Tentang Otoritas Kepala Negara

Ikrar kesetiaan Prinsip kedua dari sistem pemerintahan Islam setelah “kedaulatan adalah milik Allah”, adalah bahwa “Kekuasaan adalah milik ummat.”[1] Khalifah bukan seorang raja atau diktator yang menggunakan otoritasnya kepada rakyat dengan paksaan dan kekerasan. Kewenangan Khalifah untuk memerintah diberikan secara sukarela oleh kaum Muslimin melalui kontrak yang dikenal dengan nama Baiat.[2] Tanpa Baiat Khalifah tidak …

116 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Akuntabilitas dalam Pemerintahan Islam

Akuntabilitas (muhasabah) bukanlah satu-satunya permasalahan yang muncul dalam saat kita membahas dunia Islam. Kediktatoran, pemilu yang dicurangi, tirani, dan penyiksaan banyak dilakukan oleh penguasa negara-negara Muslim saat ini. Tingkat kekejaman yang ditimpakan pada rakyat, mestinya mudah untuk dilawan, apabila tidak mengalami penindasan yang tercatat paling buruk dalam sejarah. Sayangnya, bagi mereka yang tinggal di sana, …

138 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Menyoal Kriminalisasi Umat Islam

8 Mei 2017, publik dikejutkan oleh pengumuman yang disampaikan langsung oleh Menkopolhukam, Wiranto, yang seolah mengisyaratkan bahwa Ormas HTI akan dibubarkan oleh Pemerintah. Pengumuman rencana Pembubaran HTI oleh Pemerintah harus disikapi seluruh elemen umat Islam dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Sebab selain ada beberapa kejanggalan dalam prosedurnya juga membuka berbagai kesimpulan atas keterkaitannya dengan kejadian …

109 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Menyoal Kedaulatan Migas

Oleh: M. Fatkhurrozi (co-founder kampusislami.com) Menurut konsitusi, segala kekayaan alam di bawah bumi Indonesia adalah dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjabaran diktum pada UUD ’45 tersebut tertuang pada berbagai konsitusi turunannya, terutama di UU no. 22 tahun 2001, atau yang dikenal sebagai UU Migas. Beberapa kalangan terus menyorot UU Migas belum mengakomodasi …

605 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Cara Khilafah Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Oleh: Nurhabieb Adi Putra (Alumni Pascasarjana Teknik Sipil ITB) Selayang Pandang Ekonomi Indonesia Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia sudah sejak lama berlangsung. Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan bahwa Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia 89,26% berasal dari wilayah barat. 58,38% dari angka itu disumbang oleh pulau Jawa. Sedangkan wilayah timur hanya …

1,005 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini