home Analisis, Opini Pencabutan Subsidi TDL: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Pencabutan Subsidi TDL: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Sebagaimana diketahui, masyarakat pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) harus merogoh kantong lebih dalam. Tarif listrik golongan yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. Sehingga pelanggan pada golongan ini harus membayar Rp1.352 per kWh per 1 Mei 2017 atau naik 231% sejak November 2016 yang nilai TDL berada pada angka Rp585 per kWh. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi.[i] Tarif ini akan kembali mengalami penyesuaian Per tanggal 1 Juli mendatang, dengan nilai Rp1.467,28 per kWh.

Sebelumnya, penyesuaian tarif dasar listrik terakhir terjadi pada 1 Januari 2017 dengan besaran 6 sen per kwh. Kenaikan harga tarif listrik yang terjadi pada 1 Mei 2017 bukan terkait penyesuaian tarif, melainkan penerapan fase ketiga subsidi tepat sasaran. Sementara, pemerintah masih menyubsidi pelanggan golongan 450 VA dan sekitar 4,1 juta pengusaha UMKM golongan 900 VA. Dengan subsidi tepat sasaran, 18 juta pelanggan dicabut subsidinya. Dengan pengurangan subsidi TDL, pemerintah dapat menghemat Rp 22 -25 triliun setahun. Subsidi yang bisa dihemat nantinya digunakan untuk pembangunan elektifikasi di Indonesia. Karena masih ada 2.500 desa dan 16 juta pelanggan yang sampai saat ini belum menikmati fasilitas listrik.[ii]

Sekalipun pemerintah sudah melakukan pengurangan subsidi TDL bertahap selama 3 kali sepanjang tahun 2017, namun pada kenyataannya tidak ada perubahan kebijakan untuk mengkompensasi biaya lebih yang sudah dikeluarkan oleh sekitar 18 juta pelanggan atau 82,2% dari total pelanggan golongan 900 VA tersebut. Yang terjadi justru beban pembiayaan rumah tangga rakyat semakin berat karena munculnya inflasi. Secara faktual berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak awal Januari TDL telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar.[iii]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia kembali mengalami inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada April 2017. Artinya, IHK telah keluar dari zona deflasi yang terjadi pada Maret lalu, sebesar 0,02 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sukses mengerek laju inflasi April melalui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahap dua yang terjadi pada Maret lalu untuk pengguna listrik berkapasitas 900 voltampere (VA). Bahkan, laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar meningkat, dari bulan sebelumnya inflasi 0,3 persen menjadi inflasi 0,93 persen, dengan inflasi tahunan mencapai 5,19 persen.[iv] Bukan tidak mungkin nilai inflasi ini akan terus naik pasca 1 Mei 2017.

Inflasi ini pun berdampak secara langsung pada daya beli masyarakat. Dalam aksi hari buruh 1 Mei 2017 di Jakarta, disampaikan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik 900 VA dan membatasi keberadaan premium menyebabkan daya beli buruh turun 20 persen. Hal ini karena salah satu dari 60 item kebutuhan hidup layak (sebagai dasar kenaikan upah minimum) adalah item harga listrik 900 VA tersebut. Sementara kenaikan upah minimum dalam satu tahun hanya sekali, sangat tidak sebanding dengan kenaikan TDL 900 VA dan harga-harga kebutuhan pokok lain yang terjadi beberapa kali dalam satu tahun.[v]

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan secara berkala ini, alih-alih menyelesaikan masalah minimnya elektrifikasi di beberapa daerah, namun justru menghasilkan problematika baru yakni semakin tingginya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kebijakan pengurangan subsidi yang dilakukan secara berkala ini pun sejalan dengan kebijakan ekonomi pasar bebas yang digaungkan oleh lembaga-lembaga moneter internasional dengan dalih untuk mengurangi defisit anggaran belanja negara yang semakin tercekik akibat hutang yang sudah lebih dari 3000 triliun rupiah.

Catatan Akhir

[i] https://mediaharapan.com/kspi-kenaikan-tarif-dasar-listrik-kado-pahit-mayday-dari-jokowi/

[ii] http://bisnis.liputan6.com/read/2943157/kembali-disesuaikan-1-juni-2017-tarif-listrik-naik-atau-turun

[iii] http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/03/kenaikan-tarif-dasar-listrik-jelang-ramadhan-dinilai-sangat-memberatkan

[iv] http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170502112355-78-211527/tarif-listrik-naik-bikin-inflasi-009-persen-pada-april/

[v] http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/06/gugat-kenaikan-tarif-dasar-listrik-buruh-bakal-gelar-demo

155 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 34 times, 1 visits today)