Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Islam

Negara Khilafah merupakan bagian tak terpisahkan dari syariah Islam; sama seperti shalat, zakat, puasa dan hukum Islam yang lain. Keberadaannya ditetapkan sebagai metode syar’i untuk menerapkan ajaran Islam secara kâffah dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Memberangus negara Khilafah (sekularisasi) tidak ada ubahnya dengan memberangus ajaran shalat, zakat dan puasa dari Islam. Para …

37 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Masyarakat Tanpa Kelas

Oktober 1917, sebuah peristiwa besar terjadi di Kerajaan Russia. Rezim Tsar yang telah berkuasa selama ratusan tahun itu tumbang dan digantikan oleh kekuasaan yang benar-benar baru. Ya, hari itu sosialisme ala Lenin mengucapkan “halo” kepada dunia. Tepat 100 tahun, revolusi Bolshevik telah berlalu. Revolusi yang diusung oleh partai berhaluan sosialis ini praktis mengubah politik internasional …

315 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tentang Otoritas Kepala Negara

Ikrar kesetiaan Prinsip kedua dari sistem pemerintahan Islam setelah “kedaulatan adalah milik Allah”, adalah bahwa “Kekuasaan adalah milik ummat.”[1] Khalifah bukan seorang raja atau diktator yang menggunakan otoritasnya kepada rakyat dengan paksaan dan kekerasan. Kewenangan Khalifah untuk memerintah diberikan secara sukarela oleh kaum Muslimin melalui kontrak yang dikenal dengan nama Baiat.[2] Tanpa Baiat Khalifah tidak …

137 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Pencabutan Subsidi TDL: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Sebagaimana diketahui, masyarakat pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) harus merogoh kantong lebih dalam. Tarif listrik golongan yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. Sehingga pelanggan pada golongan ini harus membayar Rp1.352 per kWh per 1 Mei 2017 atau naik …

169 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Menyoal Kedaulatan Migas

Oleh: M. Fatkhurrozi (co-founder kampusislami.com) Menurut konsitusi, segala kekayaan alam di bawah bumi Indonesia adalah dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjabaran diktum pada UUD ’45 tersebut tertuang pada berbagai konsitusi turunannya, terutama di UU no. 22 tahun 2001, atau yang dikenal sebagai UU Migas. Beberapa kalangan terus menyorot UU Migas belum mengakomodasi …

646 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini