mahasiswa Pascasarjana Teknik Pertambangan ITB)

Pendahuluan

Ekspor konsentrat kembali menjadi isu hangat di awal tahun 2017, pemerintah telah mengeluarkan PP No.1 Tahun 2017 sebagai perubahan ke-4 dari PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Ekspor konsentrat sebenarnya telah dilarang sebagaimana dituangkan dalam UU Minerba Pasal 112, dimana disebutkan 5 tahun setelah diundangkan (12 Januari 2009 – 12 Januari 2014) ekspor konsentrat tidak dibolehkan, tetapi harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Pengolahan konsentrat ini membutuhkan keberadaan smelter dan industri pemurnian (refinery) yang bisa dibangun oleh pemegang IUP (izin usaha pertambangan) operasi produksi atau perusahaan lain.

Ekspor konsentrat sesuai dengan PP yang baru tersebut menjadi boleh dengan syarat ada perubahan skema Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, ada jaminan membangun smelter dalam 5 tahun, jaminan divestasi saham 51% dalam 10 tahun kepada peserta Indonesia serta ada perubahan besar bea keluar (ekspor) maksimal 10%. Hal ini menunjukan pemerintah tidak punya keinginan untuk mengelola bahan tambangnya secara mandiri. Terkait fakta tersebut akan dibahas dalam makalah ini menyangkut karakteristik industri pertambangan, alasan mengapa bahan tambang harus diolah dalam negeri serta bagaimana pandangan Islam terkait pengelolaan bahan tambang khususnya ekspor konsentrat.

Karakteristik Industri Pertambangan

Industri tambang adalah industri yang unik berbeda dengan jenis industri lain sehingga perlu diketahui supaya tidak terjadi salah kaprah dalam menilai keberadaannya. Ada beberapa karakteristik industri tambang meliputi: bahan galian bersifat tidak terbarukan (non renewable) sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang baik dengan prinsip konservasi; harus ditambang di tempat bahan galian tersebut ditemukan dan cebakan bahan galian unik tersebar tidak merata baik dari letak, bentuk, kualitas dan kuantitas; umumnya kadarnya sangat kecil sehingga perlu digali sejumlah besar batuan untuk mendapatkan jumlah mineral berharga tertentu (misal kadar emas 6 ppm dan Cu 0,8%); kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, resiko terutama pada tahap prospeksi dan eksplorasi, umumnya bahan galian memerlukan pasar internasional serta umumnya merupakan pendorong pengembangan daerah (Gautama, 2009).

Kegiatan ekspor konsentrat adalah bagian dari usaha pertambangan untuk menjual komoditas hasil industri tambang guna mendapatkan kembali modal dan keuntungan. Dalam paradigma Kapitalisme, hal yang wajar apabila perusahaan melakukan penjualan konsentrat karena aturan yang melarang ekspor konsentrat adalah aturan baru sedangkan kontrak disepakati jauh sebelum lahirnya aturan tersebut. Memang setiap perusahaan ada pembaharuan kontrak dan perubahan item hak dan kewajiban yang ditetapkan antara pemegang KK/PKP2B/IUP/IUPK dengan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Larangan ekspor konsentrat akan mendapatkan perlawanan dari pemilik industri, tenaga kerja (tetap maupun kontraktor), serta semua kalangan yang mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari industri tersebut. Tidak heran salah satu pemegang KK, PT. Freeport Indonesia (PTFI) memberikan tenggat waktu 120 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan poin-poin perbedaan terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan KK. PTFI akan melaporkan pemerintah ke Pengadilan Arbitrase Internasional jika kesepakatan tidak tercapai perbedaan status KK PTFI menjadi IUPK.

Keberadaan industri tambang turut menjadi penopang daerah, khususnya di wilayah yang menjadi lokasi operasi. Sebagai contoh kasus, keberadaan PTFI di Kabupaten Mimika. PTFI telah mengubah daerah tersebut yang sebelumnya pedalaman menjadi sebuah industri pertambangan kelas dunia. Banyak manfaat ekonomi yang telah diberikan oleh PTFI bagi daerah dan pemerintah pusat. Jumlah pajak, royalti, deviden, dan retribusi yang telah dibayarkan PTFI kepada Pemerintah Indonesia untuk tahun 2007 mencapai 1,8 miliar dolar AS atau sekitar 17 triliun dengan kurs saat itu. Kontribusi tidak langsung bagi negara jumlahnya jauh lebih besar dan sejak tahun 1992 mencakup banyak hal, seperti penanaman modal 5 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur perusahaan di Papua, termasuk kota, instalasi pembangkit listrik, pelabuhan laut dan bandar udara, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, sistem komunikasi modern serta infrastruktur lainnya. Selain itu, penanaman modal sebesar lebih 600 juta dolar AS dalam bentuk prasarana sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat, seperti gedung sekolah, asrama siswa, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, tempat ibadah, sarana rekreasi, serta pengembangan UMKM (Mahler & Sabirin, 2008). Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) tahun 2007 menginformasikan bahwa PTFI memberi kontribusi 2,4%; 45%; 96% masing-masing bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, Provinsi Papua, dan Kabupaten Mimika. Selain manfaat tersebut juga banyak dampak negatif yang muncul seperti kerusakan lingkungan, konflik kepemilikan lahan dengan penduduk lokal, manfaat ekonomi yang banyak lari ke negara asal korporasi tersebut, tunggakan pajak kepada pemda Papua sebesar Rp 3,4 triliun dan lain-lain.

Bahan Tambang Harus Diolah Dalam Negeri

Desakan pembangunan smelter dalam negeri didorong oleh terus meningkatnya ekspor konsentrat dan bijih pada beberapa tahun terakhir (sebelum UU No.4 Tahun 2009 terbit hingga akhir 2013). Sebagai contoh, ekspor bijih nikel dari tahun 2008 sampai dengan 2011 terjadi peningkatan 8 kali, semula hanya 4 juta ton di tahun 2008 meningkat menjadi 33 juta ditahun 2011. Ekspor bijih besi juga meningkat 700% dalam kurun waktu yang sama, semula hanya kurang dari 2 juta ton menjadi lebih dari 12 juta ton yang diangkut ke luar negeri tanpa diolah dan dimurnikan dalam negeri. Ekspor bijih tembaga juga meningkat sampai 11 kali lipat untuk kurun waktu yang sama, semula hanya sekitar 1 juta ton meningkat hampir 14 juta ton. Ekspor bijih bouksit juga meningkat tajam dari tahun 2008-2011 dari 8 juta ton menjadi 40 juta ton, meningkat 5 kali (Gautama, 2014).

Meningkatnya ekspor konsentrat juga berkorelasi dengan banyaknya IUP yang diterbitkan, khususnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti bupati/walikota ataupun gubernur akibat adanya otonomi daerah. Hasil inventarisasi Kementerian ESDM pada akhir tahun 2013, total ada 10.809 IUP yang sebelumnya hanya 597 IUP ketika masih ditangani oleh pemerintah pusat. Terjadi kenaikan jumlah IUP sebanyak 1700% setelah diserahkan ke daerah terkait pengelolaan minerba. Hal ini pula yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM melakukan Clear and Clean (CNC) terhadap IUP-IUP yang ada.

Kebijakan hilirisasi terkait pengelolaan minerba adalah hal yang baik jika benar-benar dilakukan dengan skema kebijakan yang benar. Harapan besarnya adalah negeri bisa mandiri secara ekonomi dan politik mengelola hasil alamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Isu pembangunan smelter harus benar-benar diwujudkan agar bangsa ini tidak hanya pintar menjual bahan mentah, tetapi bagaimana bahan mentah tersebut bisa diolah dalam negeri dan hasil olahannya bisa dimanfaatkan untuk membangun industri nasional. Hasil industri nasional inilah yang harusnya diekspor. Adanya smelter dalam negeri bisa menumbuhkan pembangunan indutri-industri dasar seperti industri kimia, industri pupuk, industri pesawat terbang, industri manufaktur, industri persenjataan dan beragam industri lain yang bahan bakunya adalah hasil tambang. Adanya industri-industri itu juga bisa menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Dalam artian akan menimbulkan multiplier effect dalam segala bidang jika itu benar-benar dilakukan dalam negeri.

Pengelolaan Bahan Tembang Dalam Pandangan Islam

Islam sebagai sebuah ideologi tidak membolehkan pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bahan tambang yang depositnya besar dikelola oleh tangan-tangan swasta, terlebih lagi swasta asing. Abyadh bin Hammal ra. Menuturkan “Ia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika ia hendak pergi, seseorang di majelis itu berkata, “Apakah Anda tahu apa yang telah Anda berikan? Sungguh Anda telah memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir”. Ia (perawi) berkata, “lalu Rasul menarik kembali tambang itu dari Abyadh (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Tambang yang depositnya besar harus dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Negara harusnya menopang BUMN yang ada seperti PT. Timah, PT. Aneka Tambang untuk mengambil alih tambang-tambang dalam negeri dan membangun industri pengolahan untuk menampung konsentrat yang diproduksi. Dengan tidak melakukan eskpor konsentrat maka industri-industri pengolahan milik negara lain yang disuplai dari konsentrat-konsentrat dalam negeri akan kewalahan dan bisa saja tutup. Ketika industri pengolahan milik negara lain ada yang tutup maka industri dalam negeri akan kekurangan saingan dan prospeknya akan semakin cerah.

Pengelolaan bahan tambang akan baik jika dikelola dengan sistem yang baik, itulah syariah Islam dengan institusinya Khilafah Islam. Pengelolaannya tidak hanya persoalan modal, kemampuan manajemen, pemasaran dan tenaga ahli, tetapi butuh kemauan yang kuat dari pemerintahnya untuk mengelolanya sendiri. Konsentrat yang dihasilkan pun tidak akan diekspor kepada negara lain, apalagi jika hal itu bisa menguatkan negara tersebut dalam membangun industrinya yang sewaktu-waktu bisa menyerang daulah Islam. Daulah Islam akan mengelolanya dengan manajemen yang baik, tenaga kerja yang terampil, teknologi yang terbaik sehingga hasilnya bisa optimal dan dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya di wilayah yang memiliki potensi bahan tambang tetapi juga daerah lain yang tidak memiliki potensi bahan tambang selama daerah tersebut masih menjadi bagian dari Daulah Islam. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

 

Rujukan:

  1. Gautama, R.S., 2009. Karakteristik Industri Pertambangan. Materi Kuliah Pengantar Sumber Daya dan Energi. ITB. Bandung.
  2. Gautama, R.S., 2014. Peningkatan Nilai Tambah Mineral: Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2012 (Materi Kuliah). ITB. Bandung.
  3. Mahler, A., dan Sabirin, N., 2008. Dari Grasberg Sampai Amamapare: Proses Penambangan Tembaga & Emas Mulai Hulu Hingga Hilir. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

185 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 31 times, 1 visits today)