home Pemikiran Tentang Otoritas Kepala Negara

Tentang Otoritas Kepala Negara

  1. Ikrar kesetiaan

Prinsip kedua dari sistem pemerintahan Islam setelah “kedaulatan adalah milik Allah”, adalah bahwa “Kekuasaan adalah milik ummat.”[1] Khalifah bukan seorang raja atau diktator yang menggunakan otoritasnya kepada rakyat dengan paksaan dan kekerasan. Kewenangan Khalifah untuk memerintah diberikan secara sukarela oleh kaum Muslimin melalui kontrak yang dikenal dengan nama Baiat.[2] Tanpa Baiat Khalifah tidak sah untuk memerintah.

Kontrak Baiat terjadi antara dua pihak – Khalifah dan kaum Muslim. Asas Biat adalah bahwa Khalifah memenuhi tujuh syarat wajib untuk menjabat dan untuk menerapkan syariah kepada warga negara.[3]

Tujuh syarat wajib dari jabatan Khalifah tercantum di bawah ini.[4] Pelanggaran terhadap salah satu dari ini akan mengakibatkan pemakzulan Khalifah dan pemecatannya dari jabatannya, kecuali jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki.[5]

  • Muslim
  • Pria
  • Dewasa
  • Berakal
  • Adil
  • Merdeka
  • Kompeten

Sebagai contoh jika terbukti bahwa Khalifah minum alkohol, ini akan membuat Khalifah menjadi fasiq dan bertentangan dengan syarat adil.

Orang-orang Muslim juga harus memenuhi kontrak Baiat mereka yaitu mematuhi Khalifah secara terbuka dengan genggaman tangan atau diam-diam di dalam hati mereka.

“Dan siapa saja yang telah membaiat seorang imam lalu ia telah memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaati imam tersebut sesuai dengan kemampuannya, dan jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang lain itu.” (HR. Muslim)[6]

  1. Penunjukan Khalifah

Sejak Khalifah pertama umat Muslim – Abu Bakr Siddiq sampai yang terakhir – Abdul-Mejid II, setiap Khalifah memperoleh otoritasnya melalui Baiat. Teknis dan sarana mengenai pelaksanaan Baiat berbeda-beda dan dalam beberapa kasus salah diterapkan, namun proses Baiat selalu ada.[7]

Ada banyak hadis yang merinci proses Baiat ini.

“Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.” [HR. Imam Muslim][8]

Di zaman modern teknis yang paling tepat melakukan Baiat adalah melalui pemilihan umum, di mana semua umat Islam dewasa, pria dan wanita, memiliki hak untuk memilih Khalifah pilihannya mereka.[9] Perwakilan Muslim dari Majlis ul-Ummah akan mendata kandidat Khalifah yang membatasi kandidat menjadi enam orang[10] dan kemudian kaum Muslim akan memilih salah satu kandidat pilihan mereka.[11] Jika pemilihan umum tidak memungkinkan karena kendala waktu maka hanya Majlis ul-Ummah yang akan memberikan suara pada proses pemilihan kandidat tahap akhir.

  1. Masa jabatan Khalifah

Berbeda dengan sistem demokrasi, masa jabatan Khalifah tidak bisa dibatasi pada periode waktu tertentu. Selama Khalifah mematuhi Syari’ah, menjalankan hukum, dan mampu menjalankan tugas negara, dia tetap bertugas. Sebab bukti tekstual tentang Baiat tak terbatas (Mutlaq) dan tidak terbatas pada periode waktu tertentu.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah berpesan: “Tetaplah kalian mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak Habasyah (Ethopia) yang rambutnya seperti kismis.” (HR. Al Bukhari dari Anas bin Malik no. 7142 dan Muslim dari Abu Dzarr no. 648)[12]

Dalam riwayat lain, dia berkata: “Selama dia menuntunmu dengan Kitab Allah.”[13]

Selain itu, semua Khulafa’a Rashideen (Khalifah yang ditunjuki pada kebenaran) diberi kekuasaan yang tidak terbatas seperti yang disebut dalam Hadits. Mereka tidak bertugas untuk jangka waktu terbatas. Masing-masing dari mereka menempati jabatan Khilafah sampai dia meninggal, dan ini mewakili sebuah konsensus umum (ijma) dari Sahabat (ra), yang mengonfirmasikan bahwa Khilafah tidak memiliki masa jabatan yang terbatas. Jadi jika seorang Khalifah diberikan sebuah Baiat, dia tetap bertugas sampai dia meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar syarat Baiat oleh Mahkamah Mazalim.[14]

Dengan ketiadaan batasan pada masa jabatan, Khalifah dapat fokus pada perencanaan strategis jangka panjang untuk negara dan bukan hanya perencanaan jangka pendek dari satu pemilu ke pemilu berikutnya seperti yang kita temukan dalam sistem demokrasi. Hal ini juga mencegah kepentingan pihak pemodal untuk membajak agenda pemerintah melalui kontribusi kampanye, yang mana setiap calon presiden atau partai pasti butuh untuk mengamankan kekuasaannya. Ketua Komisi Pemilu Federal AS menyatakan bahwa pada pemilihan presiden Amerika tahun 2008 setiap kandidat membutuhkan $ 500 juta untuk bersaing.[15]

Membatasi masa jabatan pemimpin adalah elemen penting dari akuntabilitas dalam demokrasi namun tidak untuk Khilafah. Khalifah dapat diperiksa setiap saat oleh institusi negara dan dapat diberhentikan kapan saja jika dia melanggar Baiat.

  1. Hal-hal yang mengikat Khalifah pada kondisi tertentu

Baiat adalah sebuah kontrak dan karena itu diperbolehkan menambahkan syarat pada kontrak ini yang harus dipatuhi oleh Khalifah, asalkan kondisi ekstra ini tidak melanggar dasar-dasar kontrak. Jadi haram memaksakan batas waktu empat tahun untuk kontrak Baiat karena pembahasan di atas.

Pada dasarnya, tidak diperbolehkan menambahkan sebuah syarat yang mewajibkan Khalifah untuk mengadopsi pendapat tertentu, karena ini bertentangan dengan wewenang mengadopsi hukum adalah hak khalifah. Namun, syarat ini dapat ditambahkan yang mewajibkan Khalifah untuk mengadopsi suatu pendapat tertentu jika kesatuan umat Islam membutuhkan ini. Ini karena prinsip dalam usul ul-fiqh (dasar hukum Islam) bahwa seorang mujtahid dapat meninggalkan ijtihadnya dan mengadopsi pendapat lain jika hal itu dimaksudkan untuk menyatukan kaum Muslim dan demi kebaikan mereka sendiri.[16]

Bukti untuk ini berasal dari kisah ketika ‘Uthman bin Affan’s dibaiat ketika dia menerima untuk melanjutkan pemerintahan sesuai dengan cara Abu Bakr dan Umar (ra). Ini ijma sahabat yang terjadi di hadapan Sahabat (ra) tanpa ada keberatan dari mereka. Penjelasan rinci tentang Baiat Uthman menggambarkan tentang hal ini.

Kemudian Abdul Rahman mencari pendapat tokoh terkemuka di Madinah, dan meminta semua Muslim di Madinah satu per satu, pria dan wanita. Dia tidak meninggalkan siapapun tanpa bertanya kepadanya tentang siapa yang ia menjadi Khalifah. Sekelompok dari mereka memilih Utsman dan kelompok lain memilih Ali. Abdul Rahman menemukan bahwa pendapat terbagi antara Utsman dan Ali, dengan orang-orang Quraisy cenderung memihak pada Utsman.

Begitu Abdul Rahman menyelesaikan misi pencarian fakta dan berkonsultasi dengan semua orang, pria dan wanita, dia memanggil orang-orang Muslim ke masjid dan naik ke atas Mimbar dengan membawa pedang dan “Amama” -nya (penutup kepala) yang Rasulullah berikan padanya. Dia berdiri untuk waktu yang lama lalu berbicara:

“Wahai manusia! Saya telah bertanya secara terbuka dan diam-diam tentang Imam kalian, dan saya menemukan bahwa kalian tidak dapat menempatkan seseorang pada tingkat yang sama dengan kedua orang ini: Ali dan Utsman”. Lalu dia berpaling kepada Ali dan berkata kepadanya. “Datanglah padaku wahai Ali!” Ali berdiri dan berjalan ke Mimbar sampai dia tiba di bawahnya. Abdul Rahman meraih tangannya dan berkata: “Maukah Anda aku baiat sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dan sunnah Abu Bakr dan Umar?”

Ali menjawab: “Demi Allah tidak, aku akan bertindak atas usaha dan pengetahuanku sendiri atas hal itu” – (yaitu aku akan memberi baiatku sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan kehendakku sendiri dan pengetahuanku tentang keduanya.) “Mengenai tindakan Abu Bakr dan Umar, aku tidak mematuhinya kecuali atas pendapatku sendiri.”

Abdul Rahman kemudian melepaskan tangannya dan memanggil: “Datanglah kepadaku wahai Utsman!” Dia memegang tangannya saat dia berdiri di tempat di mana Ali berdiri sebelumnya dan berkata kepadanya: “Maukah jika aku membaiatmu sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta sunnah Abu Bakr dan Umar? “Utsman menjawab,” Demi Allah ya. “Setelah ini Abdul Rahman melihat ke atas atap masjid dengan tangannya masih mencengkeram Utsman dan Berkata: “Ya Allah! Dengar dan saksikan; Ya Allah, aku telah memindahkan amanah yang ada di leherku kepada leher Utsman. ”

Kemudian orang-orang bergegas untuk memberikan baiat mereka kepada Utsman. Kemudian Ali berhasil menemui Uthman dan memberinya baiat. Dengan demikian, baiat diserahkan kepada Utsman.[17]

Oleh karena itu, diizinkan untuk membatasi Khalifah terhadap proses konstitusional tertentu, seperti pemberdayaan Majlis ulama dan peradilan sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutifnya, jika kesatuan umat menuntut hal ini.

Sumber: Accountability in the Khilafah, Oleh Abdul-Kareem Jamil

[1] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Ruling System in Islam,’ translation of Nizam ul-Hukm fil Islam, Khilafah Publications, Fifth Edition, p. 45.

[2] Ibid, p. 62

[3] Ibid, p. 72

[4] Ibid, p. 55

[5] Ibid, p. 122

[6] Sahih Muslim

[7] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The System of Islam,’ translation of Nidham ul-Islam, Khilafah Publications, p. 62

[8] Sahih Muslim

[9] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The draft constitution of the Khilafah State. The Introduction and the incumbent reasons,’ translation of Muqadimatud-Dustur Aw al-Asbabul Mujibatulah, Article 33

[10] Hizb ut-Tahrir, ‘Khilafah State Organisations,’ translation of Ajhizat dowlah ul-Khilafah, Dar ul-Ummah, Beirut, 2005, First Edition

[11] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The draft constitution of the Khilafah State,’ Op.cit., Article 33

[12] Sahih Muslim

[13] Ibid

[14] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Ruling System in Islam,’ Op.cit., p. 122

[15] The Washington Times, 20 December 2006, http://washingtontimes.com/national/20061220-121843-2600r.htm

[16] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Islamic Personality,’ Volume 1, translation of Shakhsiya Islamiyya, Chapter: The reality of Taqleed

[17] Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Ruling System in Islam,’ Op.cit., p.90

32 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

(Visited 5 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *