Setelah Japek Elevated Rampung

oleh: M. Fatkhurrozi (pegiat Teknik Sipil)

Para pelaku komuter Jakarta-Bekasi-Karawang boleh berbahagia. Jalan tol baru, Jakarta-Cikampek (Japek) II, atau Jakarta-Cikampek elevated sudah rampung dibangun. Lalu lintas di jalan tol eksisting, jalan tol Japek I, diharapkan dapat direlaksasi. Perjalanan koridor Jakarta-Bekasi-Bandung diharapkan bisa lebih singkat.

Sesuai namanya, jalan tol Japek elevated adalah jalan tol layang (elevated). Jalan Tol Japek elevated dibangun dengan tiang (pier) yang menancap di median Jalan tol Japek I. Pemegang konsesi, PT Jasa Marga, merogoh kocek hingga Rp 13 T untuk jalan tol sepanjang 39 km itu. Yang berarti Rp 333 miliar untuk setiap kilometernya. Angka yang fantastis untuk sebuah proyek jalan tol, yang mungkin angka pembangunan tol termahal di Indonesia untuk hari ini.

Kepadatan di Japek I memang sudah parah. Setiap harinya, sekitar 600 ribu kendaraan berjubel di tol yang dibangun tahun 1986 itu. Melihat keruwetan tersebut, membangun jalan dengan biaya tiga kali lipat dari jalan tol Trans Sumatera mungkin masuk akal. Setiap harinya, ada peredaran triliunan rupiah yang bergantung pada koridor itu.

Jalan tol Japek eleveated adalah satu dari puluhan jalan tol baru yang hari ini dibangun dengan semarak. Ada kebutuhan untuk memindahkan barang dan orang dengan cepat. Jalan arteri (jaringan jalan utama) eksisting belum mampu memberi pelayanan yang memuaskan. Mayoritas jaringan jalan kita adalah warisan era Hindia Belanda. Pun juga tata kota. Jalan arteri masih disisipi simpang-simpang dan persil yang melelahkan. Hambatan samping berupa parkir tepi jalan dan pedagang di trotoar juga pemandangan umum (sesuatu yang seharusnya tidak terjadi). Pembangunan Indonesia telah tertinggal, peringkat logistik kita tertinggal, membangun jalan tol bisa jadi jalan keluar.

Namun sebenarnya, membangun jalan baru atau menambah lebar jalan (termasuk dengan jalan layang) bukanlah solusi. Dalam ilmu transportasi, sudah jamak diketahui bahwa membangun jalan baru hanyalah ‘obat penenang’. Lalu lintas akan reda hanya untuk beberapa tahun. Namun masyarakat akan tetap memakai mobil, dan yang belum punya mobil akan cenderung terdorong memiliki mobil. Inilah yang disebut permintaan yang terinduksi (induced demand). Kepadatan akan muncul kembali setelah beberapa tahun. Kemacetan akan semakin parah. Jalan tol mungkin memberikan kelancaran, namun sekaligus menambah beban besar pada jalan-jalan lokal di Jabodetabek.

Sedangkan masyarakat mesti ‘menahan perih’ ketika masa konstruksi. Pusat Pengembangan Teknologi Transportasi Berkelanjutan ITB, lembaga think tank di bidang transporasi, mengatakan bahwa pemborosan akibat pembangunan infrastruktur di sepanjang koridor tol Jakarta-Cikampek diestimasi sekitar Rp 7,8 triliun per tahun. Ada ribuan liter BBM dan ribuan jam-orang yang terbuang tiap harinya. Sedangkan kita tahu, ada ribuan orang yang bergaji digit di atas delapan di Jabodetabek yang mobilitasnya memang sangat tinggi.

Jalur kereta cepat (Jakarta-Bekasi-Bandung) dan LRT (Light Rail Transit) (Jakarta-Cikampek) sedang  dalam progress. Jalan tol di koridor yang sama, yakni Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) juga sedang dibangun. Ada potensi pemborosan yang besar di jalan tol Japek layang. Pakar mempertanyakan arah kebijakan perilaku komuter masyarakat Jabodetabek. Transportasi umum, solusi utama kemacetan, tidak nampak diutamakan. Jalan Tol Japek layang dikritik keras.

Hari ini memang belum ada batasan soal berapa jumlah maksimal jalan tol dalam sebuah koridor. Namun kita dapat mengemukakan sebuah dalil politik di sini. Pemerintah telah melanggar bahwa dia tidak boleh malas. Jika kemalasan individu mungkin bukanlah soal, namun pemerintah yang malas adalah sebuah kejahatan. Kepadatan di satu koridor, jika diselesaikan dengan satu jalan tol mungkin masih terbilang berkeadilan. Namun menambah jalan tol dalam satu koridor yang sudah terdapat tol adalah sebuah kemalasan. Jalan tol adalah jalan yang dikelola dengan model konsesi dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) (atau populer dengan PPP – public private partnership). Suatu skema dimana pemerintah, sebagai regulator, hanya menyediakan lahan, sedangkan swasta yang membangun dan mengelola. Ada konsesi yang dipinjamkan, yang kembali ke pemerintah pada masanya nanti.

Pengusahaan jalan tol adalah sebuah investasi, yang diharapkan layak secara ekonomi dan layak secara finansial. Layak secara ekonomi artinya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lebih besar dari ongkos membangunnya. Sedangkan layak secara finansial artinya penghasilan usaha (earn) jalan tol tersebut lebih besar dari investasi yang dikeluarkan. Dari sini kita melihat, bahwa telah terjadi praktek pengusahaan pada barang publik. Ada kelancaran lalu lintas yang dijual. Ada semacam ungkapan bahwa jika ingin cepat maka harus bayar. Pemerintah nampak lepas tangan soal masalah-masalah yang mestinya diselesaikan terlebih dahulu, seperti hambatan samping di jalan arteri, dan buruknya wajah transportasi umum. Pelebaran jalan untuk menunjang moda bus kota terpadu (yang ini memang perlu sekali) nampak tidak begitu diseriusi.

Mestinya, transportasi dikembangkan dengan mengedepankan manajemen permintaan, bukan terus-terusan menambah suplai (membangun jalan baru). Me-manage permintaan moda adalah salah satunya. Moda kendaraan pribadi sebaiknya tidak lagi ‘dirayakan’ (dengan menambah jalan baru). Moda kereta cepat dan LRT mesti diutamakan. Angkutan kota, sebagai sarana pendukung, harus diperbaiki pengelolaannya. Sistem setoran, yang mana ini sangat liberal, harus dihapus. Angkot-angkot di Jabodetabek harus diambilalih oleh pemerintah, yang bisa jadi dikelola BUMD. Seperti pengalaman DKI Jakarta, dimana moda rasio okupansi angkutan umumnya terus naik belakangan ini.

Tata kota juga mestinya juga tidak disetir para pemilik modal. Pembangunan super block, kota kecil, mall, perkantoran, dan tower tidak boleh seenaknya. Kita melihat, betapa pusat keramaian terus dibangun tanpa memperhatikan akses yang layak. Ukuran kota terus membesar di luar kapasitas alaminya. Kondisi ini ‘ditambal’ dengan kehadiran transportasi online, yang sebenarnya bukan solusi. Transportasi berbasis online hanya menjamu orang yang malas mengemudi tanpa mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Selanjutnya, yang mungkin juga masalah mendasar kita, adalah soal keadilan dan kesejahteraan. Hari ini gula-gula ekonomi begitu sulit diakses oleh masyarakat banyak. Mereka yang tidak sanggup bersaing akan mencari jalannya sendiri. Mereka yang tidak terserap di industri mungkin akan kita temui sebagai penjual batu akik atau mungkin pecel lele di trotoar. Atau mungkin membuka warung sendiri di depan rumah, tanpa merasa harus memiliki lahan parkir. Sebuah kondisi yang sangat merugikan pengguna jalan arteri. Kita juga belum memperhitungkan kerugian akibat kendaraan berat yang overload, yang lagi-lagi sebabnya juga ekonomi. Walhasil masalah pindah-memindah ini tidak cuma soal menambah suplai jalan atau membenahi transportasi publik saja. Ada problem pelik yang menuntut diselesaikan dengan segera. Sejatinya, ‘oversuplai’ jalan tol ini adalah cermin negara gagal. Dia adalah indikator kegagalan pemerintah di banyak lini. Wallahua’lam.

 

Referensi:

featured image: beritagar.id

(Visited 84 times, 1 visits today)