home Event, Opini Tegas! Begini Sikap KM ITB saat Perppu Ormas ‘bunuh’ Suara Kritis Organisasi dan Aktivis

Tegas! Begini Sikap KM ITB saat Perppu Ormas ‘bunuh’ Suara Kritis Organisasi dan Aktivis

KAMPUSISLAMI.COM – KM ITB melalui Kementerian Sosial Politiknya bersikap tegas sewaktu ditanya soal perppu ormas. Dalam dikusi massa program ‘Suarasa’ pada Senin (28/8/2017) lalu dengan judul Diskusi Massa Perppu Ormas, KM ITB menyuarakan pendapatnya dan melakukan konsolidasi dengan seluruh massa kampus yang hadir.

Dalam diskusi massa yang dibuka dengan pemaparan slide materi tersebut, KM ITB membandingkan antara UU Orba, UU Ormas, dan Perppu, dan mendalami tentang mekanisme pembubaran ormas. Berdasarkan perundang-undangan yag berlaku saat ini, pembubaran ormas harus melalui tiga kali surat peringatan sebelum dilakukan pembekuan selama maksimum 6 bulan jika masih melakukan pelanggaran hukum. Dalam masa pembekuan tersebut, akan dilakukan pemanggilan pengurus. Jika tidak ada pengurus tidak memenuhi panggilan dalam masa 3 bulan, ormas yang bersangkutan akan diproses ke pengadilan.

KM ITB melanjutkan dengan pemaparan definisi perppu dan mekanismenya. Perppu didefinisikan sebagai dekrit presiden yang dibuat saat terjadi keadaan darurat atau kegentingan memaksa. Perppu tidak harus mencakup teknis pelaksanaan. Contoh keadaan mendesak di sini seperti jika Jakarta terkena tsunami, maka presiden bisa memindahkan ibukota ke Bogor dengan menggunakan perppu. Apakah makar termasuk kegentingan memaksa? Pemateri blak-blakan, ia menandaskan, “Definisi makar adalah menggerakkan angkatan bersenjata. Mengkritik Jokowi tidak termasuk makar,” tegasnya.

KM ITB juga menyatakan asas contrarius actus yang digunakan Menko Polhukam Wiranto yang berarti ‘pemberi izin berhak mencabut izin yang diberikannya’ tidak sah secara hukum. “Perubahan atas hak dan kewajiban sebuah ormas, sebuah badan hukum, harus atas putusan peradilan,” tandas pemateri. Ditiadakannya proses peradilan ini, menurutnya menjadikan perppu ormas melampaui kewenangan eksekutif lebih jauh daripada Orba, di mana proses 3 surat peringatan dan peradilan masih berlaku. “Wewenang bukan hanya di eksekutif, melainkan peroses akhir di yudikatif,” tegasnya lagi.

“Eksekutif menuduh orang tertentu tidak pancasilais dengan tafsirannya sendiri, padahal aparatur negara lebih tidak pancasilais, karena tidak melayani masyarakat,” tuturnya. Ia mempersoalkan tidak adanya trial justice pada tuduhan eksekutif, sehingga parlemen harus menolak perppu ormas.

Dalam sesi tanya jawab, seorang massa KM ITB menanyakan soal posisi organisasi separatisme di hadapan perppu ormas. Berkenaan hal itu, pemateri menegaskan bahwa organisasi separatisme merupakan mobilisasi bersenjata, sehingga termasuk makar.

Seorang massa lain meminta penjelasan ulang mengenai perbedaan antara 3 UU: UU Orba, UU Ormas, dan perppu, dan mana yang lebih preferable bagi KM ITB. Setelah menjelaskan ulang, pemateri mengatakan, “(prefer) yang tengah (UU Ormas yang berlaku, bukan Orba, dan bukan perppu).” Menurutnya, yang preferable adalah yang prosesnya tiga kali surat peringatan, lalu pembekuan sampai proses peradilan. “Kalau perppu, KM ITB bisa saja dituduh menyebarkan ajaran anti pancasila, kemudian teman-teman (massa audiens) bisa kena ini,” tuturnya sambil menunjuk pasal pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara pada perppu.

Massa penanya berikutnya juga melayangkan kritik mengenai perppu. “Mekanisme perppu kok aneh? Subjektif presiden, padahal presiden petugas parpol,” komentarnya. Pemateri kemudian menjelaskan, “(mekanisme perppu ini) sudah dari lama. Dulu Gus Dur pernah bikin dekrit tapi ditolak.” Singkat kemudian seorang massa dari Himpunan Mahasiswa Elektroteknik menanyakan soal sikap KM ITB. “Kenapa (KM ITB) bikin pernyataan sikap? Habis ini mau ke mana?”

“(Pernyataan sikap dibuat) karena momen sidang paripurna. Habis ini mau ke komisi 2 DPR RI,” jelas perwakilan kementerian sospol KM ITB itu. Masih soal pernyataan sikap, massa lain bertanya, “Dasar kita menolak apa?” KM ITB menjelaskan bahwa dasar penolakan perppu ormas adalah kesemena-menaan eksekutif tanpa melewati proses oleh yudikatif. “Jadi fungsi yudisial di republik kita jalan apa enggak? Kok gak sesuai prosedural trias politica?” Lanjutnya.

Terakhir, seorang massa menanyakan konten yang rancu dari perppu itu sendiri. “Perppunya kok berisi ancaman (pidana seumur hidup, dll.)? Bukannya bukti bahwa ormas itu anti pancasila?” Perwakilan kementerian sospol KM ITB menegaskan, “Ini persoalannya. Siapa yang bilang ormas itu anti pancasila? Hanya eksekutif. Eksekutif menuduh dengan tafsir sendiri, tanpa bukti, tidak lewat proses peradilan, dan anehnya lagi, masak individu menanggung ‘dosa’ (dikenakan pidana) jika ormasnya ‘berdosa’? Pemerintah memelintir opini umum, bukan secara akademik dan trial justice,” tandasnya.

147 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

(Visited 48 times, 1 visits today)