Polemik Pemimpin

Setiap eksistensi entitas di seluruh bumi meniscayakan seorang pemimpin, yakni orang yang dipercaya dapat merepresentasikan kepentingan kelompok tersebut dan memelihara urusan mereka. Entitas tersebut tidak selalu daulah (negara), wilayah (provinsi), atau kota, bisa juga kelompok kecil. Misalnya dalam rangka bepergian, kelompok beranggotakan tiga orang atau lebih tetap harus mengangkat seorang pemimpin. Bahkan seorang individu muslim, dia juga seorang pemimpin, yakni pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudah jumhur di antara ulama’ bahwa muslim harus mengangkat pemimpin yang seiman. Kewajiban tersebut tertuang di beberapa ayat di Al-Qur’an seperti di QS. An Nisaa’ (4): 141, QS. al-Mâ’idah (5): 51 dan 57. Juga dalam QS. An Nisaa’ ayat 59 dikatakan ”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Frase ”minkum” (diantara kamu) menunjukkan bahwa ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim adalah yang juga beragama Islam [1].

Sahabat juga telah ber-ijma’ (bersepakat) bahwa pemimpin/ khalifah haruslah seorang muslim. Ini nampak dari sejarah mulia kepemimpinan pengganti Nabi SAW, yakni khulafaurrasyidin, yang sepanjang 29 tahun dipimpin oleh muslim. Sedang kita tahu bahwa ijma’ Sahabat adalah salah satu sumber hukum dalam Islam.

Namun dewasa ini, di tengah kehidupan muslim yang serba kontroversi, kita melihat kelompok muslim terbelah dalam hal kepemimpinan. Ada yang menganggap pemimpin boleh dari agama mana saja dan keyakinan apa saja. Kelompok ini percaya bahwa keadilan bisa dari siapapun tanpa melihat imannya. Sedang di kubu muslim mayoritas, muncul kubu “miskonteks”, yang berpahaman bahwa mengangkat seorang pemimpin dari kalangan muslim adalah kewajiban, meski sistem yang dengannya ia pimpin masih sekuler. Ada baiknya kita mencoba berempati pada kedua kelompok tersebut.

Terpojok di Sudut Defensif

Hadirnya kelompok muslim yang mencoba ‘toleran’ dewasa ini dapat kita pahami. Gencarnya arus pemikiran barat untuk memisahkan Islam dari kehidupan membuat generasi kita kurang mengenal sosok-sosok pemimpin Islam yang hebat yang pernah mewarnai sejarah panjang pendahulunya selama 13 abad. Muslim juga dibuat lupa, di pendidikan formal yang minim konten agama, bahwa mereka punya seperangkat aturan kehidupan yang lengkap yang tidak hanya mengatur siapa seharusnya pemimpin namun juga dengan apa umat harus dipimpin. Bahkan pada lesser extent, mereka justru menghindari untuk dikenal sebagai muslim, karena ini berarti harus menghadapi berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya.

Ummat muslim cenderung kelimpungan, ketika mereka dihadapakan pada kontroversi hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, hijab bagi wanita, warisan bagi laki-laki adalah 2 kali wanita, atau pemimpin harus muslim. Ketika orang-orang kafir mengkritik hal itu sebagai barbarik, bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, SARA, atau Islam itu fanatik dan agresif, umat Islam umumnya hanya bisa dengan terbata-bata membela diri.  Mereka mencoba menafsirkan kembali Islam, agar sekedar musuh-musuhnya puas, dan kritikan mereda. Dan kadang tafsiran-tafsiran “modern” tersebut justru jauh dari Islam yang murni [2].

Kita akan semakin paham, ketika lahirnya kelompok religius yang mencoba mengislamisasi parlemen atau eksekutif tidak menjadi representasi muslim yang bersih dan punya prinsip. Kasus penangkapan petinggi “partai Islam” karena kasus kuota impor daging sapi pada awal 2013 lalu menjadi tugu peringatan bagi kalangan sekuler bahwa memang tidak ada Islam yang politik atau politik yang Islami. Jargon “tidak perlu agama masuk politik, jadinya malah munafik” seakan semakin menemui momentum. Hal ini juga didukung dengan kasus-kasus korupsi yang menyusul setelahnya dan kasus perpecahan di tubuh “partai Islam” lainnya yang tidak mencerminkan akhlaq muslim.

Ikrar Nusa, Profesor dari LIPI bahkan menganggap kini sudah tidak ada lagi parpol Islam [3]. Basis parpol kini sudah bukan lagi ideologi, tapi duit. Tidak ada lagi partai Islam, yang ada partai berbasis massa Islam. Dan kini kita lihat trennya semakin luntur, mengingat semakin banyak parpol bercitra Islam yang berkoalisi dengan parpol sekuler baik di Pilkada atau Pemilu. Kini tidak lagi ditemui lagi parpol Islam “ekstrim kanan” seperti dulu ketika ada Masyumi atau Partai Serikat Islam. Kalau tidak ada beda mendukung calon Islam dengan non-Islam, buat apa membeda-bedakan?

Performa para kepala daerah non-muslim juga dicitrakan sangat baik di era informasi ini. Terlepas bahwa lakon-lakon itu pencitraan atau bukan, nyatanya kampanye tersebut sedikit-banyak berhasil memberi angin segar bagi kaum yang terlanjur skeptis pada parpol Islami. Di satu sisi media tahu, sebuah berita akan lebih laris dan cepat viral jika ada tokoh Islam yang terpeleset kasus korupsi daripada tokoh non-muslim.

Arus pemikiran Barat yang begitu gencar, ditambah keminimtahuan tentang sistem Islam yang utuh, serta buruknya citra “Islam politik” membuat Islam terpojok di sudut defensif. Jadilah kaum muslim mencari-cari jati diri baru dalam kehidupannya bernegara. Islam kini hanya diakui sebagai agama negara, tanpa bisa disangkut-pautkan sebagai manual dalam rangka mengatur kehidupan umat.

Kesadaran, Bukan Kekuasaan

Semangat kelompok muslim untuk mengusahakan calon pemimpin muslim memang layak dihargai. Namun mereka harus ingat, bahwa Islam bukan hanya bicara soal sosok pemimpin namun juga sistem yang mengatur masyarakat. Usaha untuk mengangkat pemimpin muslim di tengah tatanan masyarakat yang belum islami hanya mengganti ikan di akuarium tanpa mengganti airnya. Pada gilirannya, usaha-usaha tersebut harus terbentur dengan tuntutan “sekulerisme kaffah”. Menampilkan preferensi agama dalam kontes politik yang sekuler akan dianggap sebagai usaha mencederai demokrasi.

Yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah umat adalah lebih mendasar daripada tidak adanya pemimpin muslim, yakni kemerosotan taraf berpikir. Umat sudah lupa, bahwa setiap aktivitas muslim harus dikait-kaitkan dengan tujuan hidup ala Islam. Dalam konteks memilih pemimpin, umat masih memandang bahwa pemimpin hadir untuk menggencarkan pembangunan fisik atau sekedar menyelesaikan urusan perut. Pemimpin yang “berhasil membangun taman kota yang keren”, “mengatasi kemacetan”, atau “meningkatkan pendapatan daerah” dianggap pemimpin yang sukses. Padahal Al Mawardi dalam kitabnya Ahkamus Sulthoniyyah menjelaskan bahwa di antara 10 fungsi pemimpin, yang nomor satu adalah melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang mapan, dan ijma’ generasi salaf [4]. Juga Al Ghazali memandang bahwa kekuasaan itu ada untuk menjaga urusan agama [5].

Sedangkan soal berkuasa atau tidak, sesungguhnya itu hanya tentang konsekuensi dari umat yang sadar. Umat yang sadar, akan mengusahakan iman dan amal soleh hingga dijanjikan oleh Allah untuk dimenangkan (QS An Nuur: 55). Dan soal kesadaran ini, memang bukan soal menang Pemilu atau tidak. Tidak jarang usaha memenangkan demokrasi malah dijegal oleh kamar kekuasaan yang lebih kuat ketika partai Islam berhasil mendapat suara terbanyak, sebagaimana kasus FIS di Aljazair dan Maroko, Refah di Turki, atau Mursi di Mesir. Sedangkan usaha penyadaran, walau perlahan tapi pasti, memang pernah dicontohkan Rasul ketika merevolusi Madinah menjadi Daulah Islam. Rasul melakukan perubahan baik di ranah kultur maupun struktur, yakni pemimpin dan masyarakatnya. Dan masyarakat yang sadar tersebut adalah memang dukungan riil, artinya mereka akan mendahulukan nyawanya demi tegaknya syariat yang dibawa Rasul SAW.

Memang kini umat tengah berada di zaman serba kontroversi. Umat tengah diombang-ambing hingga kehilangan fikrah (ide/ pemikiran) dan kekaburan thariqah (metode mewujudkan ide). Hilangnya fikrah berarti lupanya umat bahwa Islam punya aturan komplit bagi kehidupan. Dan kaburnya thariqah yakni umat yang masih mengambil cara lain selain negara yang menjaga urusan rakyatnya dengan fikrah-fikrah Islami. Dan sebenarnya jelas, pemimpin bagi umat muslim hanya yang seiman, dan pemimpin muslim itu punya konteks, yakni sistem yang islami. [tomas]

 

 

Referensi

[1] http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/06/kepala-negara-harus-muslim-dan-menerapkan-syariat-islam/
[2] http://www.fahmiamhar.com/2012/12/diagnosis-kemunduran-umat.html
[3] http://www.visimuslim.net/2014/03/ikrar-nusa-bhakti-namun-yang-ada.html
[4] http://www.suara-islam.com/read/index/11194/-Tugas-Kepala-Negara-Menurut-Islam
[5] http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/

featured image: http://fajar.co.id/wp-content/uploads/2016/03/Pilkada_.jpg

(Visited 223 times, 1 visits today)