SWF, Hati-hati!

oleh: Muhammad Fatkhurrozi, pegiat infrastruktur.

Diluncurkan pada Februari lalu, SWF (sovereign wealth fund) atau INA (Indonesia Investment Authority) diharapkan dapat menjadi agen de-bottlenecking investasi di Indonesia. INA ditugaskan untuk menghimpun berbagai dana dari berbagai sumber, terutama lembaga investasi luar negeri, untuk dapat diputar kembali sehingga jadi pundi-pundi pemasukan negara. Saat peresmiannya, INA sudah ancang-ancang akan memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur.

INA dikepalai oleh Ridha Wirakusumah, orang yang sudah malang melintang di dunia bank. Terakhir, dia duduk sebagai dirut Bank Permata. Tercatat ada tiga lembaga investasi yang sudah ikut patungan. Ada lembaga pengelola aset dari Kanada, Uni Emirat Arab, dan Belanda. Total dana terkumpul sudah Rp 54 triliun. INA bilang bahwa masih banyak lagi lembaga lain dari luar negeri yang akan juga ikut gabung.

Sudah sejak tahun lalu, para pejabat kita gencar promosi soal INA ini. Menko Marves Luhut, ditemani Mendag Lutfi, bertandang ke Amerika pada November 2020 lalu. Di sana, sang Menko bertemu perusahaan-perusahaan private equity terkemuka seperti BlackRock, Blackstone hingga JPMorgan. Arab Saudi dan Jepang disebut-sebut juga akan ikut. Hingga dua tahun ke depan, INA digadang-gadang bisa meraup fulus hingga Rp 4.200 triliun.

Nafasnya INA memang dalam rangka mengongkosi pembangunan infrastruktur. Soal ini sudah sejak pagi sekali diwanti-wanti oleh Menteri BUMN, Erick Tohir. Isyarat tersebut dapat dibaca saat rapat kerja dengan DPR pada Mei lalu. Apalagi, beliau sudah sebut merek. Ada BUMN konstruksi yang kebelet ‘disuntik’ dana segar.

Terjadi jurang (gap) pembiayaan dalam investasi infrastruktur. Dana yang berhasil dihimpun tidak sepadan dengan kebutuhan yang harus dilayani. Infrastruktur seperti jalan tol, hari hari ini banyak dibangun melalui ‘kaki-tangan’ negara, yakni BUMN. Di beberapa ruas, keekonomiannya tidak seberapa. Risikonya juga besar, akibat pengadaan lahan yang jelimet dan terkadang konstruksinya butuh perbaikan tanah yang mahal. Swasta belum tentu kuat. Buktinya, belasan tahun proyek Jalan Tol Trans Jawa mangkrak. Diperlukan kesaktian ekstra untuk bisa melalui berbagai macam rintangan. Di situlah BUMN hadir. Di jalan tol Trans Sumatera, BUMN turun tangan dalam rangka penugasan.

Kekuatan BUMN tidak bisa tidak terbatas. Jalan tol, seperti pembiayaan perusahaan pada umumnya, dibiayai dengan hutang yang ditemani seporsi ekuitas. Jika yang dikerjakan sudah sangat banyak, tentu hutang menumpuk. Dan benar, pada tahun 2013, rasio hutang terhadap ekuitas BUMN konstruksi ada di rentang 0,8 hingga 2,6. Sedangkan pada 2019, rasio tersebut mencapai 0,69 hingga 4,3. Ekonom melihat ini sudah ‘lampu merah’, hutang tersebut mesti di-rem. Di satu sisi, BUMN tidak bisa lagi mengemis pada pemerintah lewat Penyertaan Modal Negara (PMN). Kan malu sama netizen. Apalagi, soal hutang yang menggunung itu makin sering viral.

Maka divestasi bisa menjadi solusi. Divestasi berarti menjual porsi kepemilikan jalan tol atau saham kepada investor. Kisah sukses jualan ini pernah terjadi di akhir 2019. Waktu itu, kepemilikian Waskita di ruas jalan tol Solo-Ngawi (JSN) dan Ngawi-Kertosono (JNK) diborong oleh investor asal Hongkong, Kings Key Ltd.. Saham Waskita di kedua ruas tersebut laku Rp 2,5 T. Lalu ada beberapa ruas lain yang juga sudah terjual di tahun ini.

Sebagai gambaran, biasanya tingkat pengembalian atau internal rate of return (IRR) jalan tol di atas 13% sudah menarik bagi investor. Dan kita mesti tahu, bahwa ruas jalan Solo-Ngawi-Kertosono tersebut memang traffic-nya lumayan. Biaya konstruksi per kilometernya yang pun termasuk yang paling murah dibanding ruas lain di Trans Jawa. Keekonomiannya pun cukup bagus, IRR-nya ada di kisaran 17%. Mestinya memang pantas laku.

Tapi soal apa yang akan didivestasikan kepada INA, ini akan lebih beragam. Dari keterangan Waskita misalnya, ada sembilan ruas yang akan ditawarkan, yang terdiri dari jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera. Melihat list ruas-ruas jalan tol tersebut, memang ada yang keekonomiannya bagus, ada juga yang pas-pasan. Untuk yang keekonomiannya bagus, kemungkinan besar akan terjadi bisnis seperti biasa. Untuk yang pas-pasan, ini tentu butuh ‘ladang’ tambahan supaya menarik bagi investor. SWF, seperti yang pernah dijelaskan oleh Asosiasi Jalan Tol, dapat bekerjasama dalam master fund sampai tematik fund yang bisa masuk ke aset-aset tertentu.

Soal “master fund dan tematik fund” ini memang masih abu-abu. Tapi jika melihat apa yang sudah-sudah, “aset-aset tertentu” tersebut sangat mungkin berupa pengembangan (development) di sekitar koridor jalan tol. Ya, bisnis jalan tol digandengkan dengan bisnis properti, supaya keekonomiannya terdongkrak. Soal ini, juga sudah pernah disinggung sama Kementrian PUPR. Beberapa ruas jalan tol tidak menghasilkan IRR seperti yang diharapkan. Ruas-ruas ini tidak bisa praktis bergantung pada traffic. Makanya, lahan dan potensi keramaian di sekitar jalan tol enaknya juga ikut dijual.

Model seperti itu sudah dijalankan Jasa Marga. Developer jalan tol pelat merah itu punya apa yang disebut ‘Toll Corridor Development’, yakni bisnis sampingan di sekitar jalan tol miliknya. Yang sudah tergarap, ada development berupa perumahan di dekat jalan tol yang dikelolanya, di Sidoarjo dan Pandaan, Jawa Timur. Rencananya, ada pengembangan kawasan komersial di sekitar JORR, Japek Selatan, dan Taman Mini, lalu juga hotel di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ke depan, kira-kira model inilah yang akan dikerjakan.

Lahan tersebut sering disebut sebagai “brownfield”, yakni kegiatan investasi yang dikerjakan pada lahan yang sudah terbangun. Bisnis development di koridor jalan tol tersebut akan jadi faktor pengungkit. BUMN seperti Waskita Karya, Jasa Marga, dan Hutama Karya sudah menawarkan beberapa ruas jalan tolnya untuk dibeli oleh SWF. Harapannya, hasil jualan tersebut dapat dipakai untuk menyehatkan keuangan.

Kemunculan INA juga tidak sepenuhnya menggembirakan. Kritik bermunculan. Pengamat internasional melihat, INA bukanlah SWF biasa. INA disuntik dengan anggaran negara, bukan dengan surplus neraca pembayaran atau penghasilan ekspor komoditas seperti SWF pada umumnya. SWF biasanya punya misi komersial sendiri. Ini berbeda dengan INA yang cenderung disetir oleh pemerintah.

INA seperti hadir menjadi penglaris jalan tol yang ‘tidak laku’. Jual-menjual jalan tol tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 2017. Namun sambutan pasar tidak seperti yang diharapkan. Tidak banyak yang bisa terjual. Dua saham yang diborong dari Waskita di 2019 itupun harganya terkesan jual murah.

Ada semacam problem perencanaan infrastruktur. Jalan tol banyak dibangun, namun kelayakannya tidak betul-betul dipahami. Media asing, Nikkei Asia, dalam kolomnya tentang pembangunan di era Jokowi, pada September tahun lalu menyebut:

there was no proper analysis of which infrastructure projects would boost growth and productivity the most.

Dalam soal INA ini, pemerintah sudah pasti memutar otak. Ada yang harus ikut dijual supaya bisa dibuat mengongkosi pembangunan lebih lanjut.

Infrastruktur cenderung dibangun ugal-ugalan. Korbannya, sudah pasti kelestarian lingkungan. Pada tingkat tertentu, pembangunan tanpa perencanaan yang matang sudah pasti mengganggu ketertiban tata ruang. Ada ladang, hutan, dan persawahan yang mestinya tidak boleh diganggu. Ada juga problem sosial, yang muncul akibat kesenjangan kepemilikan agraria dan properti.

INA adalah satu paket dengan UU Cipta Kerja (omnibus law) yang kontroversial, yang didemo habis-habisan oleh banyak kalangan. Di kolom-kolom media internasional, pembahasan INA ini dikait-kaitkan dengan skandal 1MDB, kejadian memalukan di negara tetangga. Rangking Indonesia dalam Index Transparansi Internasional juga turut disinggung. Soal bagaimana kelanjutan kisah INA, yang jelas wallahu’alam.[]

 

sumber gambar: Jasa Marga

(Visited 62 times, 1 visits today)