home Event, Opini Menyoal Kriminalisasi Umat Islam

Menyoal Kriminalisasi Umat Islam

8 Mei 2017, publik dikejutkan oleh pengumuman yang disampaikan langsung oleh Menkopolhukam, Wiranto, yang seolah mengisyaratkan bahwa Ormas HTI akan dibubarkan oleh Pemerintah. Pengumuman rencana Pembubaran HTI oleh Pemerintah harus disikapi seluruh elemen umat Islam dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Sebab selain ada beberapa kejanggalan dalam prosedurnya juga membuka berbagai kesimpulan atas keterkaitannya dengan kejadian sebelumnya.

Kejanggalan pertama terlihat pada aspek prosedur hukum, yaitu pemerintah ibarat menjilat ludahnya sendiri dengan melabrak undang-undang yang dibuatnya sendiri bersama DPR, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang menyatakan bahwa ormas berbadan hukum hanya bisa dibubarkan melalui putusan pengadilan.

Kejanggalan kedua terkait alasan pembubaran yang terkesan sepihak tanpa ada klarifikasi, dialog, maupun surat teguran sebagai proses pembinaan yang persuasif. Jika alasannya bertentangan dengan falsafah dan dasar negara semestinya harus diwaspadai bahwa alasan itu bisa jadi sekadar persepsi dan interpretasi.

Sebab selama ini, sepak terjang dan rekam jejak HTI menunjukkan bahwa HTI taat pada hukum nasional, tidak pernah memberontak, menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi dengan cara yang santun, tanpa pernah berakhir dengan tindakan anarkis. Bahkan pada 2012 HTI sempat menerima penghargaan dari kepolisian sebagai ormas paling tertib[1].

Kejanggalan berikutnya ialah ketika pemerintah mendasarkan pembubaran HTI karena sering berbenturan dengan ormas lain di masyarakat. Tudingan ini sangat menyalahi fakta yang sesungguhnya di lapangan. Karena pada kenyataannya dalam beberapa kejadian yang baru terjadi 2 tahun belakangan ini, HTI berada di posisi sebagai korban atas kebrutalan sekelompok oknum yang mengatasnamakan ormas tertentu. Sehingga tudingan bahwa HTI mengakibatkan benturan di tengah masyarakat itu tidaklah benar. Sebab yang terjadi ialah gangguan terhadap HTI, dan pihak yang mengganggu justru yang seharusnya ditindak secara hukum. Adapun dengan ormas-ormas lain, HTI selalu membangun hubungan baik dan senantiasa menyambung ukhuwah islamiyah, semisal dengan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, PUI, dll.[2]

Apakah pemerintah akan menjadikan pandangan ormas tertentu yang pro kepada kekuasaannya sebagai hakim yang menentukan mana kelompok ormas yang harus diakui dan mana yang harus dibubarkan, mana yang dinilai sesuai dasar negara dan mana yang divonis mengancam negara? Cara-cara mengambil kebijakan seperti itu tentu sangat naif dan destruktif di sebuah negara yang mengklaim dirinya menjaga kebhinekaan, demokratis, dan merangkul semua golongan.

Sementara di sisi lain, pemerintah begitu berat untuk mengabulkan desakan ormas-ormas Islam untuk membubarkan ormas ataupun yayasan yang jelas jelas terindikasi penyelewengan dan penyimpangan seperti Ahmadiyah, ataupun organisasi yang berideologi kiri dan anarkis.

Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, perlakuan pemerintah terhadap ormas HTI ini bukan perlakuan dzalim pertama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap umat Islam. Kita tentu masih ingat dengan Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid untuk menegakkan hukum kepada penista al Qur’an. Sangat terasa adanya usaha untuk memperlambat proses peradilan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang hingga akhirnya jatuh vonis 2 tahun untuk si penista.

Tidak hanya itu, adanya kasus penangkapan aktivis serta kriminalisasi ulama semakin menyiratkan bahwa rezim menempatkan diri pada posisi yang berseberangan dengan umat Islam. Kita tahu bahwa Ust. M. Al Khattath sampai saat ini masih ditahan dalam kondisi tanpa bukti atas tuduhan padanya. Dan akhirnya pada saat ini ketika pemerintah melemparkan wacana pembubaran ormas HTI yang semena-mena disertai denga alasan yang terkesan dibuat-buat dan tanpa fakta yang valid.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka kami secara kolektif dari Kampus Islami – Institut Teknologi Bandung mendukung upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh HTI untuk membuktikan bahwa HTI berada pada pihak yang benar, dan mengecam  tudingan yang diberikan oleh pemerintah karena tidak berdasar dan semena-mena. Insya Allah masih akan sangat banyak elemen umat maupun ormas Islam yang berpihak membela perjuangan HTI sebagai bagian dari umat Islam. Karena yang disampaikan oleh HTI adalah murni ajaran Islam dan siapapun yang menentang ajaran Islam maka mereka memposisikan diri sebagai musuh dari Islam. Dengan ini pula kami menyeru kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan segala upaya menyudutkan umat Islam secara hukum dan secara opini publik dan sekiranya upaya tersebut tetap dilakukan maka jangan salahkan jika rakyat menilai bahwa pemerintahan saat ini ialah rezim yang represif dan anti kepada ide-ide dan pemikiran Islam.

[1] http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/02/polres-malang-kota-berikan-piagam-penghargaan-kepada-hti-malang/

[2] http://hizbut-tahrir.or.id/2016/07/15/foto-kunjungan-silaturahmi-hti-ke-berbagai-tokoh-umat-di-yogyakarta/

http://hizbut-tahrir.or.id/2012/02/06/hti-bogor-silaturahmi-ke-tokoh-nasional-dan-aparat-kota-bogor-bahas-masalah-gki-yasmin/

http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/13/silaturahmi-mubalighoh-se-purwokerto/

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/31/kunjungan-silaturahmi-hti-ke-mui-tangerang-selatan/

101 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 20 times, 1 visits today)