Yang Tersisa dari Penjajahan

Tahun 1415, tercatat sebagai tahun dimulainya ‘explorasi’ oleh beberapa kerajaan di Eropa, seperti Spanyol dan Portugis. Para sejarawan menyebutnya sebagai “kolonialisme Eropa”. Fitur utama kolonialisme tersebut diantaranya: 1) dominasi berbentuk kekerasan dari negara yang kuat kepada negara yang lemah, 2) exploitasi sumber daya dari negara jajahan, 3) ‘penataan-ulang’ sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari negara jajahan, 4) invasi budaya dan ide penjajah, dan 5) superioritas Eropa[1].

Kolonialisme semacam itu berlangsung hingga kira-kira pertengahan abad ke-20. Setelah era tersebut berakhir, jumhur ilmuwan sosial maupun pengamat bersepakat bahwa “penjajahan gaya baru” atau “neo-kolonialisme” adalah penggantinya. Bedanya dengan penjajahan gaya lama, neo-kolonialisme hanya kehilangan fitur nomor 1 (Paragraf 1). Neokolonialisme ialah semacam versi ‘halus’ dari penjajahan gaya lama. Di beberapa negara bekas jajahan, neo-kolonialisme mewujud dalam bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. Bentuknya dapat berupa penjajahan politik, ekonomi, budaya, maupun yang lainnya.

Penjajahan ekonomi dapat berbentuk ketergantungan pada hutang dan setiran ekonomi oleh lembaga internasional semacam ADB, IMF, atau World Bank. Penjajahan politik dapat berupa campur tangan negara adidaya dalam proses demokrasi atau naik-turunnya seorang pemimpin di suatu negeri. Sedangkan penjajahan budaya, misalnya, berupa kalah dominannya budaya lokal dengan budaya dari negara asing.

Sejarah neokolonialisme tidak dapat dilepaskan dari masa lalu tatanan dunia yang berubah drastis di awal abad 20. Perubahan tersebut ditandai dengan bubarnya supremasi terakhir ummat Islam, yakni Kekhilafahan Turki Utsmani. Sejak itu, dan beberapa masa sebelumnya, berbagai negeri-negeri muslim mulai memakai lagi ‘baju’ kebangsaannya dan melepaskan ‘baju’ persatuan Islam. Kaum muslim di berbagai daerah ‘menikmati kemerdekaan’ dari negara-negara penjajah Eropa. Masa-masa setelahnya adalah masa yang penuh fitnah bagi ummat Islam. Invasi pemikiran oleh penjajah Eropa benar-benar membuat tatanan baru yang membuat muslim lupa bagaimana model kehidupan Islam yang sebenarnya.

Munculnya negara-bangsa

Dimulai sejak abad 17, aroma kemunduran kaum muslim sudah mulai tercium dengan peristiwa kekalahan di berbagai perang dan lepasnya satu-persatu negeri Islam dari khilafah. Bagi Barat, invasi tersebut relatif mudah dengan digunakannya politik devide et impera.  Hasut dan adu domba menjadi efektif karena semangat qaumiyah antar raja-raja Islam. Barat menjanjikan bantuan pasukan pada salah satu pihak dengan imbalan wilayah. Para penguasa muslim tidak lagi sadar, bahwa meminta perlindungan pada orang-orang kafir tidak ada dalam kamus fiqih Islam[2].

Pada perkembangannya, di negeri-negeri muslim berdiri sebuah yurisdiksi dalam bentuk yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah format kesatuan politik berupa negara-bangsa yang ditularkan oleh khazanah ilmu sosial yang berkembang di Eropa. Di beberapa negeri kaum muslim seperti di Timur Tengah, negara-negara tersebut malah ‘dibagi-bagi’ sendiri oleh penjajah Eropa. Kaum muslim di berbagai belahan bumi dipecah-pecah dalam negara baru dan tentunya identitas yang baru. Terbentuklah “mana kita” dan “mana mereka” yang baru.

Kesatuan tersebut tidak bisa diklaim sebagai hal yang natural, atau ada dari sononya, atau sudah secara alami berdiri sehingga tidak perlu dipersoalkan. Kasus di Indonesia misalnya. Keindonesiaan kita tidak mungkin berdiri karena etnis. Sebab, misalnya, orang Riau yang memiliki kedekatan hubungan etnis dengan orang Malaysia kita tahu tidak bersatu dalam satu negara. Kesatuan tersebut juga bukan berdiri karena geografis, sebab di Pulau Borneo terdapat tiga negara. Kesatuan tersebut juga bukan karena bahasa apalagi budaya. Sebab kita tahu di dalam negara kita terdapat beragam unit-unit wilayah dengan masing-masing bahasa dan budaya[3].

Sejatinya, keindonesiaan kita dibentuk lebih karena faktor kesamaan masa lalu politik. Indonesia meliputi Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua Barat, dan sebagainya, itu karena semuanya merupakan bekas koloni Hindia-Belanda. Inilah mengapa wilayah yang berdekatan secara geografis justru tidak masuk wilayah Indonesia, seperti Malaysia di Pulau Borneo. Atau mengapa orang melayu Riau tidak jadi satu negara dengan orang melayu di Malaysia. Asal-usul bangsa Indonesia –termasuk bangsa di beberapa negeri muslim lainnya- bukanlah identitas yang given dari langit, melainkan hasil rekayasa politik, warisan kolonial Belanda[4].

Dominasi Modernisme

Tidak hanya secara politik, kaum muslim juga bertekuk-lutut dari negara-negara tetangganya dalam bidang keilmuan. Eropa meninggalkan kaum muslim dan menjadi kiblat baru dalam segala bidang studi. Selain dalam bidang sains yang eksak, ilmu-ilmu sosial di Barat pun tidak ketinggalan mendominasi. Kebangkian iklim keilmiahan di Barat ini dimulai ketika superioritas teks-teks suci di Eropa tumbang digantikan oleh akal dan rasio. Zaman ini dianggap sebagai “abad pencerahan” (renaisans). Barat telah menghadapi segudang problem dalam agama, mulai dari aspek teologis, teks kitab suci, hingga hegemoni gereja yang membentuk sikap traumatis yang akhirnya melahirkan sekulerisasi, pemisahan agama dari pengaturan negara. Perubahan tatanan politik sekuler yang signifikan terjadi ketika Revolusi Prancis pada 1789[5].

Ahli sejarah menandai bahwa sekitar tahun 1500 adalah zaman lahirnya modernisme Eropa. Sebuah era dimana terjadi pemberontakan intelektual terhadap metafisika tradisional yang dogmatis. Sebuah cara berpikir baru yang keluar dari kemandegan pemikiran metafisis yang mendukung sistem kekuasaan gerejawi tradisional. Era tersebut identik dengan perkembangan dalam bidang sains, teknik, dan ekonomi kapitalis[6]. Eropa meninggalkan kaum muslim dan menjadi kiblat baru dalam segala bidang studi, baik sains maupun ilmu sosial.

Sebagai pihak yang menjadi ‘penonton’ kemenangan Barat, kaum muslim pun tidak ragu untuk mengambil berbagai pemikiran-pemikiran modern tersebut. Di Turki Utsmani, diterapkan Tanzimat yang merupakan ‘reformasi’ hukum-hukum Islam yang sebenarnya lebih kepada usaha ‘meneladani’ Eropa. Wujud dari reformasi tersebut diantaranya: penggantian peradilan Islam dengan peradilan sekuler, sistem keuangan yang mengikuti model Prancis, legalisasi homoseksual, penguatan identitas “Ottoman”, dan perubahan basis kurikulum pendidikan dari Al-Qur’an menjadi saintek yang sekuler[7].

Di era yang lebih ‘modern’, muncul berbagai tafsiran Al-Qur’an yang aneh, yang dicoba untuk menghilangkan ‘wajah kuno’ Islam. Studi-studi dan penelaahan kembali terhadap hukum Islam pun dilakukan untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan ‘zaman’. Ayat potong tangan (QS. Al Maidah: 38), misalnya, ditafsirkan menjadi perintah untuk “memperbaiki ekonomi”, sehingga dapat mencegah tindak pencurian. Potong tangan dalam arti harfiah tidak bisa diambil karena itu “sangat mengerikan” dan merupakan tradisi Arab sebelum Islam. Demikian penuturan Fazlur Rahman dalam ceramahnya di IAIN Sunan Kalijaga pada 1985[8].

Padahal, jika mau mengkaji lebih luas terhadap hukum-hukum Islam, potong tangan bagi pencuri hanyalah salah satu dari banyak sekali mekanisme dalam Islam untuk mencegah tindak pencurian. Memperbaiki ekonomi, terlebih mengaturnya secara Islam, itu adalah hukum Islam. Menertibkan zakat, seperti di zaman Sahabat Abu Bakar, itu juga hukum Islam. Melarang riba, sedekah, nafkah keluarga, mengolah sumber daya alam, dan lain sebagainya juga hukum Islam yang akan membawa manfaat ekonomi. Potong tangan pun -walau katanya mengerikan-, sebenarnya akan menyebabkan efek jera pada khalayak yang pasti akan mencegah kasus-kasus pencurian di masa depan. Perintahnya jelas tertuang dalam Al-Qur’an dan hadits syarif. Dari sini kita dapat pahami bahwa beberapa kaum muslim lupa untuk menjadikan kesempurnaan Islam sebagai asumsi awal. ‘Kemajuan’ di Barat dinilai lebih layak dijadikan teladan di banding ‘tafsir kaku’ para ulama terdahulu Islam.

Dalam hal munculnya negara-bangsa, sisa-sisa penjajahan tidak hanya hadir dalam bentuk batas-batas imajiner yang memisahkan negeri-negeri muslim modern, namun juga mewujud dalam tatanan yang diterapkan di negeri-negeri tersebut. Ekonomi di negeri muslim –termasuk di mayoritas negeri lainnya- dipastikan bercorak kapitalis-sekuler. Politiknya juga demikian. Walaupun format pemerintahan di negeri-negeri muslim bermacam-macam, seperti kerjajaan, republik, federal, namun sekulerisme adalah fenomena umumnya. Ekonom dan politikus di negeri muslim hari ini adalah anak-anak muslim yang belajar di negeri Barat di era pasca kemerdekaan.Di dalam negeri, buku-buku ilmu sosial sudah pasti merujuk pada ilmu sosial yang telah berkembang di era modernisme Eropa. Kitab-kitab hukum yang diterapkan, beberapa mengadopsi hukum yang berlaku pada masa penjajahan. Sekulerisme, sebagai koeksistensi dari modernisme, telah dijaga sedemikian rupa agar eksis di tanah kaum muslim.

Modernisme yang hari ini hadir di tengah-tengah kita dianggap sesuatu yang sudah ‘rigid’, yang tidak perlu dicurigai. Maka dari situ muncul anggapan bahwa ilmu-ilmu ‘sosial’ turunan dari Al-Qur’an dan Sunnah tidaklah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai satu sistem ilmu. Terjadi sekularisasi ilmu di dunia Islam. Sistem ekonomi dan politik Islam, sebagai sesuatu yang pernah mendominasi tatanan dunia pada abad 7 hingga abad 15, tidak dianggap sebagai suatu sistem unik yang berdiri sendiri. Sistem politik Islam, yakni khilafah, kadang dicap sebagai sesuatu yang ‘tidak baku’, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk apapun.

Akibat dominasi ilmu-ilmu Barat, kaum muslim hari ini sulit untuk memahami bahwa Islam adalah seperangkat sistem kehidupan yang unik yang terpancar dari suatu aqidah yang unik yang darinya lahir suatu sistem yang mengatur setiap jengkal kehidupan manusia. Suatu pandangan bahwa setiap persoalan kehidupan ini pasti dapat dipecahkan dengan cara Islam. Islam adalah sebuah bangunan pemikiran yang solid yang pasti bisa menjawab setiap persoalan.

Hari ini kita juga menyaksikan, telah muncul di tengah-tengah kaum muslim orang yang menganggap bahwa tatanan dunia yang sekarang kita nikmati adalah kemestian zaman. Berbuat ‘baik’ dan “merayakan kemanusiaan” bagi mereka adalah hal yang lebih ‘pas’ daripada “memperjuangkan agama”. Mereka juga begitu skeptis terhadap usaha untuk “menegakkan kembali kehidupan Islam”. Orang-orang yang begitu mudah curiga pada gerakan dakwah dan di satu sisi begitu abai terhadap ketidakadilan para pemilik modal. Mereka begitu lantang berbicara soal ‘toleransi beragama’ namun tutup mulut soal penindasan sodaranya di Uyghur, Rohingya, atau Palestina. Sangat kritis terhadap kesalahan muslim yang tengah semangat belajar dibanding kemaksiatan penguasa. Orang-orang inilah yang sejatinya melanggengkan penjajahan model baru.

Maka tugas kaum muslim saat ini adalah mengusahakan ilmu agama yang dapat menjawab tuntas problem-problem yang muncul dari modernitas, yang dapat mengatasi dahaga intelektual pihak-pihak yang ‘terjajah’. Lalu mendakwahkannya tanpa kenal siang dan malam. Inilah perjuangan kemerdekaan yang hakiki. Wallahua’lam. [tomas]

catatan

[1] Jamal, Syahbaz (2017) Colonialism: A Brief Illustrated Explainer. Link: http://www.hizb-australia.org/2017/06/the-history-of-colonialism-a-brief-explainer/

[2] Amhar, Fahmi (2012) Diagnosis Kemunduran Umat. Link: http://www.fahmiamhar.com/2012/12/diagnosis-kemunduran-umat.html

[3] Priastomo, Titok (2013) Meninjau Ulang Keindonesiaan Kita. Link: http://kampusislami.com/meninjau-ulang-keindonesiaan-kita/

[4] Ibid.

[5] Husaini, Adian (2005) Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal. Penerbit Gema Insani. Jakarta. Hal. 55.

[6] Hardiman, Budi F. (2011) Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern. Penerbit Erlangga. Jakarta.

[7] Firas, Alkhateeb (2012) The Decline Of The Ottoman Empire: Part 2 Islamic Decline. Link http://lostislamichistory.com/the-decline-of-the-ottoman-empire-part-2-islamic-decline/

[8] Amal, Taufik Adnan (1989) Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman. Penerbit Mizan. Bandung. Hal. 106.

(Visited 48 times, 1 visits today)