home Pemikiran, Tsaqofah Pengelolaan Sungai di Era Khilafah

Pengelolaan Sungai di Era Khilafah

Judul asli: Q&A: The Shar’i Principles for Dealing with Rivers

Oleh: Atha’ Bin Khalil Abu Al-Rashtah (alumnus Teknik Sipil Universitas Cairo Mesir, amir Hizbut Tahrir)
dari http://www.khilafah.com/qa-the-shari-principles-for-dealing-with-rivers/

 

Pertanyaan:

Apakah ada prinsip-prinsip syar’i dalam mengelola sungai, misalnya ketika hulu hingga hilirnya berada dalam wilayah negara Khilafah atau sungai tersebut melewati negara Khilafah dan negara lain? Jazaakum Allah khairan.

 

Jawab:

Islam memiliki solusi untuk setiap problema yang telah terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa depan. Ini karena Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam:

…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…  [Al Maaidah: 3]

Dan Dia Ta’ala telah mewajibkan kepada kita untuk merujuk pada syariat Allah untuk memutuskan setiap masalah, baik masalah kecil maupun besar. Dia SWT berfirman:

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan berwaspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebahagian apa yang diturunkan Allah kepadamu...  [Al Maaidah: 49]

Kata “maa” (apa saja) di atas, seperti yang kita tahu, adalah bentuk umum (siyagh al’umuum). Sehingga, Allah SWT telah mewajibkan untuk mengambil syari’at Islam pada setiap masalah tanpa pengecualian dengan mengambil sebagian, sesuai pada bagian:

dan berwaspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakanmu engkau terhadap sebahagian apa yang diturunkan Allah kepadamu...  ”

Karenanya, Allah Al-‘Aziz Al-Hakiim tidak membiarkan satu problema pun dalam hidup manusia kecuali telah diselesaikan oleh Islam, dengan naskah-naskah syar’i atau dengan istinbath berdasarkan prinsip ushul syar’i. Allah Ta’ala telah menciptakan kita dan menjelaskan pada kita apa saja yang cocok dan benar untuk mengatur hidup antar manusia. Dia SWT adalah Al-Lathiif Al-Khabiir:

Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? [Al Mulk: 14]

Untuk alasan tersebut, maka memang ada prinsip-prinsip syar’i dalam mengelola sungai, termasuk apakah dia berada dalam wilayah Khilafah atau melewati Khilafah dan negara tetangga. Saya akan menyebutkan beberapa permasalahan secara ringkas dan akan dijelaskan secara rinci pada waktu penegakan negara Khilafah, insyaaAllah, negara yang kita mohon pada Allah untuk segera tegak dan Allah adalah ‘Aziizun Hakiim:

Pertama, sungai-sungai besar (mayor) adalah kepemilikan umum (mulkiyah ‘aammah) dan dia termasuk dari dua macam kepemilikan umum. Dari satu sudut pandang, dia teramsuk fasilitas umum yang disebut dalam sebuah hadits “muslim berserikat dalam tiga hal: dalam padang gembala, air, dan api” (HR. Abu Dawud). Dia juga termasuk dalam tipe, yang secara alaminya, mencegah individu utuk menguasainya. Ini berdasarkan hadtis Nabi “Mina adalah tempat peristirahatan untuk siapa yang mencapainya terlebih dulu” (HR. Tirmidzi). Detailnya dapat ditemukan di buku: “Keuangan Dalam Negara Khilafah” dan “Sistem Ekonomi dalam Islam” yang akan dirujuk juga.

Kedua, kaum muslim memahami sejak era Nabi SAW hingga hari ini, bahwa sungai-sungai besar seperti Tigris, Eufrat, dan Nil adalah kepemilikan umum yang tidak satupun boleh menguasainya atau mengambil manfaat darinya sendirian. Negara mempersilakan rakyat banyak untuk mengambil manfaat dari sungai-sungai tersebut untuk minum, keperluan rumah tangga, pakan ternak (yang dikenal dengan “ash-shaffah”), hingga irigasi untuk pertanian (yang dikenal dengan “asy-syirb”) dan untuk keperluan transportasi. Negara biasa menata tepian sungai dan membersihkan sungai (yang dikenal dengan “bakriy al-anhaar”) sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari sungai-sungai tersebut. Semuanya telah jelas jika kita menelaah buku sejarah dan fiqih Islam. Saya akan menyebutkan beberapa naskah fiqih yang memberi arahan pada muslim dalam kaitannya dengan sungai-sungai besar sehingga kemanfaatannya dapat diraih:

Berikut ini adalah kutipan dari buku “Tuhfat ul Fuqahaa’” oleh Samarqandi (w. sekitar 540 H).

“… (dalam kaitannya dengan) sungai-sungai besar seperti Eufrat, Tigris, dan Gihon diantara yang lainnya, maka tidak ada satupun yang memiliki hak secara eksklusif. Namun kepemilikannya adalah untuk bersama. Sehingga setiap orang yang dapat mengairi lahannya dengan sungai tersebut, maka dia punya hak untuk melakukannya, termasuk juga dia punya hak untuk memasang penggilingan, roda air, dan yang semisal dengannya. Itu terjadi selama tidak memberi dampak negatif pada sungai tersebut. Jika dia (misanya kegiatan tersebut) berdampak negatif kepada sungai, maka orang tersebut akan dicegah dari memanfaatkannya. Sebagai tambahan, pengerukan, seperti pemeliharaan sungai-sungai besar adalah kewajiban penguasa untuk melakukannya dengan dana dari Baytul Maal. Itu karena manfaatnya kembali kepada masyarakat luas maka pendanaannya diambil dari dana publik yakni Baytul Maal. [selesai]

Berikut ini disebutkan dalam Ensiklopedia Kuwaiti Fiqhiy:

Al-Karyu berarti: mengambil tanah lempung (sedimen) dari dasar sungai, menggalinya, dan memperbaiki tepiannya. Pendanaan Karyu dan kegiatan perbaikan dan merevitalisasi sungai diambil dari Baytul Maal (kas negara) dari kaum muslim, karena kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan umum (maslahah ‘aammah). Jika tidak ada dana di Baytul Maal maka khalifah mewajibkan rakyat untuk merevitalisasi dan memelihara sungai karena ketiadaannya akan membahayakan dan karena dia merupakan kepentingan umum…

Karyu (pemeliharaan) sungai-sungai publik seperti Nil, Tigris, dan Eufrat adalah tanggung jawab penguasa yang diambil dari Baytul Maal. Karena manfaat dari pemeliharaannya adalah untuk kaum muslim secara umum maka pendanaannya berasal dari Baytul Maal. Ini karena sabda Rasul SAW:

Kharaj adalah oleh penjamin, dan jika tenggelam ditakutkan dari sungai-sungai tersebut maka itu adalah tugas Sulthan (penguasa) untuk memperbaiki damnya dari baytul maal

Berikut ini disebutkan dalam buku “Darar Al-Hukaam fii Syarh Majallat ul-Ahkaam”:

((Pasal 1238) Sungai umum yang tidak dimiliki seorangpun)

Pasal 1238 – (Sungai publik yang tak dimiliki siapapun dan mereka adalah sungai yang tidak termasuk dalam Muqaasim, seperti dalam kepemilikan bersama, juga di-mubah-kan (diperbolehkan) seperti Sungai Nil, Tigris, Danube, dan Tonga). Sungai umum yang tidak bisa dimiliki, dan mereka semua adalah sungai yang tidak termasuk Muqaasim seperti dalam kepemilikan bersama, tidak dimiliki oleh seorangpun. Itu seperti danau dan lautan. Tentu saja mereka semua mubah (boleh dimanfaatkan). Untuk alasan itu, semua orang dapat mengambil manfaat dari sungai-sungai itu dalam kondisi yang tidak membahayakan (atau merugikan) masyarakat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1254. Siapapun dapat membuka saluran atau kanal dan mengalirkan air darinya ke lahannya dan mengadakan irigasi, membangun penggilingan, penimbaan air, dan lubang air.

Jika dia membahayakan (atau merugikan) publik, yang mana airnya berlebihan dan mengganggu hak orang lain atau mencegah pergerakan perahu, maka semua orang berhak untuk mencegahnya. Ini berkaitan dengan sungai. Sedangkan untuk laut, maka manfaat didapat darinya meski hal itu dapat membahayakan. Ini adalah apa yang disampaikan Quhustaani dan isu ini akan dijelaskan pada pasal 1263 dan 1264.

Pada kaitannya dengan sungai-sungai tersebut, semua orang memiliki hak untuk ash-shaffah (memberi makan ternak, penggunaan rumah tangga, dan keperluan minum), apakah hal itu merugikan masyarakat atau tidak. Sedangkan untuk sungai umum yang tidak dimiliki, seperti Sungai Nil yang mengalir dari wilayah Mesir, Sungai Eufrat yang mengalir di Irak, dan Tigris (Dijla), Sungai Shatt Al-Arab (yang merupakan pertemuan Sungai Tigris dan Eufrat), Sungai Danube, yang bagiannya berada di wilayah Romania, Sungai Tunca yang juga disebut Sungai Maritsa yang mengalir lewat Kota Edirne, semua sungai tersebut tidak dimiliki satu orangpun karena kepemilikannya berdasarkan pasal 1249 yang terjadi karena perolehan dan penguasaan. Perolehan dan penguasaan ini tidak dimungkinkan untuk sungai-sungai tersebut. Selama sungai-sungai tersebut tidak bisa dimiliki dan dikuasai maka mereka tetap menjadi milik bersama berdasarkan pasal 1234 dan hak untuk semua orang untuk mengambil manfaat dari sungai-sungai tersebut ditegaskan di pasal 1265 (pencerahan dan penyelesaian kebingungan tentang permulaan asy-syurb dan az-zayla’iy dalam kaitannya dengan asy-syirb).

((Pasal 1265) Semua orang berhak membuat irigasi bagi lahannya dari sungai yang tidak dimiliki).

Pasal 1265 – Semua orang berhak untuk membuat irigasi bagi lahannya dari sungai yang tidak dimiliki dan dia berhak membuka aliran atau kanal untuk membuat irigasi bagi lahannya atau membangun penggilingan. Hal itu dilakukan dengan tidak merugkan yang lain. Untuk itu, jika air yang didapat itu berlebihan dan membahayakan makhluk lain dan mengganggu aliran sungai atau mengahalangi jalannya perahu maka itu semua harus dicegah (tidak diperbolehkan).

Semua orang memiliki hak untuk melakukan asy-syrib dan hak untuk ash-shaffah dari sungai yang tidak dimiliki yang artinya dia dapat membuat irigasi bagi lahannya. Itu terjadi ketika seseorang menghidupkan tanah mati yang terletak di dekat sungai yang dimaksud. Dia dapat membuka saluran atau kanal dan mengalirkan air dari sungai itu ke lahannya yang telah ia hidupkan. (Penjelasan tentang al-majma’ dalam kaitannya dengan syirb). Itu adalah ketika tempat yang dibuka mata air adalah menjadi miliknya. Dia juga hak semua orang untuk meminum air dari sungai yang dimaksud, untuk berwudhu, mencuci pakaian, dan membuka aliran atau kanal ke propertinya atau tanah mati dengan cara membuka lahan atau perluasan, untuk membuat rigasi ke lahannya dan dia punyak hak untuk membangun penggilingan. Ini akan seperti ketika mata air memiliki tiga kanal; dia melindunginya dan membuat empat atau lima kanal darinya (Al-Hindiyah di chapter kedua dari syirb).

Sama juga, jika dia adalah sungai besar yang tidak dimiliki yang terletak di dekat kebun anggur punya seseorang dan pemilik kebun tersebut ingin membuat irigasi dari sungai tersebut untuk mengairi kebunnya dan tidak merugikan yang lainnya, maka pemilik kebun lainnya yang terletak di bawahnya tidak punya hak untuk melarangnya dari melakukan hal tersebut melalui klaim bahwa dia mengganggu kepentingannya. [selesai]

Dan anda tidak ada keraguan untuk menyadari bahwa Majallat ul-Ahkam diterapkan di Negara Utsmani, seperti peraturan yang telah disebutkan di atas diterapkan oleh negara dan diadopsi oleh negara. Semua peraturan tersebut membimbing kepada suatu pola mengenai bagaimana negara Islam berurusan dengan pengambilan manfaat dari sungai-sungai besar.

Ketiga, jika sungai-sungai besar dari hulu hingga hilirnya berada dalam wilayah negara Khilafah maka tidak ada masalah dari aspek pemanfaatan airnya dan penggunaannya dalam transportasi sesuai aturan syari’ah, beberapa dari ini sudah disebutkan di atas. Tidak ada bahaya bagi sungai untuk mengalir melewati beberapa wilayah (provinsi negara Khilafah) karena semua provinsi ada di dalam otoritas negara sementara pembagiannya yang berdasarkan batas geografis yang spesifik hanyalah masalah administratif. Jika pemanfaatan sungai-sungai besar memerlukan pengaturan antara wilayah-wilayah yang berbeda maka khalifah akan mengusahakan manajemen koordinatif administratif yang diperlukan dengan cara yang terbaik dan yang paling mudah.

Keempat, jika pengaturan penggunaan sungai besar dan pemanfaatan airnya memerlukan negara untuk mengintervensi dengan membuat aturan detail untuk itu, maka negara akan menempatkan sistem administratif yang akan mengorganisasikan masalah tersebut dalam kaitannya dengan irigasi, pergerakan air, transportasi, dan lainnya. Dengan bantuan kemajuan teknologi, maka itu akan mungkin dilakukan yakni bahwa negara akan mengusahakan pengorganisasian irigasi, pengantaran air ke rumah-rumah dan sawah-sawah. Negara dapat menarik biaya untuk penggunaan dan pemanfaatan yang didapat dari mereka dengan kondisi bahwa profit yang dihasilkan akan dimasukkan ke Baytul Maal milik kaum muslim dalam pos pemasukan kepemilikan umum.

Kelima, jika bagian dari sungai besar mengalir keluar wilayah otoritas negara Islam, maka negara akan mengadakan perundingan, jika diperukan, persetujuan bilateral atau perjanjian dengan negara yang bersangkutan, dalam koridor hukum Islam. Hal itu dilakukan untuk mengorganisasikan penggunaan sungai tanpa merugikan negara Islam dan dilakukan dengan kerangka hukum syariah yang terkait dengan kepemilikan publik. Jika terdapat aksi agresi atau permusuhan dari negara lain dengan mencegah air mengalir dari sungai besar tersebut untuk sampai ke negara Islam atau dengan eksploitasi yang merugikan kepentingan muslim, maka negara akan mengambil langkah politik, ekonomi, dan militer yang akan menyingkirkan gangguan yang dilakukan oleh negara lain, bahkan jika permasalahannya sampai pada peperangan melawan negara pengganggu untuk mengambil kembali hak tersebut.

p1050468

Keenam, saya akan mengalihkan perhatian bahwa sepanjang sejarah, negara-negara yang dilewati sungai-sungai besar tidak pernah mencegah satu sama lain untuk mengambil manfaat darinya (sungai internasional). Memang demikian adanya bahwa semua negara-negara yang dilewati sungai-sungai besar dapat mengambil manfaat darinya tanpa membuat masalah bagi negara lain. Permasalahan terkait sungai internasional tersebut hanya hadir ketika era kolonialisme Barat yang menjadikannya sebagai alat penjajahan dan menempatkan tekanan terhadap negara lain secara politik dan ekonomi.

Ketujuh, hak terkait properti umum menjadi milik negara Islam dan tidak untuk negara lain. Dengan demikian, negara Islam akan menerapkan tarif kepada negara lain atas penggunaan sungai yang terletak di dalam otoritas negara Islam. Negara juga dapat menjual air, listrik yang dihasilkannya, dan yang semisalnya. Profit tersebut akan dimasukkan ke Baytul Maal untuk digunakan berdasarkan hukum syari’ah.

Kedelapan, dari segi prosedur organisasional, negara menerapkan aturan yang tepat untuk kemanfaatan sungai-sungai besar; membagi-bagi airnya dan mengorganisasikan pergerakan atau transportasi yang terjadi di dalamnya, hal itu memerlukan perhatian dan pertimbangan bahwa jangan sampai sungai mengering, alirannya terganggu atau terhalangi, termasuk polusi atau bahaya lain yang mungkin terjadi. Termasuk juga negara harus berusaha untuk menghilangkan semua bahaya  yang tidak terduga. Negara mengadopsi kebijakan air yang adil dengan kaitannya dengan pembagian kuota air dan dalam waktu yang sama harus memiliki semangat menjaga sumber daya air sebaik mungkin. Semuanya itu tidak terpisah dari kebijakan ekonomi dan lingkungan secara umum yang telah diterapkan negara.

Kesembilan, menyambung apa yang telah disebutkan di atas yakni bahwa regulasi negara terkait dengan sumber daya perikanan di sungai-sungai besar dan membolehkan masyarakat untuk memancing dan sebagainya…

Saya berharap ringkasan tersebut telah cukup, dan penjelasan komplitnya akan dipaparkan pada waktunya, Insyaa Allah.

12 Safar 1438 H.

645 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 133 times, 1 visits today)