home Analisis, Opini Menyoal Kedaulatan Migas

Menyoal Kedaulatan Migas

Oleh: M. Fatkhurrozi (co-founder kampusislami.com)

Menurut konsitusi, segala kekayaan alam di bawah bumi Indonesia adalah dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjabaran diktum pada UUD ’45 tersebut tertuang pada berbagai konsitusi turunannya, terutama di UU no. 22 tahun 2001, atau yang dikenal sebagai UU Migas.

Beberapa kalangan terus menyorot UU Migas belum mengakomodasi betul kepentingan UUD ‘45. Dampaknya, UU tersebut menjadi jalan penguasaan asing atas migas di bumi Nusantara. Karut marut tata kelola migas menuntut revisi UU Migas. Bagaimana UU migas harus diperbaiki agar negeri ini berdaulat? Cukupkah hanya dengan perbaikan UU? Perbaikan macam apa yang harus dilakukan?

Karut Marut UU Migas

UU nomor 22 tahun 2001, yang merupakan jelmaan dari UU no. 8 tahun 1971, sebenarnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003. Ada poin-poin pada UU migas yang dirasa masih belum berhaluan dengan semangat memanfaatkan kekayaan bumi Indonesia sesuai konsitusi. MK menganulir pasal 12 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Sedangkan pada 2012, MK kembali menganulir pasal-pasal pada UU migas yang berkenaan dengan BP Migas[1]. Pada tahun yang sama, BP Migas dibubarkan dan pada awal tahun 2013 didirikanlah SKK Migas.

Pada suatu diskusi publik di ITB pada September 2016, anggota DPR RI komisi VII, Dr. Kurtubi, menyampaikan bahwa UU Migas eksisting jelas merugikan negara. Menurutnya, yang terjadi adalah kuasa pertambangan tidak di tangan Pertamina, melainkan di tangan pemerintah melalui ESDM. Hubungan antara kontaktor dan pemerintah adalah Business to Government (B2G). Pola hubungan seperti ini dinilai melemahkan kedaulatan negara karena semestinya entitas bisnis dihadapi dengan bisnis (B2B), bukan negara. Bila suatu saat ada perselisihan antara Pertamina dengan kontraktor, negara bisa menjadi penengah. Sebaliknya bila B2G tetap diterapkan, negara dan kontraktor akan berada pada level yang sama di hadapan arbitrase internasional bila terjadi perselisihan. Di samping itu, Kurtubi menyorot bahwa UU Migas menjadi sebab berbagai inefisiensi seperti:

  • kontrol cost recovery pada Kontrak Bagi Hasil tidak lagi di tangan Pertamina tapi berpindah ke SKK Migas yang berstatus BHMN. Sedangkan SKK Migas bukan badan yang kompeten dalam hal ini, mengingat SKK Migas bukan pelaku langsung bisnis migas.
  • Pertamina tidak bisa mengagunkan cadangan gas untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan plant, tidak seperti kasus LNG Plant Arun dan Bontang yang dibangun oleh Pertamina.
  • penjualan hasil gas selama ini dilakukan oleh kontraktor. Inilah salah satu sebab harga jual LNG Tangguh menjadi sangat murah.
  • penjualan migas bagian negara yang didapat dari kontraktor diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh SKK Migas. Hal ini menyebabkan rantai bisnis yang panjang dan rentan terhadap praktik ilegal.

Dikritik keras oleh khalayak luas, UU migas kembali menjadi perbincangan di kalangan anggota dewan untuk direvisi. Sebenarnya sudah sejak tahun 2010, pembahasan RUU migas masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Kelompok kritis menilai bahwa kehadiran SKK Migas sebagai pengganti BP Migas tetap belum memberi jalan keluar. Manuver itu dinilai sekedar “ganti baju” padahal substansinya sama. Wacana terakhir, melalui revisi UU Migas, SKK Migas akan diubah statusnya. Namun mengenai status tersebut, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan. Opsi yang muncul ialah SKK Migas akan diubah menjadi badan otoritas (seperti Otoritas Jasa Keuangan), digabung dengan Pertamina, atau menjadi BUMN Khusus[2].

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada sekaligus mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas, Fahmi Radhi menilai, bahwa UU Migas memang beraroma liberal. Dengan ditempatkannya Pertamina bersama-sama kontraktor swasta dan asing dalam persaingan tender, hal tersebut akan mengurangi peluang perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh negara tersebut untuk ambil bagian. Menurut Fahmi, pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara. Apabila Pertamina tidak mampu, kata dia, baru diberikan kepada investor asing[3].

Di sisi lain, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan bahwa pemerintah menginginkan RUU Migas memuat pemisahan antara fungsi regulator dan kepentingan bisnis. Menurutnya, SKK Migas lebih cocok bila dijadikan menjadi BUMN khusus (BUMNK).  Rencananya, Pertamina nantinya akan mendapatkan beberapa keistimewaan. Salah satunya pemerintah akan memberikan izin pengelolaan wilayah migas kepada Pertamina dan BUMNK. BUMNK ini nantinya bisa berkerjasama dengan kontraktor lain dengan skema Kontrak Bagi Hasil. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan jika fungsi SKK Migas dikembalikan kepada Pertamina maka dikhawatirkan akan menciptakan konflik kepentingan dan berpotensi menimbulkan korupsi lantaran fungsi regulasi dan bisnis menjadi satu. Untuk itu, kelembagaan SKK Migas sebaiknya menjadi BUMNK. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. “Cuma masalahnya BUMN Khusus seperti apa, saya tidak tahu. Itu terserah pengambil keputusan,” ujar dia[4].

Senada dengan Fahmi Radhi, Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, menganggap UU Migas masih bermasalah. Baginya, pengelolaan migas harus dikembalikan ke tangan Pertamina. Sedangkan wacana mengubah SKK Migas menjadi BUMN Khusus malah menjadikan tata kelola migas menjadi tidak efisien. Tugas SKK Migas harus dilimpahkan ke Pertamina. Karena UU Migas yang beraroma liberal itu, negara hanya menguasai migas sekitar 20% saja. Padahal di berbagai negara, National Oil Company (NOC) lah yang dominan menguasai sumber daya migas[5].

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Juajir Sumardi mengingatkan agar dalam membahas RUU Migas, DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab sesuai konstitusi, rakyat adalah stakeholder karena penguasaan migas harus dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[6]. Sedangkan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, saat ini, draf revisi UU Migas masih dibahas di Badan Keahlian DPR. Menurut dia, revisi UU tersebut sangat lambat meskipun berulang kali masuk ke Prolegnas. “Karena banyak kepentingan dan drafnya pun berganti-ganti,” ujarnya (tempo.co, 20/8/2016).

Kedaulatan Masih Rapuh

Sejak kelahirannya, UU Migas memang telah menuai kontroversi. Kemunculan UU no. 22 tahun 2001 adalah buntut dari ditandatanganinya Letter of Intent (LoI)  International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2000. Pemerintah Indonesia saat itu menerima ‘santunan’ dari IMF yang kemudian ‘dipaksa’ mereformasi sektor energi, antara lain soal harga energi, kelembagaan pengelolaan energi, termasuk pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)[7].

‘Reformasi’ pada sektor hulu yang menuntut iklim kompetitif secara internasional itu menghasilkan ‘pengebirian’ Pertamina melalui pembentukan BP Migas pada 2002. Tidak hanya sektor hulu, liberalisasi juga kian nyata di sektor hilir. Sejak zaman SBY, harga BBM dicoba untuk terus dinaikkan (dengan menghapus subsidi) demi menjalankan amanat dari IMF. Harapannya, SPBU asing juga bisa ikut ‘bermain’ dalam bisnis bensin eceran. Di Harian Kompas, 14 Mei 2003, Purnomo Yusgiantoro (menteri ESDM saat itu) mengatakan, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.”

Baru-baru ini bahan bakar bersubsidi yakni bensin Premium tengah diujicoba oleh pemerintah untuk dikurangi pasokannya di pasaran. Di beberapa tempat, termasuk di Bandung, Premium semakin susah ditemui. Sebagai ganti, Pertamina menawarkan bensin “Pertalite” yang memiliki kadar RON lebih tinggi dibanding Premium dengan selisih harga Rp450 lebih mahal (Rp6900/liter) yang merupakan BBM non-subsidi. Semenjak peluncurannya pada Juli 2015, Pertamina mengklaim bahwa penjualan Pertalite meroket. Dirut Pertamina berpendapat bahwa masyarakat semakin sadar untuk memilih BBM yang berkualitas[8].

Namun pernyataan tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah. Pertalite yang lebih laku dibanding Premium jelas belum tentu karena alasan kualitas. Di tengah harga minyak dunia yang berada di kisaran 50$/barrel saat ini, tentu logis bila harga bensin tanpa subsidi (Pertalite dan Pertamax) dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Kasusnya akan berbeda bila harga minyak mentah kembali ke level 100 $/barrel. Bukan tidak mungkin harga Pertalite mencapai Rp9000/L dan Premium mencapai Rp8500/L seperti yang terjadi pada tahun 2014 (dimana harga minyak mentah sempat di kisaran 110 $/barrel). Bila Premium benar-benar dihilangkan dari pasaran, masyarakat mau tidak mau akan membeli BBM tanpa subsidi yang berarti menandai sempurnanya liberalisasi di sektor hilir.

Kita semestinya sudah kenyang dengan pengalaman 70 tahun lebih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Berbagai tekanan asing senatiasa hadir silih berganti dari orde ke orde, dari rezim ke rezim. Tragedi ‘lepas’nya sumber migas dan mineral dari perut ibu pertiwi ke pangkuan perusahaan asing sudah bukan fenomena asing. Mulai dari kasus Freeport di Grasberg, ExxonMobile di Cepu, hingga Total di Mahakam dan lainnya.

Kita harus ingat pada kisah Blok Cepu yang dirampok melalui rekayasa yang luar biasa. Potensi kekayaan 2400 triliyun itu kini dikelola oleh perusahaan AS, ExxonMobile (EM), sejak 2006. Awalnya, blok migas itu dioperasikan oleh perusahaan plat merah, Pertamina, yang joint operation dengan perusahaan kroni Orde Baru, Humpuss Patragas (HPG), sejak 1990. HPG menjual 49% sahamnya pada perusahaan Australia, Ampolex pada Mei 1996. Pada tahun yang sama, Ampolex diakuisisi oleh Mobil Oil yang pada tahun 1999 berganti nama (karena merger) menjadi ExxonMobil. Pada tahun 2000, sisa saham HPG (51%) dijual kepada EM yang membuat kepemilikan HPG 100% di tangan EM. Malapetaka semakin sempurna ketika kontrak joint operation dihapus dan diganti dengan sistem Kontrak Bagi Hasil yang menempatkan Pertamina dan EM sejajar dalam pengelolaan Blok Cepu. Namun Marwan Batubara menilai, kendali Blok Cepu pada praktiknya berada di tangan EM karena posisi General Manager dan Manager di beberapa divisi strategis dipegang oleh EM[9].

Blok Mahakam, yang sejak 1967 beroperasi, juga nasibnya kurang lebih sama. Sebelum dikelola Pertamina pada tahun 2018 nanti[10], blok yang menyisakan kekayaan kurang lebih Rp 1200 itu telah lama ada di pangkuan perusahaan Perancis, Total, yang joint operation dengan perusahaan Jepang, Inpex. Beberapa oknum pejabat lebih memihak keberadaan Total dan Inpex di Blok Mahakam dibanding Pertamina. Alasannya macam-macam, mulai dari mempertanyakan kemampuan engineering dan finansial Pertamina hingga kewaspadaan dikucilkan oleh dunia internasional. Pihak asing juga tidak tinggal diam. Pada Juni-Juli 2011, Perdana Menteri Perancis sempat memberangkatkan diri ke tanah air untuk meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Manuver serupa juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan Perancis, CEO Inpex, hingga duta besar Perancis untuk Indonesia[11].

Negara kita mengklaim sudah memiliki UUD’45 yang memuat falsafah kepemilikan sumber daya alam termasuk migas (pasal 33). Namun pada praktiknya, karena setiran asing, konstitusi turunannya masih jauh dari keberpihakan pada kepentingan bangsa sendiri. Akibatnya, sistem konsesi kita masih kental beraroma liberal. Di sisi lain, lingkungan industri migas yang dilingkupi oknum-oknum korup juga problema tersendiri. Sejatinya permasalahan migas negeri ini ada di setiap lini.

Mengembalikan kedaulatan migas harus dimulai dari kebangkitan ideologi. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa penjajah adalah bangsa yang begitu giat menanamkan nilai-nilainya pada bangsa lain. Dari sana kita bisa mengerti bahwa ada bangsa yang bangkit walau tanpa dikaruniai minyak atau emas yang melimpah. Di sisi lain, ada bangsa yang gemah ripah tapi karena tidak punya pendirian, maka nasibnya tetap susah. Kedaulatan migas tidak bisa hanya diusahakan melalui revisi UU semata. Ada persoalan yang lebih mendasar yang menuntut untuk dipecahkan terlebih dulu.

Kebangkitan ideologi berarti mengambil paradigma baru dalam segala bentuk pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam memberikan cara pandang bahwa negara hadir untuk mengatur segala urusan ummat dengan prinsip dan aturan syariah Islam. Pada konteks kepemilikan migas, Islam memandang bahwa migas adalah milik ummat, pengelolaannya diserahkan pada negara dan hasilnya dikembalikan pada ummat. Di sisi lain, Islam mengamanatkan bahwa negara harus memiliki kedaulatan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahannya. Dari situlah dibutuhkan persatuan kaum muslim agar ummat punya power untuk mengatasi segala ancaman pihak luar. Dari segi ekonomi, dengan topangan ekonomi Islam yang menerapkan mata uang berbasis emas atau perak serta tanpa perbankan ribawi, suatu negri akan punya kekebalan terhadap tawaran hutang luar negeri.

Lebih lanjut, sejatinya persoalan negeri ini tidak cuma soal kedaulatan migas. Kita melihat Venezuela yang berhasil mengembalikan kedaulatan migasnya sejak 2002 pun kini sedang meniti jalan menuju negara gagal akibat kesalahan sistemik ekonomik. Kita juga mendengar, ada suatu bangsa yang bisa menjarah kekayaan alam di belahan bumi lain yang berhasil menjadi negara adidaya pun dihinggapi segudang persoalan sosial yang serius. Permasalahan satu aspek pasti berinterrelasi dengan aspek yang lain. Penyelesaian masalah hingga ke akarnya merupakan suatu keharusan agar suatu negeri bisa memecahkan berbagai soal dengan solusi yang hakiki. []

Catatan Akhir

  1. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a2367d37e5c/mk–bp-migas-inkonstitusional
  2. http://katadata.co.id/berita/2016/10/10/revisi-undang-undang-dpr-belum-bulat-atas-status-skk-migas
  3. https://m.tempo.co/read/news/2016/08/20/092797514/pemerintah-dan-dpr-didesak-revisi-uu-migas
  4. http://katadata.co.id/berita/2016/04/20/skk-migas-bepeluang-kembali-ke-pertamina
  5. http://nasional.kontan.co.id/news/revisi-uu-migas-jangan-memihak-asing
  6. http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/03/15/498906/revisi-uu-migas-diminta-tak-berpihak-asing
  7. naskah LoI bisa dilihat di http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/ dan http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/03/
  8. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/788722-pertalite-ambil-12-pangsa-pasar-premium
  9. Batubara, Marwan, dkk. (2011) Tragedi dan Ironi Blok Cepu, Nasionalisme yang Tergadai. Penerbit IRESS: Jakarta. Hal. 3-5
  10. https://m.tempo.co/read/news/2016/06/28/090783885/pertamina-dinilai-siap-kelola-blok-mahakam-secara-mandiri
  11. Batubara, Marwan (2014) Kembalikan Mahakam: MemAng HAk KAMi. Penerbit IRESS: Jakarta. Hal. 101-102

582 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 88 times, 1 visits today)