Perusahaan Migas Kelas Dunia

Jokowi pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berjanji untuk membesarkan Pertamina agar produksi minyaknya menyumbang lebih dari 50% produksi nasional serta dapat bersaing di tingkat global. Pertamina, sebagai perusahaan minyak negara (national oil company/ NOC) waktu itu hanya berkontribusi 21% dari produksi minyak nasional (detik.com, 4/7/2014).

Setelah 4 tahun Jokowi-JK berkuasa, janji tersebut nampaknya akan tetap janji. Pasalnya, hingga Agustus 2018 ini, sumbangan Pertamina pada produksi minyak nasional masih 35% (cnbcindonesia.com, 30/8/2018). Sedang dalam 1 tahun sisa pemerintahannya, tidak tercium ‘bau’ bahwa Pertamina akan mengelola blok raksasa.

Pertamina –termasuk  permigasan nasional- dihadapkan pada segudang masalah. Mulai dari kepastian hukum, inefisiensi institusi, hingga minimnya dukungan negara. Ketika NOC-NOC lain berlari kencang, Pertamina cenderung jalan di tempat.

Trend penguatan NOC              

National Oil Company (NOC) atau perusahaan minyak negara didefinisikan secara praktis oleh Stevens (2003) sebagai

“oil company operating in some part of the oil value chain owned and controlled by government.”

(perusahaan minyak yang beroperasi di beberapa bagian dari rantai bisnis minyak yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara).

NOC di beberapa negara memainkan peran penting. Secara politis, NOC adalah cermin kedaulatan negara. Secara ekonomi, negara melalui NOC dapat meningkatkan pendapatan migasnya tanpa harus mengejar rente ekonomi murah semacam sistem kontrak produksi (production sharing contract/ PSC), royalti, atau pajak pendapatan (ibid). NOC juga adalah sumber energi yang terjangkau. Dia adalah modal utama pembangunan mengingat sifatnya yang multiplier.

Bentuk perusahaan migas selain NOC adalah IOC (Interational Oil Company – IOC). Jika NOC dimiliki dan dikelola negara, maka IOC dimiliki oleh swasta, sahamnya dimiliki individu atau entitas swasta. Orientasinya murni mengejar keuntungan, tidak ada kepentingan untuk menyejahterakan suatu bangsa atau meningkatkan cadangan migasnya (Lubiantara, 2006).

Awal abad 20 masehi, selama 70 tahun, IOC menjadi penguasa dalam bisnis minyak dunia. Dari hulu hingga hilir mereka lah pemain utamanya. Mulai 1945 hingga 1970, sekitar 70% kapasitas kilang adalah milik IOC, termasuk jalur-jalur pipa penting dan 2/3 armada tangker milik swasta. IOC mencatatkan pemasukan yang substansial dibanding NOC. Perusahaan-perusahaan besar tersebut konon disebut sebagai “7 bersaudara” (7 sisters) yang terdiri dari: ExxonMobil, Chevron, Gulf Oil,  Texaco, British Petroleum (BP), Shell, dan Total S.A (Stevens, 2016).

Namun kondisi tersebut berubah setelah tahun 1970-an dimana dominasi IOC perlahan digeser oleh NOC. Di Timur Tengah, berkembang paham “nasionalisme sumber daya”. Negara-negara pengekspor minyak mulai mengambil alih cadangan minyak besar dan pengelolaan sektor hulu. Sedangkan tingginya harga minyak ketika terjadi oil shock membuat banyak kilang berkelebihan produksi. IOC mengalami penurunan profitabilitas di sektor hilir (ibid).

Seiring waktu berjalan, NOC berhasil menguasai cadangan minyak dunia hingga 90% dan prosentase produksinya 75%. 18 dari 25 perusahaan migas top dunia adalah NOC. CNOOC, NOC milik RRC, pada 2011 telah meningkatkan cadangan migasnya secara substansial dengan nilai pengeluaran akuisisi sebesar 50% global (Wagner, 2012). NOC-NOC tersebut bermetamorfosis menjadi “international NOC”, perusahaan nasional yang jangkauan bisnisnya mendunia. Sebagai contoh, Petronas (Malaysia) telah beroperasi di 35 negara dan Petrobras (Brazil) 25 negara. Sedangkan NOC milik India dan China sedang berekspansi di Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Latin (Griffin, 2013). Pertamina, perusahaan pelat merah milik Indonesia, telah melebarkan sayap hingga ke 12 negara (bisnis.com, 16/4/2017).

Hari ini, jika mau dibandingkan, Pertamina jelas kalah bersaing di level internaional. Bahkan dengan perusahaan minyak negara tetangga, Petronas Malaysia. Pertamina harus puas berada di peringkat 30 perusahaan minyak dunia secara penghasilan (revenue), dengan raupan US$ 70,65 juta (2017). Posisi tersebut berada di bawah Petronas yang berada di peringkat 19 (US$ 100,74 juta) dan PTT Thailand yang ada di peringkat 22 (US$ 93,55 juta) (worldatlas.com, 2017).

Padahal jika mau menengok masa lalu, Petronas adalah ‘murid’ Pertamina. Para pakar menilai bahwa Pertamina kurang gesit dalam berekspansi. Tercatat dari tahun ke tahun, belanja modal Pertamina selalu kalah jauh dari Petronas. Pada tahun 2007, realisasi belanja modal Pertamina hanya sekitar seperenam belanja modal Petronas. Pertamina juga kurang lincah dalam berinovasi. Dalam urusan Enhanced Oil Recovery (EOR), Pertamina hanya bisa meningkatkan produksi minyak hingga 3 ribuan barel per hari. Sedangkan Petronas mencapai 10 kali lipatnya (cnbcindonesia.com, 29/3/2018). Petronas juga berhasil ikut-ikutan dalam penemuan cadangan migas raksasa di Venezuela. Sejak itu, Venezuela menjadi negara pemilik cadangan minyak terbesar menggeser juara abadi Saudi Arabia (Lubiantara, 2014).

Problem Yuridis

Pengelolaan migas secara umum dan Pertamina hari ini menghadapi problem yuridis yang krusial. Lubiantara (2017) mengidentifikasi bahwa problem tersebut adalah revisi UU no. 22 tahun 2001 (UU Migas) yang akan memberi kepastian soal format tata kelola migas. Hal ini penting karena kepastian hukum termasuk salah satu dari tiga faktor daya tarik investasi migas di samping rezim fiskal dan prospek geologi.

UU Migas dipandang oleh banyak kalangan belum sesuai kepentingan bangsa. Revisinya telah diusahakan sejak 2010, namun hingga sekarang masih belum rampung. UU tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2003.

Setelah pembahasan panjang dan alot, pada September 2018 lalu, DPR telah menyepakati RUU Migas yang memuat sembilan poin penting. Yang paling pokok yakni soal bentuk BUK migas. Menurut RUU Migas, rencananya, BUK akan berbentuk BUMN. BUK migas juga akan mengambil peran SKK Migas saat ini, yakni pihak yang mewakili negara untuk berkontrak dengan KKKS. Terkait perusahaan yang akan menjadi BUK migas, DPR menyerahkannya kepada pemerintah. Bisa Pertamina atau lembaga BUMN baru (katadata.co.id, 10/9/2018).

Revisi UU Migas dapat diasumsikan akan betul-betul tuntas pada awal 2019 nanti. Namun itu juga belum tentu langsung berefek positif bagi iklim permigasan dan Pertamina, karena UU belum memuat detail ketentuan soal migas. Perlu regulasi turunan semacam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Di samping itu, kita semua tahu bahwa tahun depan adalah tahun politik, tahun dimana para pemegang kekuasaan sibuk mengabdi pada parpolnya. Kepastian hukum soal pengelolaan migas termasuk Pertamina tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Artinya, perbaikan yang signifikan yang diharapkan belum bisa segera terwujud.

Kemelut Pertamina

Tahun 2004, Indonesia sudah menjadi net-importir minyak. Produksinya sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri (Gambar 1). Di satu sisi, pemasukan negara dari migas cenderung turun dalam dekade terakhir. Sebabnya adalah produksi yang cenderung minim dan harga minyak yang sempat terjun pada 2016. Pada 2012 total penerimaan negara dari migas mencapai Rp 301,6 triliun. Pada 2016, dimana  harga minyak sempat di bawah US$ 30/barel pada awal tahun, total pendapatan migas hanya Rp 84,7 triliun (detik,com, 18/5/2017).

Gambar 1. Produksi migas vs konsumsi migas Indonesia dari 1980 hingga 2012 (faisalbasri.com)

Meski produksi migas Pertamina mengalami tren positif dalam 5 tahun terakhir, namun lifting (pengambilan minyak dari dalam bumi) nasional cenderung turun. Masalahnya kompleks, mulai dari perkara teknis, kebijakan, hingga faktor eksternal. Ada soal lapangan minyak yang semakin menua, perizinan yang ruwet, hingga soal masa kontrak beberapa blok yang segera berakhir –yang membuat kontraktor enggan menggenjot produksi. Harga minyak yang rendah juga membuat iklim investasi menjadi tidak bergairah dan eksplorasi –langkah awal eksploitasi migas- menjadi minim. Indonesia diprediksi mengalami defisit migas pada tahun 2025 (katadata.co.id, 31/1/2017).

Hari ini pemerintah terus berbenah. Pertamina didukung untuk mengambil alih pengelolaan blok-blok yang terminasi. Produksinya terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kilang sedang dibangun baru dan yang sudah ada juga sedang dikembangkan. Kilang Cilacap selesai pengembangan tahun ini. Sedangkan yang lain akan selesai beberapa tahun lagi. Tahun 2025, produksi kilang Pertamina akan meningkat 100% dari yang sekarang (mediaindonesia.com, 23/5/2018). Namun angka tersebut tetap belum cukup, mengingat konsumsi migas juga terus meningkat. Jika tidak ada perubahan fundamental pada cadangan migas yang ada, defisit di masa depan menjadi tidak terhindarkan.

Penemuan cadangan baru lewat eksplorasi serta peningkatan teknologi untuk mendongkrak angka lifting  mutlak dibutuhkan Pertamina. Sumur cheap oil, sumur yang minyaknya di kedalaman kurang dari 1000 m, kini sudah hampir punah. Kini, rata-rata minyak harus disedot dari kedalaman 5000 m (Syeirazi, 2017). Artinya, eksplorasi saat ini butuh teknologi mutakhir yang lebih mahal. Namun realitasnya, struktur permodalan Pertamina terlalu cekak. Pertamina dipaksa menanggung subsidi lewat skema BBM penugasan. Laba Pertamina cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Dari 2016 ke 2017, laba Pertamina turun 19,28% (Gambar 2).

Gambar 2. Pendapatan dan Laba Pertamina tahun 2011-2017 (katadata.co.id)

Karena butuh modal, Pertamina pun harus mencari mitra dalam mengelola blok-bloknya. Pada bulan Juli lalu, beredar surat Menteri BUMN yang membuat publik heboh. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno menyetujui secara prinsip rencana Direksi Pertamina untuk melakukan beberapa aksi korporasi. Salah satunya adalah share-down aset-aset hulu. Masyarakat menilai bahwa itu adalah bentuk pelepasan aset. Namun Plt Direktur Utama (Dirut) Pertamina waktu itu, Nicke Widyawati, membantah bahwa yang terjadi bukanlah penjualan aset, tapi semacam pemberian participating interest yang biasa dalam dunia bisnis.

Namun share-down aset hulu tersebut tetap perlu diwaspadai. Menurut pengamat energi Pri Agung Rakhmanto, share-down akan mengurangi penerimaan perseroan karena harus berbagi dengan mitra bisnis. Prosesnya juga menghabiskan waktu, baik untuk mendapatkan pembeli dengan harga yang bagus maupun untuk proses eksekusinya. Menurut Pri, share-down tersebut tidak mesti ditempuh jika pemerintah menanggung seluruh beban subsidi BBM (cnnindonesia.com, 20/7/2018). Pertamina memang diberi hak mengelola blok migas yang akan terminasi. Labanya diharapkan akan meningkat. Namun Pertamina menjadi corong kebijakan populis pemerintah. Arahnya jelas, rezim ingin mendongkrak elektabilitas dalam rangka bertempur di 2019.

Sebagai NOC, Pertamina semestinya mendapat dukungan penuh sebagaimana yang terjadi di negara lain. NOC sering mendapat hak istimewa. Apabila suatu IOC memutuskan untuk mengakhiri kontrak, pemerintah siap memasang NOC nya untuk mengambil alih lapangan tersebut serta membatntu keuangannya. Pemerintah punya concern besar untuk meningkatkan permodalan NOC-nya. Menurut PFC Energy, konsultan energi kondang yang bermarkas di Washington, pengeluaran biaya modal (capital expenditure) Pertamina untuk sektor hulu, jauh tertinggal dari NOC lain, seperti Petrochina, Petrobras, Petronas, dan bahkan PTTEP (Thailand) (Lubiantara, 2009).

Demikianlah Pertamina sebagai NOC Indonesia menghadapi segudang masalah. Mulai dari kepastian hukum yang tak kunjung selesai, institusi yang lemah, serta dukungan negara yang minim. Di saat penguatan NOC menjadi trend, Pertamina terkesan lamban bersaing, bahkan dengan negara tetangga.

Perbaikan Mendasar

Negara ini mengklaim sudah memiliki UUD’45 yang memuat falsafah kepemilikan sumber daya alam termasuk migas (pasal 33). Namun pada praktiknya, karena setiran asing, Undang-Undang dan konstitusi turunannya masih jauh dari keberpihakan pada kepentingan bangsa sendiri. Akibatnya, skema kontraknya masih kental beraroma liberal. Persoalan juga semakin rumit ketika berbagai macam kepentingan saling tarik ulur. Politik transaksional menghadirkan pengelolaan negara yang penuh perburuan rente.

Membenahi pengelolaan sumber daya alam (SDA) termasuk migas harus dimulai dari kebangkitan ideologi. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang berangkat dari petualangan ideologis yang panjang adalah bangsa yang bertahan lebih lama. Dari sana kita bisa mengerti bahwa ada bangsa yang bangkit walau tanpa dikaruniai minyak atau emas yang melimpah. Di sisi lain, ada bangsa yang gemah ripah tapi karena tidak punya pendirian, maka nasibnya tetap susah. Perbaikan tata kelola migas tidak bisa hanya diusahakan melalui revisi UU atau perombakan institusi. Ada persoalan ideologis yang menuntut untuk dipecahkan terlebih dulu.

Kebangkitan ideologi berarti mengambil paradigma baru dalam segala bentuk pengaturan kehidupan. Islam memberikan cara pandang bahwa negara hadir untuk mengatur segala urusan ummat dengan prinsip dan aturan syariah Islam. Pada konteks kepemilikan migas, Islam memandang bahwa migas adalah komoditas tambang yang termasuk kepemilikan umum. Negara wajib hadir mewakili rakyat untuk mengelolanya dan mengembalikan manfaatnya kepada rakyat (An-Nabhani, 2004).

Negara harus mengelola sumur raksasa, sumur dengan cadangan minyak yang sangat besar. Sedangkan sumur yang cadangannya kecil, maka individu boleh memilikinya. Hal ini senada dengan riwayat dari Abyadh bin Hammal mengenai orang yang meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garam. Karena Rasul diberitahu bahwa tambang tersebut bagai air yang mengalir, maka Rasul mencabut kembali tambang tersebut darinya. Dari riwayat tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa tambang yang tidak dapat dimiliki individu adalah tambang dengan jumlah tak terbatas atau sangat banyak (An-Nabhani, 2004).

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dapat dilakukan badan usaha atau perorangan yang ber-ijarah dengan negara. Hasil minyak tersebut masuk dalam kas Baytul Maal yang terkategori pos Kepemilikan Umum. Minyak tersebut dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi dalam negeri atau dijual. Uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal pengusahaan migas atau menyediakan infrastruktur energi yang langsung dimanfaatkan ummat. Selain itu, pada kasus adanya kebutuhan membiayai belanja negara tertentu, hasil pengelolaan migas juga bisa dipakai. Khalifah adalah pihak yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya sesuai dengan ijtihad yang dilandasi hukum syara’ (Zallum, A. Q., 2008).

Negara memainkan peran utama dalam pengeolaan sumber daya alam. Syariat Islam menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan negara. Paradigma islami negara sebagai pengelola migas setidaknya terdiri dari beberapa poin, yaitu:

  1. Negara pengelola migas adalah negara yang menjalankan seluruh syariat Islam. Negara ini menyadari betul bahwa pendidikan Islam adalah syarat utama kebangkitan. Masyarakatnya akan cinta ilmu dan akan memanfaatkannya di jalan Islam. Generasinya dibentuk agar bertaqwa supaya tidak mudah korupsi.
  2. Negara menjalankan sistem politik Islam yang menghasilkan pemimpin negara yang bermutu dengan biaya murah. Hasilnya, pemerintahan menjadi lebih bersih dan jauh dari perburuan rente.
  3. Syariat menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam. Karena sifatnya yang menyeluruh dan solutif, syariat akan memberi konstruksi epistemologi yang cemerlang soal falsafah kepemilikan dan pengelolaan migas.
  4. Negara bervisi menjadi pemain migas dan energi tingkat dunia. Negara tersebut menguasai hulu hingga hilir, menguasai aspek substansi hingga yang bersifat pendukung. Pengusahaan migas diarahkan pada kemandirian supaya tidak tergantung kontraktor dan subkontraktor asing.
  5. Dari segi ekonomi, dengan topangan ekonomi Islam yang menerapkan mata uang berbasis emas atau perak serta tanpa perbankan ribawi, negara akan punya kekebalan terhadap tawaran hutang luar negeri yang menjebak.

Pengusahaan migas kelas dunia dapat terwujud jika negara sadar untuk menjadikan Islam sebagai landasan. Negara tersebut tentu berdiri atas persatuan kaum muslim. Persatuan ini akan menghasilkan kedaulatan yang hakiki, yang dibutuhkan untuk mengatasi segala ancaman penjajah. Persatuan yang diharapkan dapat membawa umat Islam mandiri tanpa intervensi mengelola migasnya.

Terlebih lagi, tata kelola migas dalam Islam juga tidak hanya bicara soal menjadi pemain migas global. Tata kelola migas yang sesuai syariah akan mengundang berkah. Syarat keberkahan adalah penduduknya beriman dan bertaqwa. Di situlah peran kelompok peduli untuk tanpa kenal lelah memperbaiki aqidah ummat yang tengah lupa. Kelompok yang selalu ikhlas berjuang menyiapkan suprastruktur masyarakat baru Islam. []

 

Referensi

Buku:

An-Nabhani, T. (2004). Sistem Ekonomi Islam. (H. A. Rahman, Penerj.) Jakarta: HTI Press.

C.S.Sundaresan. (2012). Oil and the Political Economy of State Capitalism. Procedia Economics and Finance 1, 383-392.

Griffin, J. (2013). The emergence of the ‘international’ national oil company. Vienna: OPEC Bulletin.

Lubiantara, B. (2014). Dinamika Industri Migas, Catatan Analis OPEC. Jakarta: Petromindo.Com.

Lubiantara, B. (2017). Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Hulu Migas dan Ketahanan Energi. Jakarta: PT. Gramedia.

Stevens, P. (2003). National Oil Companies:Good or Bad? National Oil Companies Workshop Current Roles and Future Prospects, 1-19.

Stevens, P. (2016). International Oil Companies-The Death of the Old Business Model. Energy, Environment and Resources.

Syeirazi, M. K. (2017). Tata Kelola Migas Merah Putih. Jakarta: LP3ES.

Zallum, A. Q. (2008). Sistem Keuangan Negara Khilafah. (d. Ahmad S., Penerj.) Jakarta: HTI Press.

Situs:

Agustinus, M. (2017 , 7 27). Ada ‘Badan Usaha Khusus’, Pertamina dan SKK Migas Dimerger? Dipetik 11 12, 2018, dari detik.com: https://finance.detik.com/energi/d-3575377/ada-badan-usaha-khusus-pertamina-dan-skk-migas-dimerger

Agustinus, M. (2017, 5 18). Penerimaan Negara dari Migas Turun Rp 235 T dalam 2 Tahun. Dipetik 11 15, 2018, dari detik.com: https://finance.detik.com/energi/d-3504809/penerimaan-negara-dari-migas-turun-rp-235-t-dalam-2-tahun

Agustinus, M. (2017, 7 27). SKK Migas dan BPH Migas Terancam Dibubarkan. Dipetik 11 12, 2018, dari detik.com: https://finance.detik.com/energi/3575670/skk-migas-dan-bph-migas-terancam-dibubarkan

Amelia, A. R. (2017, 1 31). Minim Eksplorasi, Indonesia Terancam Kekurangan Migas. Dipetik 11 15, 2018, dari katadata.co.id: https://katadata.co.id/berita/2017/01/31/minim-eksplorasi-indonesia-terancam-kekurangan-migas

Amelia, A. R. (2018, 1 22). Penyusunan RUU Migas Terkendala Definisi Badan Usaha Khusus. Dipetik 11 12, 2018, dari katadata.co.id: https://katadata.co.id/berita/2018/01/22/penyusunan-ruu-migas-terkendala-definisi-badan-usaha-khusus

Amelia, A. R. (2018, 9 10). Sembilan Poin Penting yang Disepakati Badan Legislasi dalam RUU Migas. Dipetik 11 13, 2018, dari katadata.co.id: https://katadata.co.id/berita/2018/09/10/sembilan-poin-penting-yang-disepakati-badan-legislasi-dalam-ruu-migas

Ariyanti, D. S. (2017, 27 10). DPR Ragukan RUU Migas Selesai Tahun Ini. Dipetik 11 12, 2018, dari bisnis.com: http://industri.bisnis.com/read/20171027/44/703666/dpr-ragukan-ruu-migas-selesai-tahun-ini

Arvirianty, A. (2018, 11 22). Massa Manik Sebut Menteri Rini Terlalu Intervensi Pertamina. Dipetik 11 23, 2018, dari CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20181122163719-4-43272/massa-manik-sebut-menteri-rini-terlalu-intervensi-pertamina

Arvirianty, A. (2018, 8 30). Produksi Minyak Pertamina Mulai Salip Chevron. Dipetik 11 12, 2018, dari CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20180830123320-4-30966/produksi-minyak-pertamina-mulai-salip-chevron

Budiartie, G., & Hanung, R. (2018, 3 29). Mengapa Pertamina Bisa Kalah dengan Petronas? (1). Dipetik 11 21, 2018, dari CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20180329144704-4-9053/mengapa-pertamina-bisa-kalah-dengan-petronas–1-

detik.com. (2014, July 4). Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas. Dipetik 11 12, 2018, dari detik.com: https://finance.detik.com/energi/d-2627515/janji-jokowi-jk-besarkan-pertamina-kalahkan-petronas

Johnson, D. W. (2012, 11 15). The Rise of National Oil Companies. Dipetik 11 14, 2018, dari Huffpost: https://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/the-rise-of-national-oil-_b_2138965.html

Juhasz, A. (2007, 3 13). Oil Is It, Anyway? . Dipetik 11 12, 2018, dari The New York Times: https://www.nytimes.com/2007/03/13/opinion/13juhasz.html

katadata. (2018, 7 24). Beban Penjualan Meningkat, Laba Pertamina 2017 Turun 19%. Dipetik 11 23, 2018, dari katadata: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/24/beban-penjualan-meningkat-laba-pertamina-2017-turun-19

Lubiantara, B. (2006, 11 7). IOC – NOC. Dipetik 11 13, 2018, dari ekonomi-migas: http://ekonomi-migas.blogspot.com/2006/11/ioc-noc.html

Lubiantara, B. (2009). Apakah NOC harus 100% milik negara? Dipetik 11 23, 2018, dari http://ekonomi-migas.blogspot.co.id/2009/11/apakah-noc-harus-100-milik-negara.html

Marantika, T. (2018, 8 31). Komentari Pengangkatan Nicke Widyawati, Said Didu: Pertamina Bukan Hanya Butuh Profesional. Dipetik 11 24, 2018, dari tribunnews.com: http://wow.tribunnews.com/2018/08/31/komentari-pengangkatan-nicke-widyawati-said-didu-pertamina-bukan-hanya-butuh-profesional?page=all&_ga=2.217335506.534359345.1543053478-356650675.1532909645

Mulyana, C. (2018, 5 23). 2025, Kapasitas Kilang Pertamina Naik 100%. Dipetik 11 21, 2018, dari mediaindonesia.com: http://mediaindonesia.com/read/detail/162715-2025-kapasitas-kilang-pertamina-naik-100

Panggabean, G. A. (2017, 4 16). Pertamina Tambah Wilayah Operasi Internasional. Dipetik 11 14, 2018, dari bisnis.com: http://industri.bisnis.com/read/20170416/44/645456/pertamina-tambah-wilayah-operasi-internasional

pertamina.com. (t.thn.). Riwayat Singkat Perusahaan. Dipetik 11 15, 2018, dari https://www.pertamina.com/id/siapa-kami

Petrominer. (2016, 3 22). UU No.8 Tahun 1971 Masih Relevankah? Dipetik 11 15, 2018, dari petrominer.com: https://petrominer.com/uu-no-8-tahun-1971-masih-relevankah/

Primadhyta, S. (2018, 7 20). Polemik Penurunan Kepemilikan Aset Hulu Pertamina. Dipetik 11 25, 2018, dari cnnindonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180720191534-85-315823/polemik-penurunan-kepemilikan-aset-hulu-pertamina

Sahbani, A. (2012, 11 13). MK: BP Migas Inkonstitusional. Dipetik 11 13, 2018, dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a2367d37e5c/mk–bp-migas-inkonstitusional

tempo.co. (2016, 20 8). Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas . Dipetik 11 13, 2018, dari https://bisnis.tempo.co/read/797514/pemerintah-dan-dpr-didesak-revisi-uu-migas

worldatlas. (t.thn.). Biggest Oil Companies In The World. Dipetik 11 21, 2018, dari worldatlas: https://www.worldatlas.com/articles/biggest-oil-companies-in-the-world.html

Program TV:

TVOne, Indonesia Busineess Forum. (2018, 7 19). “Keuangan Berdarah, Pertamina Jual Aset?”.

 

featured image: worldoil.com

(Visited 23 times, 1 visits today)